Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Filipina Rex Gatchalian mengajak negara-negara anggota ASEAN memperkuat sistem perlindungan sosial agar lebih adaptif terhadap risiko yang terus berkembang, mulai dari perubahan iklim, disrupsi pasar tenaga kerja, hingga konflik geopolitik.
Seruan tersebut disampaikan Gatchalian saat membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Tingkat Tinggi tentang Perlindungan Sosial, yang digelar pada 21-24 Juli, di Markas Asian Development Bank (ADB), Manila, Filipina.
"Pertanyaan yang kita hadapi bukan lagi apakah perlindungan sosial itu penting. Pertanyaan sesungguhnya adalah arsitektur perlindungan sosial seperti apa yang dibutuhkan ASEAN untuk 20 tahun ke depan," kata Gatchalian seperti dikutip dari laman ASEAN 2026 pada Kamis.
Gatchalian, yang juga menjabat sebagai Ketua ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), mengatakan kawasan tersebut perlu membangun sistem perlindungan sosial yang mampu merespons kerentanan baru akibat pandemi, perubahan iklim, maupun perubahan kondisi ekonomi.
Dia mengakui negara-negara ASEAN telah mencatat kemajuan sejak mengadopsi Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan Sosial pada 2013. Namun, menurutnya, masih terdapat kesenjangan yang perlu diatasi.
Mengutip data Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Gatchalian menyebutkan sekitar 35,7 persen penduduk ASEAN telah tercakup oleh sedikitnya satu bentuk manfaat perlindungan sosial. Angka tersebut masih berada di bawah rata-rata global yang mencapai 47 persen.
Menurut dia, meningkatnya dampak perubahan iklim dan konflik geopolitik membuat kerentanan masyarakat diprediksi semakin besar, sehingga sistem perlindungan sosial harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut.
"Tanpa sistem yang responsif, upaya kita selama ini dalam menghadapi risiko dan kerentanan yang terus berkembang tidak akan memadai. Menjadi tanggung jawab kita untuk terus beradaptasi dengan tuntutan zaman," jelasnya.
Lebih lanjut, Gatchalian mengajak negara-negara anggota ASEAN mengevaluasi apakah program perlindungan sosial saat ini masih berorientasi pada kategori penerima manfaat.
Kemudian, sejauh mana digitalisasi benar-benar memperluas akses layanan, serta apakah perlindungan sosial yang adaptif terhadap guncangan telah menjadi bagian utama dari kebijakan publik.
Menurut Gatchalian, evaluasi tersebut penting sebagai dasar penyusunan agenda perlindungan sosial ASEAN pasca-2025 yang lebih ambisius sekaligus realistis.
Dia pun menyerukan pembangunan komunitas ASEAN yang menempatkan perlindungan sosial sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat dan bukan sekadar jaring pengaman terakhir.
"Inilah komunitas yang harus kita bangun. Sebuah komunitas di mana perlindungan sosial bukan hanya menjadi jaring pengaman terakhir bagi masyarakat, tetapi menjadi bagian dari fondasi yang menjaga mereka tetap kokoh dan terbuka terhadap berbagai peluang," ujar Gatchalian.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Filipina ajak ASEAN perkuat sistem perlindungan sosial adaptif
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.