Padangsidimpuan (ANTARA) - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) bersama Pemerintah Kota Padangsidimpuan melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan penanganan pascabencana di Kota Padangsidimpuan, Rabu (30/9).
Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe menyampaikan Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus berkomitmen dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya penyiapan lahan untuk pembangunan Huntap.
"Penanganan pasca bencana membutuhkan proses, koordinasi dan kolaborasi yang sinergis agar proses di tingkat daerah bisa berjalan dengan baik,” kata Letnan Dalimunthe.
Is menjelaskan, penyiapan lahan Huntap telah berjalan setelah dilakukan land clearing dengan dukungan pembangunan 241 unit dari Yayasan Buddha Tzu Chi, kemudian terdapat pula dukungan pembangunan 100 unit dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahap finalisasi sementara.
Sementara itu, pembangunan Huntap melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) direncanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak lainnya.
Kepala Koordinator Wilayah Sumatera Utara Satgas PRR Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, S.I.P menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi untuk memperbarui data sekaligus melihat progres pemulihan pascabencana secara langsung.
Ia mengapresiasi progres yang telah dilakukan Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama Forkopimda dan perangkat daerah. Menurutnya, keselarasan data antara pemerintah daerah, Satgas, dan kementerian/lembaga menjadi penting untuk memastikan program pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Apabila sudah dinyatakan kategori hijau, itu berarti progres yang sangat signifikan dari pemerintah daerah. Tetapi pemerintah pusat tetap memantau dan tidak meninggalkan daerah,” katanya.
Dalam pemaparan Satgas, Kota Padangsidimpuan tercatat berada dalam kategori hijau untuk penggunaan Transfer ke Daerah (TKD). Satgas juga menyampaikan sejumlah pekerjaan yang mendapat dukungan kementerian/lembaga perlu terus dimonitor oleh perangkat daerah agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Persyaratan dokumen harus sudah lengkap. Jangan sampai pembangunan tertunda hanya karena kelengkapan administrasi,” jelasnya.
Sementara itu, Kalak BPBD Kota Padangsidimpuan Dedi Iriansyah melaporkan, dari 13 indikator pemulihan pascabencana, 11 indikator telah berada dalam kondisi hijau.
"Adapun indikator yang masih memerlukan perhatian antara lain sektor perikanan/tambak dan Huntap, dalam peningkatan penanganan pasca benci yang melanda Kota Padangsidimpuan."
Untuk Huntap, BPBD melaporkan telah dilakukan pendataan, verifikasi dan validasi terhadap 1.133 kepala keluarga. Lahan seluas sekitar 27 hektare juga telah melalui proses penyiapan, termasuk land clearing sekitar 3 hektare dan pembukaan akses jalan.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Padangsidimpuan itu dihadiri Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, Kepala Koordinator Wilayah Sumatera Utara Satgas PRR Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, S.I.P., Kepala Data Satgas PRR Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma, Sekda Padangsidimpuan H Marzuki Nasution, Forkopimda, serta pimpinan perangkat daerah terkait.
Pewarta: Khairul Arief
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.