Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kota Pontianak bersama DPRD Kota Pontianak menyepakati Rancangan Perubahan APBD 2026 sebesar Rp2,156 triliun dalam rapat paripurna, Jumat.
“Penyesuaian anggaran dilakukan di tengah dinamika fiskal serta kondisi cuaca ekstrem yang melanda Kota Pontianak dalam beberapa bulan terakhir,” kata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono seusai rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Jumat.
Edi mengatakan perubahan APBD tersebut tidak hanya mencakup penyempurnaan dan pergeseran sejumlah pos anggaran, tetapi juga memperkuat kemampuan pemerintah menghadapi kondisi kedaruratan.
Menurut dia, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap menjadi salah satu fokus dalam perubahan anggaran tersebut.
“Difokuskan pada pergeseran-pergeseran dan penyempurnaan. Kemudian ada juga yang kita fokuskan untuk penanganan karhutla dan kondisi cuaca,” ujarnya.
Dalam Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah disepakati sebesar Rp2,017 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2,136 triliun.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp138,904 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp19,270 miliar.
Edi mengatakan salah satu penyesuaian anggaran berupa penambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang disiapkan untuk memberikan ruang fiskal dalam menangani kondisi kedaruratan yang membutuhkan respons cepat.
“Kita ada menambah Belanja Tidak Terduga. Ini untuk mengantisipasi kondisi-kondisi kedaruratan,” katanya.
Selain dukungan melalui APBD, Pemerintah Kota Pontianak juga mendapat bantuan pemerintah pusat sekitar Rp20 miliar untuk mendukung penanganan karhutla.
Edi mengatakan kebutuhan penanganan karhutla mencakup penyediaan peralatan, operasional petugas dan relawan, serta berbagai kebutuhan penanganan di lapangan.
“Penanganannya meliputi peralatan, tim, relawan, termasuk pekerjaan yang sudah dilakukan ketika kita melakukan pemadaman api di lapangan,” ujarnya.
Untuk menangani dampak kabut asap, Pemkot Pontianak juga menyiapkan dukungan di sektor kesehatan, antara lain melalui kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
“Kalau kabut asap itu berkaitan dengan kesehatan. Kita ada pembagian masker dan persiapan-persiapan apabila ada warga yang terdampak akibat asap,” katanya.
Edi menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD Kota Pontianak dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.
Menurut dia, pembahasan tersebut mencerminkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengarahkan anggaran pada program dan kegiatan prioritas yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Telah terjadi sinergi yang solid dan komitmen yang kuat antara legislatif dan eksekutif untuk lebih fokus terhadap program dan kegiatan prioritas,” ujarnya.
Ia berharap anggaran yang telah disepakati dapat memperkuat penyelesaian program pembangunan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi kondisi darurat.
“Semoga kerja keras kita bersama membuahkan hasil, menjadikan langit Pontianak kembali biru, bersih, dan masyarakat kita tetap aman dan bebas asap,” katanya.
Pewarta: Dedi
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.