Di situlah saya melihat penghargaan beliau terhadap kerja intelektual.

Banjarbaru (ANTARA) - Kepergian H. Rudy Ariffin meninggalkan duka yang mendalam bagi Kalimantan Selatan. Bagi saya, kepergian beliau bukan sekadar kehilangan seorang mantan Gubernur Kalimantan Selatan yang pernah memimpin Banua selama dua periode, tetapi juga kehilangan seorang senior, tokoh yang pernah hadir dalam perjalanan intelektual dan organisasi saya.

Saya mengenal Pak Rudy bukan dalam posisi sebagai pejabat tinggi daerah, melainkan dari jarak yang sangat sederhana. Ketika beliau masih bertugas di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, saya mengenalnya sebagai seorang mahasiswa.

Kala itu saya pernah diminta senior membawa proposal kegiatan kemahasiswaan kepada beliau tahun 1994 hingga saya menjadi Presiden Mahasiswa Fisip ULM (waktu itu sebutan BEM).

Sebagai sesama alumnus FISIP ULM, pertemuan itu menjadi perkenalan awal.
Yang saya ingat, beliau menerima kami dengan ramah. Proposal kegiatan itu diapresiasi, tetapi yang lebih saya ingat justru wejangan beliau. Tidak panjang, tidak menggurui, tetapi memberi kesan bahwa seorang birokrat tidak boleh kehilangan kepedulian terhadap kehidupan mahasiswa dan masyarakat.

Dari pertemuan sederhana itulah kemudian perjalanan kami bersinggungan dalam ruang yang berbeda-beda.
Saya harus mengatakan secara jujur bahwa hubungan saya dengan Pak Rudy bukan hubungan yang selalu berada dalam posisi sepakat. Sebagai akademisi dan pengamat politik-kebijakan, saya termasuk orang yang cukup sering memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintahannya.

Kritik itu saya sampaikan melalui komentar, tulisan maupun pandangan akademik. Bagi saya, kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari tanggung jawab intelektual.  Menariknya, Pak Rudy tidak menjadikan kritik sebagai alasan untuk membuat jarak personal.
Di sinilah saya melihat salah satu karakter kepemimpinan beliau: kemampuan memisahkan perbedaan pandangan dengan hubungan kemanusiaan.

Beliau dapat berbeda secara kebijakan, tetapi tetap membuka ruang pertemanan dan komunikasi.
Dalam politik dan pemerintahan, karakter semacam ini semakin penting. Sebab demokrasi tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu mengambil keputusan, tetapi juga pemimpin yang mampu menerima perbedaan tanpa harus mengubah perbedaan menjadi permusuhan.  

Ini saya rasakan ada saat beliau menjabat, saya termasuk akademisi yang sering masuk media massa memberikan pandangan dan kritik atas kepemimpinan beliau. Pak Rudy, dalam pengalaman saya, adalah sosok yang relatif mampu melakukan itu.

Low profile, tetapi memiliki cara pandang jangka panjang

Banyak orang mengenang Pak Rudy sebagai sosok yang ramah, sederhana dan low profile. Saya pun merasakan hal yang sama. Tetapi di balik karakter tersebut, saya melihat ada cara berpikir pembangunan yang cukup jauh ke depan. Salah satu contoh yang menarik adalah keputusan dan gagasan untuk mengembangkan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru.

Pada masanya, pemindahan pusat aktivitas pemerintahan ke Banjarbaru bukan sekadar persoalan memindahkan kantor. Pemerintah Provinsi pada 2011 mulai memindahkan pusat perkantoran ke Banjarbaru.

Gagasan itu kemudian memperoleh legitimasi hukum yang lebih kuat ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 menetapkan Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Karena itu, gagasan tersebut menurut saya harus dibaca sebagai kebijakan pembangunan wilayah yang memiliki horizon panjang, bukan hanya sebagai keputusan administratif.

Dalam perspektif regional development, sebuah pusat pemerintahan dapat menjadi salah satu pemicu tumbuhnya pusat-pusat aktivitas baru. Konsep growth pole menjelaskan bagaimana konsentrasi aktivitas tertentu dapat mendorong munculnya kegiatan ekonomi dan sosial di kawasan sekitarnya.

Begitu pula konsep agglomeration effect dan multiplier effect. Ketika pusat pemerintahan, infrastruktur, aktivitas ekonomi, jasa, permukiman dan mobilitas manusia bergerak ke suatu kawasan, maka kawasan tersebut berpotensi membentuk jaringan pertumbuhan baru.

Karena itu, saya melihat keberanian Pak Rudy memikirkan Banjarbaru pada waktu itu sebagai sebuah bentuk out of the box thinking.  Padahal saat itu, tidak sedikit juga kritik dari anggota DPRD Provinsi Kalsel. 
Beliau tidak hanya berpikir mengenai kebutuhan kantor pemerintahan hari itu, tetapi juga mengenai ruang pertumbuhan Kalimantan Selatan pada masa depan.

Tentu setiap kebijakan dapat dikritisi dan dievaluasi. Tetapi dalam membaca warisan seorang pemimpin, kita juga perlu melihat long-term consequences dari keputusan yang pernah diambilnya. Dalam konteks inilah saya melihat gagasan Rudy Ariffin mengenai Banjarbaru memiliki dimensi yang lebih besar daripada sekadar pemindahan kantor yang berarsitektur Banjar. 

Menariknya, dalam perjalanan berikutnya, Banjarbaru kemudian dipimpin oleh putranya, H. M. Aditya Mufti Ariffin. Saya tidak ingin membaca ini semata-mata sebagai hubungan politik ayah dan anak. Yang lebih menarik bagi saya adalah kesinambungan ruang pembangunan: sebuah gagasan yang dirintis pada masa sebelumnya kemudian menemukan konteks baru dalam perkembangan Banjarbaru sebagai pusat pemerintahan provinsi. 

Pembangunan memang demikian. Ia tidak selalu selesai dalam satu periode kepemimpinan. Ada pemimpin yang menanam, ada yang merawat, dan ada yang kemudian menikmati atau mengembangkan hasil dari tanaman tersebut. 

 “… dan RSUD Ulin pun ‘dijawakan’.”

Ada satu cerita lain yang menurut saya penting untuk dikenang dalam perjalanan kepemimpinan Pak Rudy Ariffin, terutama terkait bagaimana identitas budaya Banjar kemudian mendapat ruang dalam kebijakan pembangunan fasilitas publik.

Pada 2003, ketika saya masih berada dalam fase awal sebagai akademisi, saya menulis sebuah artikel terkait politik kebudayaan di media cetak  yang sengaja saya diterbitkan bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan, 14 Agustus 2003. Saya memang berharap tulisan tersebut dibaca oleh para pengambil kebijakan dan orang-orang penting di Banua, termasuk Bapak HM Sjachriel Darham Gubernur kala itu.  Judulnya cukup provokatif: “… dan RSUD Ulin pun ‘Dijawakan’.”  

Tulisan tersebut merupakan kritik terhadap kecenderungan pembangunan fasilitas publik di Kalimantan Selatan yang menurut saya belum cukup memperhatikan identitas dan karakter arsitektur lokal Banjar. Ketika itu, sejumlah bangunan fasilitas publik pemerintah justru lebih menonjolkan bentuk arsitektur Joglo Jawa, sementara identitas arsitektur Banjar seolah ditempatkan di pinggir.

Bagi saya, persoalannya bukan semata-mata soal bentuk bangunan. Ia menyangkut pertanyaan yang lebih mendasar: ketika pemerintah berbicara tentang kebudayaan Banjar, lalu di mana kebudayaan itu hadir dalam wajah pembangunan daerah? Saya bahkan mempertanyakan apa makna Aruh Ganal dan berbagai seremoni yang mengangkat kebanggaan terhadap identitas Banjar apabila dalam praktik pembangunan fasilitas publik, identitas tersebut justru tidak memperoleh ruang yang memadai.

Pada masa kepemimpinan H. Rudy Ariffin, muncul kebijakan yang memberikan landasan lebih jelas bagi penggunaan ciri arsitektur Banjar pada fasilitas publik pemerintah daerah yang menjadi pondasi Pembangunan Kantor Sekretariat Pemprov Kalsel di Banjarbaru.  

Hal tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008, khususnya Pasal 11 ayat (1) huruf c, yang mengatur penerapan ciri arsitektur Banjar pada bangunan/fasilitas publik pemerintah daerah. Beliau tidak hanya meninggalkan jejak pada pembangunan fisik dan penataan ruang pemerintahan, tetapi juga membuka ruang bagi identitas Banjar untuk hadir dalam wajah pembangunan itu sendiri.

Bagi saya, perjalanan ini memberikan pelajaran menarik tentang bagaimana kritik publik dapat menemukan jalan masuk ke dalam kebijakan publik. 

Rudy Ariffin dan KBB: Sebuah kepercayaan yang tidak pernah saya duga

Bagian lain yang sangat personal bagi saya adalah perjalanan saya bersama Kerukunan Bubuhan Banjar. Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah sekian banyak kritik dan pandangan saya terhadap pemerintahan beliau, justru saya dilibatkan dalam bagian awal perjalanan kelembagaan KBB.

Dalam proses pendirian KBB, Pak Rudy memasukkan saya sebagai Anggota Dewan Pengawas KBB dalam akta notaris. Saat itu saya termasuk salah satu orang yang relatif muda dibandingkan para tokoh dan pengurus lainnya. Menariknya setelah beliau habis menjabat Gubernur, beliau pernah menelpon saya untuk meminta diwakili menyampaikan sambutan saat Halal Bil Halal PW KBB Jabodetabek sebagai Ketum PP KBB.

Saya sampaikan saya belum merasa sanggup berpidato dihadapan para tokoh dan orang-orang penting, hingga akhirnya kalau tidak keliru diwakili Pak  H Syarifudin, Sekretaris Umum KBB.  Menariknya, Ketika ada urusan PP KBB  beberapa pihak dari PW PW berurusan dengan beliau, selalu beliau rekomendasi hubungi Syarifudin dan Taufik Arbain.

Sampai sekarang saya terkadang bertanya dalam hati: entah feeling apa yang dimiliki Pak Rudy ketika memasukkan saya dalam struktur organisasi tersebut.  Saya sendiri tidak pernah menduga bahwa keputusan beliau pada waktu itu kelak akan menjadi bagian penting dari perjalanan hidup organisasi ini.  

Sebab dari posisi sebagai salah satu pengurus awal tersebut, perjalanan kemudian membawa saya menjadi Sekretaris Umum Pengurus Pusat KBB Sadunia mendampingi kepemimpinan Ketua Umum PP KBB Sadunia H. Sahbirin Noor Periode 2022-2026.

Di sinilah saya kemudian memahami bahwa kepercayaan seseorang terkadang bekerja jauh melampaui apa yang kita bayangkan ketika kepercayaan itu diberikan. Pak Rudy mungkin melihat sesuatu yang saat itu belum saya lihat sendiri. Kalau  dalam kepercayaan orang Banjar biasanya kemampuan menjangkau pemikiran itu disebut khasaf / WALI.

Ada satu lagi pengalaman yang cukup membekas dalam hubungan saya dengan Pak Rudy Ariffin. Suatu ketika, beliau pernah memanggil saya dan mengajak berdiskusi mengenai rencana pencalonan putranya, H. M. Aditya Mufti Ariffin, dalam kontestasi pemilihan Wali Kota Banjarbaru. Saat itu, Aditya diproyeksikan untuk menghadapi petahana (incumbent).  

Diskusi kami berlangsung malam hari. Tidak dalam suasana formal, tetapi justru dalam percakapan yang cair dan terbuka. Pak Rudy banyak berbicara mengenai dinamika politik Banjarbaru, sementara saya memberikan pandangan dari perspektif akademik dan membaca kecenderungan sosial-politik yang berkembang.

Yang kemudian cukup mengejutkan bagi saya, beliau meminta saya melakukan survei popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas H. M. Aditya Mufti Ariffin. Tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali pada tahapan yang berbeda. Bagi saya, permintaan tersebut memiliki makna yang lebih besar daripada sekadar permintaan melakukan survei.

Pak Rudy adalah seorang politisi sekaligus mantan birokrat senior. Beliau tentu memiliki jaringan politik, pengalaman, dan sumber informasi sendiri. Tetapi dalam membaca kemungkinan sebuah kontestasi politik, beliau tetap memberikan ruang kepada data, metodologi, dan logika akademik.

Di situlah saya melihat penghargaan beliau terhadap kerja intelektual. Menariknya lagi, pada waktu itu saya juga memiliki kedekatan komunikasi dengan sejumlah tokoh politik yang berasal dari partai berbeda dengan partai atau lingkungan politik yang dekat dengan beliau. Dalam situasi seperti itu, sangat mungkin muncul kewaspadaan atau pertimbangan tertentu terhadap posisi saya.

Tetapi Pak Rudy justru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Beliau memilih untuk mempercayai profesionalisme. Kepercayaan tersebut bagi saya bukan berarti beliau tidak memiliki pertimbangan politik. Sebagai seorang politisi berpengalaman, tentu beliau sangat memahami bahwa setiap informasi memiliki konteks dan setiap orang memiliki jejaringnya masing-masing.

Namun, beliau mampu menempatkan hubungan profesional pada tempatnya. Perbedaan jejaring politik tidak otomatis menghilangkan kepercayaan profesional. Itulah salah satu kesan yang paling mendalam bagi saya terhadap Pak Rudy.

Dari Aruh Ganal Menuju Entitas Diaspora Banjar

Menurut saya, jasa Pak Rudy dalam KBB juga harus ditempatkan dalam konteks sejarah yang lebih panjang. KBB tidak lahir dari ruang kosong. Sebelumnya, Gubernur Kalsel H. Sjachriel Darham telah memiliki perhatian untuk mempertemukan dan mengumpulkan warga Banjar yang berdiaspora ke pelosok negeri, termasuk melalui ruang kebersamaan seperti Aruh Ganal.  Gagasan tersebut menjadi semacam cikal bakal penting dalam mempertemukan masyarakat Banjar yang tersebar di berbagai tempat. 

Pak Rudy kemudian menangkap semangat tersebut dan memberikan bentuk kelembagaan yang lebih terstruktur. Inilah yang menurut saya penting. Beliau tidak sekadar melihat orang Banjar sebagai masyarakat yang tinggal di Kalimantan Selatan, tetapi juga sebagai diaspora yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia bahkan luar negeri.

Dengan demikian, KBB dapat dipahami bukan hanya sebagai organisasi paguyuban, tetapi sebagai sebuah jejaring diaspora yang menghubungkan identitas, kebudayaan, sejarah, silaturahmi dan kepentingan bersama.

Dalam perspektif social capital, kekuatan masyarakat bukan hanya berada pada sumber daya material, tetapi juga pada jaringan, kepercayaan dan kemampuan untuk membangun tindakan kolektif. Pak Rudy menangkap potensi tersebut. Karena itu, ketika saya melihat perjalanan KBB hari ini, saya tidak bisa melepaskan diri dari ingatan bahwa ada seorang Rudy Ariffin yang pernah memikirkan pentingnya mempertemukan urang Banjar dalam satu rumah besar.

Pada masa-masa akhir kepemimpinan Pak Rudy di PP KBB, kami bersama sejumlah pengurus berusaha menjaga agar organisasi yang beliau dirikan tersebut tetap berjalan.  Saya bersama Kanda H. Haris Makie, kanda H. Tarmuji nama-nama yang masuk dalam akte notaris pendirian dan pengurus lainnya berada dalam satu komitmen: organisasi ini harus tetap hidup dan tidak boleh berhenti hanya karena terjadi pergantian kepemimpinan, apalagi ada perubahan dan pergantian nama paguyuban.  Sebab organisasi yang dibangun dengan gagasan kebersamaan tidak boleh bergantung hanya kepada satu figur.

Dan di sinilah kesinambungan kepemimpinan menjadi penting. Estafet kemudian berlanjut kepada H. Sahbirin Noor, bukan sebagai ex-officio jabatan Gubernur.  

Dalam kepemimpinan berikutnya, KBB mengalami perkembangan jaringan yang cukup signifikan. Dari kondisi awal yang baru ter-SK-kan lima Pengurus Wilayah, kemudian berkembang menjadi 25 Pengurus Wilayah serta Pengurus Wilayah Luar Negeri KBB se-Dunia.

Sebelum Paman Birin didaulat/dipilih menjadi Ketua Umum, dalam sebuah percakapan H Sahbirin pernah berucap,” organisasi KBB Pak Rudy ini harus hidup dan dibantu dana, karena ini menyangkut maruah orang Banjar”, meski saat itu beliau tidak ada memberikan penawaran untuk memimpin KBB.

Bagi saya, perkembangan itu bukan hanya soal angka organisasi. Di balik bertambahnya PW terdapat proses membangun jejaring, menjaga komunikasi, menyatukan kepentingan, dan memastikan identitas kebanjaran tetap memiliki ruang di tengah masyarakat yang semakin terbuka dan mobilitas diaspora yang semakin tinggi.
 

Legacy yang tidak berhenti pada figur

Karena itu, ketika hari ini Pak Rudy Ariffin berpulang, saya tidak ingin hanya mengenang beliau dengan kalimat bahwa beliau adalah mantan Gubernur Kalsel.
Menurut saya, ada dua warisan besar yang patut dibaca. Pertama, warisan pembangunan ruang Kalsel, bagaimana beliau berani membaca kebutuhan pusat pemerintahan dan pertumbuhan wilayah dalam perspektif jangka panjang.

Kedua, warisan ruang sosial Banjar, bagaimana beliau melihat bahwa urang Banjar di perantauan perlu memiliki rumah bersama yang mampu menjaga silaturahmi, identitas dan jejaring kebanjaran.
Jika yang pertama berbicara mengenai ruang geografis pembangunan, maka yang kedua berbicara mengenai ruang sosial diaspora Banjar. Keduanya memiliki satu kesamaan: berpikir melampaui masa jabatan.

Itulah mungkin salah satu ukuran penting sebuah legacy kepemimpinan. Pemimpin tidak selalu diingat karena berapa banyak program yang selesai pada masa jabatannya. Pemimpin juga dikenang karena gagasan apa yang tetap hidup setelah ia tidak lagi berada dalam kekuasaan.

Dalam konteks itu, saya melihat Pak Rudy Ariffin meninggalkan jejak yang cukup kuat. Saya boleh pernah mengkritik kebijakannya. Saya boleh pernah berbeda pandangan dengannya. Bahkan saya boleh pernah mematut-matutkan relasi orang di sekitar Pak Rudy dengan Kesultanan Banjar.

Saya saat itu orang  yang cukup dekat dengan Sultan Khairul Saleh, maka mencari ruang  menjembatani kedua tokoh ini harmoni, sesuatu yang biasa dalam ruang politik. Sampai suatu ketika beliau berucap kepada saya, “ …Datu,  bagus pelantikan KBB selain dibacakan SK oleh PP KBB, ada jua penguatan lewat pemberian keris Kesultanan Banjar…siapa tu ngarannya nang biasa hadir….Pangeran Nooryakinkah?”. 

Tetapi hari ini, ketika beliau telah berpulang, saya justru melihat satu pelajaran penting: perbedaan pemikiran tidak harus memutus persaudaraan, dan kritik tidak harus menghilangkan rasa hormat.  

Saya mengkritik beliau sebagai akademisi, tetapi beliau justru mempercayai saya sebagai bagian dari organisasi yang beliau dirikan. Bahkan, mungkin justru karena itulah demokrasi dan kehidupan sosial menjadi lebih sehat.
Pak Rudy telah pergi.

Tetapi gagasan tentang pembangunan Banua dan kebersamaan urang Banjar yang pernah beliau tanam masih terus berjalan.  Dan sebagai salah seorang yang pernah beliau percaya dalam perjalanan awal KBB, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga apa yang pernah beliau mulai. 

Selamat jalan, Pak Rudy. Terima kasih atas kepercayaan yang dahulu mungkin sederhana bagi Bapak, tetapi ternyata memiliki arti panjang dalam perjalanan hidup saya.  Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah, mengampuni segala kekhilafan, melapangkan jalan menuju keharibaan-Nya, dan menempatkan almarhum di tempat terbaik di sisi-Nya.

Oleh: Dr. Taufik Arbain, M.Si.
Sekretaris Umum PP Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) se-Dunia Pengamat Politik dan Kebijakan FISIP ULM

Pewarta: Firman
Editor : Sukarli

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.