Liputan6.com, Brussels - Uni Eropa (UE) berhasil mengoordinasikan komitmen bantuan senilai 900 juta euro atau sekitar US$ 1 miliar untuk mendukung rekonstruksi Jalur Gaza setelah dua tahun pemboman Israel yang menyebabkan sebagian besar wilayah Palestina tersebut hancur. Pengumuman ini disampaikan oleh pejabat senior UE pada Senin.
Meski demikian, belum ada kepastian mengenai berapa besar dana yang benar-benar akan dicairkan maupun kapan proses pembangunan kembali Gaza dapat dimulai. Hal ini disebabkan oleh situasi gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hamas yang mulai berlaku pada Oktober lalu, namun hingga kini implementasinya masih mengalami kebuntuan.
Dikutip dari Associated Press, Selasa (14/7/2026), Komisioner Uni Eropa untuk Kawasan Mediterania, Dubravka Šuica, mengumumkan pembentukan dana tersebut setelah pertemuan Palestine Donors Group di Brussel. Forum ini dihadiri oleh negara-negara anggota Uni Eropa, negara-negara Timur Tengah, organisasi internasional, serta berbagai lembaga keuangan.
Šuica menegaskan bahwa kondisi gencatan senjata di Gaza masih sangat rapuh dan situasi kemanusiaan bagi warga sipil belum menunjukkan perbaikan. Dana bantuan, menurutnya, akan disalurkan melalui mitra-mitra yang dipercaya, meskipun belum dijelaskan secara rinci mekanisme penyalurannya.
Kerusakan di Gaza diperkirakan sangat luas. Wilayah yang dihuni lebih dari dua juta penduduk itu hampir tidak memiliki kawasan yang luput dari dampak konflik. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan Uni Eropa memperkirakan biaya rekonstruksi Gaza mencapai sekitar 70 miliar dolar AS.
PBB juga mencatat bahwa Gaza kini dipenuhi lebih dari 60 juta ton puing-puing bangunan. Jumlah tersebut setara dengan muatan hampir 3.000 kapal kontainer. Proses pembersihan diperkirakan memerlukan waktu lebih dari tujuh tahun, belum termasuk tahapan pembersihan ranjau dan bahan peledak yang masih tertinggal.
Pertemuan di Brussel turut dihadiri Nickolay Mladenov, ketua Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memimpin rekonstruksi Gaza, Jared Kushner, Ali Shaath selaku ketua komite baru Palestina yang dipersiapkan untuk mengelola pemerintahan sipil Gaza namun masih belum dapat memasuki wilayah tersebut, serta Perdana Menteri Otoritas Palestina Mohammad Mustafa.
Mladenov menjelaskan bahwa langkah lanjutan dalam pelaksanaan gencatan senjata masih terhambat oleh isu yang sangat sensitif, yakni pelucutan senjata kelompok Hamas di Gaza.
Dalam kesempatan yang sama, Mohammad Mustafa menegaskan bahwa investasi untuk membangun kembali Gaza bukan hanya demi masa depan rakyat Palestina, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas kawasan, keamanan bersama, serta perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Ia kembali menyerukan pembentukan negara Palestina yang berdaulat, memiliki wilayah yang berkesinambungan, dan layak secara politik maupun ekonomi, sebuah gagasan yang hingga kini masih ditolak oleh pemerintahan Israel saat ini.
Otoritas Palestina berharap dapat memainkan peran penting dalam proses rekonstruksi Gaza. Namun, rencana 20 poin yang disusun Amerika Serikat hanya menyinggung kemungkinan pembentukan negara Palestina di masa depan tanpa memberikan rincian mengenai peran Otoritas Palestina.