Denpasar (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Bali meminta masyarakat tidak takut disensus oleh petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026.
Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar, Senin, mengatakan ini demi Bali agar memiliki data terbaru mengenai peta struktur ekonomi.
“Kalau itu jangan takut untuk disensus, kami jamin datanya aman dan kami jamin data itu bermanfaat untuk kita semua,” ucapnya.
Agus Gede mencatat hingga hari ini progres SE 2026 di Bali berada di angka 79 persen, namun belum merata di seluruh kabupaten/kota.
Seperti Kabupaten Buleleng menjadi wilayah paling cepat sudah menyentuh 90 persen dari data awal yang dikantongi BPS Bali, sementara di wilayah lain proses sensus masih di bawah rata-rata terutama Kota Denpasar.
Meski Buleleng terbilang cepat, BPS Bali tak ingin terlalu bangga sebab persentase tersebut hanya dibandingkan dengan jumlah usaha yang sudah dicatat BPS sejak lama sementara potensi usaha baru begitu besar.
“Targetnya itu kan hanya perkiraan, riil di lapangan kita tidak tahu, misalnya kita punya berdasarkan data-data sebelumnya itu di Bali kira-kira ada usaha sekitar 600 ribuan, nah sensus ini untuk memastikan berapa sebenarnya jumlah usahanya, usaha apa saja, input output-nya seperti apa” ujarnya.
Untuk itu Agus Gede mengajak masyarakat mendukung SE 2026 dengan menerima petugas sensus ketika datang ke rumah hingga akhir Agustus ini.
Ketakutan masyarakat akibat kurang pemahaman terkait sensus ekonomi menjadi tantangan BPS Bali, sehingga petugas terus mengingatkan pentingnya sensus tersebut.
“Sensus itu kan bertujuan untuk memotret lengkap kondisi perekonomian, bayangkan saja seperti peta, kalau kita tidak punya peta yang baru, bisa salah jalan,” kata dia.
Agus Gede mencontohkan kondisi ekonomi Bali dulu dimana beberapa tahun lalu usaha warung internet menjamur, secara kasat mata terlihat bahwa hari ini justru tidak lagi.
Jika peta struktur ekonomi terbaru tidak ada, BPS Bali dapat memastikan pemerintah akan kesulitan mengambil kebijakan, padahal kebijakan tersebut juga ditujukan untuk membantu masyarakat.
“Itu yang harus dipahami oleh masyarakat, sama seperti UMKM karena jumlahnya kecil tidak mau disensus, padahal sebenarnya itu justru membuat gambarannya menjadi tidak lengkap dan cenderung merugikan mereka nantinya karena kebijakan yang diambil kan menjadi tidak utuh,” tutur Agus Gede.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.