Cirebon (ANTARA) - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Cirebon, Jawa Barat, memfasilitasi kerja sama pangan antardaerah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) berdasarkan pemetaan neraca pangan masing-masing wilayah.
Kepala KPw BI Cirebon Wihujeng Ayu Rengganis mengatakan pemetaan tersebut dapat mempertemukan daerah, yang memiliki surplus pasokan dengan wilayah yang mengalami defisit komoditas pangan.
“Ini bisa menjadi dasar upaya kita kerja sama agar Ciayumajakuning terpenuhi dulu, baru kita pikirkan yang lain,” kata Wihujeng di Cirebon, Selasa.
Berdasarkan pemetaan BI Cirebon, kebutuhan beras di dua wilayah, yakni Kota dan Kabupaten Cirebon masih mengalami defisit.
Sementara itu, tiga daerah lainnya, yaitu Indramayu, Kuningan, dan Majalengka, merupakan sentra produksi beras yang dapat menjadi sumber pasokan bagi wilayah yang membutuhkan.
Ia menuturkan untuk bawang merah, defisit tercatat di satu wilayah, yakni Kota Cirebon, sedangkan kabupaten lain di Ciayumajakuning memiliki pasokan yang dinilai mencukupi.
Wihujeng mengatakan kondisi berbeda terdapat pada cabai merah dan cabai rawit karena sebagian wilayah Ciayumajakuning masih mengalami defisit, sementara Majalengka memiliki pasokan yang dapat disalurkan ke daerah lainnya.
Menurut dia, pola kerja sama tersebut dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pangan di empat daerah Ciayumajakuning sebelum distribusi diperluas ke wilayah lainnya.
Untuk mendukung kerja sama, BI Cirebon mengusulkan pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) pangan atau pemberian penugasan kepada BUMD yang telah ada untuk menangani komoditas pangan.
“Kita perlu integrasi sistem informasi dan kemitraan offtaker. Di Kuningan sudah ada Rumah Tani Nusantara yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kemitraan tersebut,” katanya.
Wihujeng mengatakan kerja sama antardaerah perlu memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk untuk mengatur pola perdagangan dan distribusi komoditas pangan antardaerah.
Di sisi produksi, pihaknya menilai sejumlah kebutuhan, seperti modernisasi dan mekanisasi pertanian, intensifikasi, serta pembangunan infrastruktur irigasi dan embung untuk menjaga produksi pangan.
BI Cirebon pun memiliki sejumlah klaster pertanian yang didampingi, sedangkan operasi pasar murah (OPM) dan gerakan pangan murah (GPM) dapat diintensifkan untuk menjaga stabilitas harga pangan.
“Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi dampak El Nino yang sebelumnya terbukti menekan produktivitas padi secara signifikan dan berpotensi memberikan tekanan hingga awal 2027,” ucap dia.
Pewarta: Fathnur Rohman
Editor : Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.