Pemprov NTT minta dukungan pusat percepat pembangunan jembatan

Selasa, 14 Juli 2026 03:34 WIB

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma (kanan) menemui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) Ayodhia GL Kalake di Jakarta. ANTARA/HO-Humas Pemprov NTT

Kupang, NTT (ANTARA) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma menemui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Ayodhia GL Kalake untuk meminta dukungan percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

"Kami datang kembali membawa prioritas pembangunan dari seluruh kabupaten dan kota di NTT. Dengan kondisi geografis kepulauan, topografi yang berat, serta kemampuan fiskal daerah yang terbatas, kami sangat mengharapkan dukungan pemerintah pusat agar percepatan pembangunan infrastruktur dapat segera diwujudkan," katanya dalam keterangannya, yang diterima di Kupang, NTT, Senin.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Senin itu juga dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTT Benyamin Nahak, jajaran Kemenko IPK, serta perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum.

Johni mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak bagi NTT mengingat kondisi geografis kepulauan, topografi yang berat, serta keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

Ia menjelaskan seluruh usulan yang diajukan telah memenuhi readiness criteria (RC) dan disusun berdasarkan tingkat urgensi, manfaat ekonomi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi NTT mengusulkan penanganan 19 ruas jalan strategis di 19 kabupaten dengan total panjang 348 kilometer dan kebutuhan anggaran sekitar Rp1,544 triliun.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengajukan pembangunan tujuh jembatan strategis dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp105,13 miliar.

Prioritas pembangunan diarahkan untuk memperkuat konektivitas kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste di Pulau Timor, pemulihan infrastruktur pascabencana di Flores dan Alor, serta peningkatan akses menuju kawasan pariwisata dan sentra produksi di Sumba, Rote Ndao, dan Sabu Raijua.

Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak mengatakan pembangunan infrastruktur di NTT memiliki nilai strategis karena mendukung kawasan perbatasan negara, pariwisata, ketahanan pangan, serta konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia.

Menurut dia, tantangan pembangunan masih cukup besar akibat karakteristik wilayah kepulauan, kondisi geografis yang didominasi pegunungan, kerusakan infrastruktur akibat bencana, dan keterbatasan anggaran daerah.

Sementara itu, Sekretaris Kemenko IPK Ayodhia G.L. Kalake menyatakan pemerintah pusat siap mengawal usulan tersebut melalui koordinasi bersama kementerian teknis.

"Kami siap membantu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertemuan ini tidak berhenti pada diskusi hari ini, tetapi akan kami tindak lanjuti melalui rapat-rapat teknis bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian terkait lainnya. Meskipun saat ini terdapat kebijakan efisiensi anggaran, kami akan tetap berupaya menjadi bagian dari solusi agar pembangunan infrastruktur strategis di NTT dapat terus berjalan," katanya.

Ia menilai enam strategi percepatan pembangunan yang dipaparkan Pemerintah Provinsi NTT sejalan dengan arah pembangunan nasional.

Kemenko IPK, kata dia, akan mengoordinasikan sinkronisasi lintas kementerian agar usulan yang telah memenuhi persyaratan teknis dapat diproses dalam perencanaan dan penganggaran.

Dalam pertemuan tersebut, Kemenko IPK juga menyatakan akan terus mengawal pembangunan Jalan Lintas Utara Flores, pengembangan kawasan perbatasan Motaain, Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), pembangunan jaringan irigasi, pembangunan jembatan strategis, hingga pengembangan kawasan permukiman bagi masyarakat terdampak bencana.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.