Kubu Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya, Kalimantan Barat, mengoptimalkan aset daerah agar tidak sekadar tertib administrasi, tetapi juga mampu menggerakkan UMKM serta meningkatkan pendapatan dan penggerak ekonomi daerah.
"Persoalan aset memiliki kompleksitas tersendiri karena tidak hanya berkaitan dengan administrasi dan pertanggungjawaban, tetapi juga menyangkut pemanfaatan, pengamanan, serta status kepemilikan aset," kata Sekretaris Daerah Kubu Raya Yusran Anizam saat menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Sambas di Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis.
Pertemuan tersebut membahas pengelolaan barang milik daerah dan keuangan daerah, dengan pengelolaan aset menjadi salah satu perhatian karena memiliki persoalan administrasi, pemanfaatan, pengamanan, hingga kepastian status kepemilikan.
Ia mengatakan Kubu Raya masih menghadapi persoalan legalitas sejumlah aset, terutama tanah yang digunakan untuk sekolah dan puskesmas. Sebagian aset tersebut belum bersertifikat sehingga berpotensi menimbulkan persoalan dengan pihak yang mengklaim kepemilikan.
"Di Kubu Raya sendiri masih banyak persoalan aset, terutama aset sekolah dan puskesmas. Ada yang ditutup kembali oleh ahli waris karena alasannya aset tersebut belum disertifikatkan," ujar dia.
Untuk memperbaiki tata kelola, lanjutnya, Pemkab Kubu Raya mendorong digitalisasi pengelolaan aset, penataan legalitas, serta pemindahan dan penghapusan aset yang tidak lagi optimal. Penghapusan dapat dilakukan melalui mekanisme lelang.
Menurut Yusran, lelang tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga menghindarkan pemerintah dari biaya pemeliharaan aset yang sudah tidak produktif.
"Lelang aset itu tidak selalu bicara soal keuntungan. Pernah biaya lelang kita sekitar Rp10 juta, sementara hasil penjualannya hanya Rp6 juta. Tetapi tetap harus dilakukan supaya aset tersebut tidak terus menjadi beban pemerintah daerah," katanya.
Di sisi lain, Bupati Kubu Raya mengarahkan agar aset yang masih memiliki potensi dimanfaatkan secara lebih agresif untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya melalui penataan badan pesawat milik Angkasa Pura menjadi bagian kawasan Taman Dirgantara yang menghidupkan aktivitas UMKM.
Pemkab juga mengembangkan Dermaga Rasau Jaya menjadi ruang publik Dermaraja. Kawasan tersebut menjadi tujuan masyarakat menikmati panorama matahari terbenam sekaligus membuka ruang usaha bagi pelaku UMKM dan menghasilkan retribusi parkir.
"Dalam dua bulan ini sudah mulai memberikan PAD dari retribusi parkir, baik parkir inap maupun parkir masuk," kata Yusran.
Yusran mengatakan optimalisasi serupa akan diperluas, termasuk melalui penataan Pasar Sungai Kakap dan lahan desa yang berpotensi dikembangkan menjadi ruang publik. Menurut dia, aset yang produktif dapat menciptakan retribusi sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
"Kita fasilitasi karena dengan ruang publik, minimal ada retribusi, UMKM hidup, dan yang paling penting roda ekonomi masyarakat bergerak," katanya.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.