Senin, 21 September 2026, 19:00 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, menyoroti keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan pendidikan dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.
Menurut Iman, jika pemerintah serius ingin merealisasikan pendidikan gratis, seharusnya anggaran pendidikan mulai diarahkan untuk membiayai program tersebut, bukan dialihkan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menyinggung alokasi anggaran pendidikan tahun 2027 yang mencapai Rp820,9 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp240 triliun disebut digunakan untuk mendukung program MBG.
"Prabowo ingin sekolah, dari SD sampai Universitas gratis. Bukannya segera menyalurkan anggaran pendidikan untuk menggratiskan sekolah dari SD sampe Universitas, anggaran pendidikan 2027, 240 Triliun, malah dialihkan untuk MBG," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Senin (21/9).
Ia juga menyinggung pernyataan Prabowo yang menyebut biaya pendidikan negeri mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi negeri akan digratiskan dengan memanfaatkan dana hasil pengembalian aset negara dari kasus korupsi.
"Sementara menurutnya, menggratiskan sekolah anggarannya akan diambil dari sitaan korupsi. Jadi yang menghambat gratisnyas sekolah itu siapa?" tandas Iman.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan keinginannya agar biaya pendidikan di sekolah negeri, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi negeri (PTN), dapat digratiskan sepenuhnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
"Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," ungkapnya.
Baca Juga: Habib Rizieq Beri Peringatan: 'Kalau Prabowo Melindungi Mereka, Mau Presiden, Mau Jenderal: Kami Lawan!'
Prabowo menegaskan, salah satu sumber pendanaan untuk program pendidikan gratis tersebut akan dioptimalkan dari pengembalian aset negara yang dikorupsi, dicuri, atau diselewengkan.
"Nanti, nanti, nanti akan nanti akan ada yang bertanya. 'Dari mana uangnya?' Uangnya yang dikorupsi, yang dinyolong, yang dicuri," ujarnya.