AKURAT.CO Pemerintah Irak menunda pelaksanaan pelucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata pro-Iran, meski sebelumnya menetapkan akhir September sebagai tenggat waktu. Keputusan itu menambah ketidakpastian di tengah tekanan Amerika Serikat agar Baghdad mengendalikan milisi yang memiliki hubungan erat dengan Teheran.

Penasihat Keamanan Nasional Irak, Qasim al-Araji, menegaskan bahwa 30 September bukan batas waktu penyerahan senjata, melainkan tanggal berakhirnya kehadiran koalisi internasional yang dipimpin Amerika Serikat di Irak.

“30 September adalah tanggal berakhirnya koalisi internasional, bukan tenggat penyerahan senjata,” ujarnya kepada televisi pemerintah Al Iraqiya.

Pemerintah tidak menjelaskan alasan perubahan sikap tersebut dan belum mengumumkan jadwal baru dimulainya proses pelucutan senjata.

Sejak menjabat pada Mei, Perdana Menteri Ali al-Zaidi berkomitmen menempatkan seluruh senjata di bawah kendali negara. Namun, upaya itu menghadapi perlawanan dari sejumlah faksi bersenjata, terutama kelompok yang bersekutu dengan Iran.

Menurut seorang pejabat Irak yang enggan disebutkan namanya, sebagian milisi bersedia bergabung ke institusi negara, tetapi kelompok yang lebih dekat dengan Teheran tetap menolak menyerahkan persenjataan mereka.

“Pemerintah ingin menutup persoalan senjata, tetapi para pemimpin faksi yakin pelucutan senjata hanya akan menguntungkan Israel dan Amerika Serikat,” kata sumber tersebut.

Salah satu kelompok paling berpengaruh adalah Kataeb Hezbollah, yang menjadi bagian dari jaringan “Poros Perlawanan” bentukan Iran di kawasan Timur Tengah.

Penundaan ini menunjukkan betapa rumitnya posisi Irak yang berada di antara rivalitas Washington dan Teheran. Amerika Serikat terus mendesak pembatasan kekuatan milisi, sementara Iran disebut masih menganggap kelompok-kelompok bersenjata di Irak sebagai aset strategis yang tidak ingin dilepaskan.

Hingga kini, belum ada kepastian kapan proses pelucutan senjata benar-benar dimulai, sehingga masa depan kebijakan keamanan Irak masih bergantung pada negosiasi politik antara pemerintah dan faksi-faksi bersenjata.

Sumber: Hurriyetdailynews