Jakarta -
Proyek motor listrik nasional akan melibatkan industri kecil dan menengah (IKM). Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat keterlibatan IKM dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik, khususnya kendaraan listrik roda dua.
Harapannya, ekosistem motor listrik nasional mampu menumbuhkan industri komponen nasional, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, serta menciptakan lapangan kerja.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pengembangan industri kendaraan listrik harus memberikan efek berganda yang luas bagi struktur industri nasional, termasuk membuka kesempatan bagi IKM untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri besar. Oleh karena itu, pembinaan IKM tidak cukup hanya meningkatkan kemampuan produksi, tetapi harus diarahkan hingga pelaku IKM mampu memenuhi kualifikasi sebagai pemasok industri.
"Target kami bukan sekadar semakin banyak IKM yang mendapatkan pembinaan, tetapi juga memenuhi persyaratan industri, karena IKM harus mampu memenuhi kualifikasi sebagai pemasok, masuk ke dalam rantai pasok, dan pada akhirnya memperoleh pesanan secara berkelanjutan," kata Agus dalam keterangannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dua IKM binaan Kemenperin, PT Kannindo Metal Industri dan PT Multikon Rekatama Industri, telah menjadi bagian dari ekosistem pendukung motor listrik nasional (Molinas) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 13 Agustus 2026.
Kedua IKM itu memasok komponen boks baterai dan bracket baterai untuk motor listrik Alva yang berada di bawah PT Electra Mobilitas Indonesia. Ini menunjukkan bahwa IKM nasional memiliki peluang besar untuk mengambil peran lebih luas dalam rantai pasok kendaraan listrik apabila didukung peningkatan kemampuan teknologi, kualitas, produktivitas, dan akses pasar.
Agus menjelaskan, pengembangan IKM dalam ekosistem kendaraan listrik dilakukan menggunakan pendekatan supplier development. Kebutuhan industri besar dan original equipment manufacturer (OEM) menjadi titik awal pembinaan.
Melalui pendekatan tersebut, kemampuan IKM lokal dipetakan dan dicocokkan dengan kebutuhan komponen industri kendaraan listrik. IKM yang dinilai potensial selanjutnya menjalani asesmen kesiapan pemasok untuk mengetahui kesenjangan kemampuan yang masih perlu diperbaiki.
"Asesmen tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain teknologi, kualitas, kapasitas produksi, engineering, sertifikasi, produktivitas, biaya, hingga ketepatan pengiriman. Dengan demikian, intervensi pembinaan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran," ujar Agus.
Menurut Menperin, pola pembinaan berbasis kebutuhan industri menjadi penting agar program peningkatan kemampuan IKM memiliki orientasi pasar yang jelas.
"Pembinaan IKM harus dimulai dari kebutuhan pasar. OEM dan Tier-1 menyampaikan kebutuhan serta standar yang harus dipenuhi, kemudian pemerintah melakukan pembinaan agar IKM mampu menutup kesenjangan tersebut melalui penguatan teknologi, SDM, kualitas produk, standardisasi, serta akses pengujian," jelasnya.
(rgr/dry)