Percakapan politik kini lebih banyak berlangsung di ruang digital, sementara isu dapat berubah dengan cepat mengikuti dinamika media sosial.
Kondisi tersebut membuat kandidat dituntut tidak hanya mengenali karakter pemilihnya, tetapi juga mampu membaca sentimen publik dan isu yang berkembang di setiap daerah pemilihan secara lebih akurat.
Di sisi lain, kompleksitas data pemilu juga menjadi tantangan tersendiri. Informasi mengenai hasil pemilu tersebar hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), sementara data sosial ekonomi berada di berbagai lembaga pemerintah dan opini publik terus bergerak di beragam platform digital.
Mengolah seluruh informasi tersebut secara manual dinilai tidak lagi efisien, terutama bagi calon legislatif yang harus menyusun strategi dalam waktu terbatas.
Situasi itu mendorong mulai berkembangnya pemanfaatan teknologi berbasis data dalam strategi politik elektoral di Indonesia. Salah satunya melalui platform political technology (political tech) yang memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk membantu pemetaan kondisi elektoral.
CEO Voxstream, Wahyu Permana mengatakan perubahan karakter pemilih menjadi alasan utama mengapa pendekatan berbasis data semakin relevan dalam kontestasi politik mendatang.
Baca Juga: Matangkan RUU Pemilu, Komisi II DPR Tetap Serap Masukan Partai Nonparlemen Saat Reses
"Saat ini telah terjadi perubahan karakter pemilih. Sekitar 65 persen pemilih didominasi oleh Generasi Z yang memiliki tingkat keterpaparan sangat tinggi terhadap gawai dan media sosial. Kondisi ini menuntut para calon legislatif untuk menerapkan pola dan cara kampanye yang lebih ramah terhadap karakter Gen Z agar pesan politik dapat tersampaikan secara efektif," ujar Wahyu dalam keterangannya, Selasa (4/8/2026).
Menurut Wahyu, platform yang dikembangkan perusahaannya menggabungkan berbagai sumber data, mulai dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pusat Statistik (BPS), pemberitaan media, hingga percakapan di media sosial untuk menghasilkan analisis kondisi elektoral di setiap daerah pemilihan.
Analisis tersebut mencakup berbagai indikator, seperti tingkat elektabilitas, sentimen publik, peta kompetitor, hingga persebaran basis suara yang dirinci sampai tingkat TPS. Platform tersebut juga menyediakan simulasi berbagai skenario politik yang dapat digunakan kandidat untuk memproyeksikan peluang perolehan kursi berdasarkan sejumlah asumsi yang berbeda.
Seluruh hasil analisis kemudian dirangkum dalam Indeks Daya Saing dengan rentang skor 0 hingga 100. Indikator tersebut dirancang untuk memberikan gambaran mengenai posisi kandidat di daerah pemilihannya, sekaligus diperbarui secara berkala mengikuti perubahan data yang masuk selama masa persiapan kampanye.
Menurut Wahyu, platform itu juga dirancang untuk membantu calon legislatif yang baru pertama kali maju dalam pemilu.
"Bagi kandidat yang belum memiliki basis suara pribadi, analisis dapat dilakukan dengan mengacu pada kekuatan partai politik di daerah pemilihan sehingga penyusunan strategi kampanye dapat dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan," ucapnya.
Baca Juga: Mengenal Levela Prudential, Platform Edukasi Keuangan Gratis yang Membantu Gen Z Kelola Finansial dengan Lebih Bijak
Pemanfaatan analitik data dalam kampanye politik sejatinya bukan hal baru. Di berbagai negara, teknologi serupa telah digunakan untuk memetakan perilaku pemilih, mengukur efektivitas kampanye, hingga membantu penyusunan strategi komunikasi politik yang lebih terarah.
Di Indonesia, tren tersebut mulai berkembang seiring meningkatnya digitalisasi masyarakat dan perubahan perilaku pemilih.
Kehadiran platform berbasis data dinilai menjadi salah satu indikator bahwa strategi politik tidak lagi hanya mengandalkan intuisi atau pengalaman lapangan, tetapi juga mulai memanfaatkan analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan.
Meski demikian, efektivitas pendekatan tersebut tetap akan bergantung pada kemampuan kandidat menerjemahkan hasil analisis menjadi program dan komunikasi politik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.