Bagikan:

JAKARTA – Realisasi investasi Indonesia mencapai Rp1.010,6 triliun sepanjang semester pertama 2026. Angka itu setara 49,5 persen dari target investasi tahun ini sebesar Rp2.041,3 triliun.

Menteri Hilirisasi dan Investasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan realisasi investasi Januari–Juni 2026 tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Pengeluaran atau belanja yang sudah dilakukan para investor di Indonesia mencapai Rp1.010,6 triliun,” kata Rosan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 16 Juli.

Investasi tersebut menyerap 1.448.862 tenaga kerja. Jumlahnya naik sekitar 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Rosan mengatakan komposisi investasi asing dan dalam negeri relatif berimbang. Penanaman modal dalam negeri atau PMDN mencapai Rp502,9 triliun, sedangkan penanaman modal asing atau PMA sebesar Rp507,6 triliun.

Sebaran investasi antara Jawa dan luar Jawa juga hampir sama. Investasi di Jawa mencapai Rp502,8 triliun atau 49,8 persen dari total realisasi. Sementara itu, luar Jawa menyerap Rp507,8 triliun.

BACA JUGA:

Pada triwulan kedua 2026, investasi tercatat Rp511,8 triliun atau 25,1 persen dari target tahunan. Angka itu tumbuh 7,1 persen secara tahunan dan menyerap 742.263 pekerja.

Rosan menilai komitmen investor tetap kuat meski dunia menghadapi tekanan geopolitik dan geoekonomi.

Menurut Rosan, investor melihat Indonesia relatif stabil dibandingkan sejumlah negara lain di Asia Tenggara, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun kondisi politik dan sosial.

“Kalau mereka investasi langsung, itu komitmen jangka panjang. Faktor kestabilan menjadi hal kunci,” ujarnya.

Rosan mengatakan pemerintah juga berusaha memberi kepastian perizinan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28. Aturan itu menetapkan batas waktu pemrosesan izin di 18 kementerian dan lembaga.

Jika permohonan tidak dijawab dalam batas waktu yang disepakati, Kementerian Investasi dapat menerbitkan izin sesuai mekanisme yang berlaku.

Sistem Online Single Submission atau OSS juga tengah diintegrasikan dengan 18 kementerian dan lembaga. Pemerintah berencana menambah teknologi blockchain dan kecerdasan buatan untuk mempercepat proses perizinan.