Bagikan:

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, angkat bicara menanggapi polemik sayembara penangkapan begal yang diwacanakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Yusril meminta jajaran Polri, khususnya Polda Jawa Barat, untuk memperketat dan meningkatkan patroli keamanan di wilayah-wilayah rawan.

"Saya meminta Polri, khususnya Polda Jabar, meningkatkan patroli keamanan, terutama di kawasan-kawasan yang ditengarai banyak terjadi aksi pembegalan yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat," ujar Yusril dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu.

Menurut Yusril, langkah peningkatan patroli ini sangat krusial untuk memberikan rasa aman sekaligus menjalankan fungsi utama Polri dalam memelihara ketertiban, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum.

Edukasi Pencegahan dan Larangan Main Hakim Sendiri

Selain menambah intensitas patroli, Yusril menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait langkah pencegahan pembegalan dan tata cara pelaporan tindak pidana yang benar.

BACA JUGA:

Ia mengingatkan bahwa partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan harus tetap berjalan sesuai koridor hukum agar tidak memicu aksi main hakim sendiri.

"Menjaga keamanan adalah tanggung jawab bersama, tetapi penegakan hukum tetap harus dilakukan oleh aparat yang berwenang," tegasnya.

Yusril menggarisbawahi bahwa negara wajib melindungi keselamatan jiwa dan harta benda setiap warga negara. Di sisi lain, terduga pelaku kejahatan pun tetap memiliki hak hukum yang dijamin konstitusi.

"Pelaku harus ditangkap hidup-hidup, diadili secara adil, dan dijatuhi hukuman yang setimpal oleh pengadilan. Jangan sampai mereka tewas karena digebuki beramai-ramai. Perbuatan seperti itu juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang wajib dicegah," tambah Yusril.

Kritik Soal Skema Hadiah Tangkap Begal

Menanggapi gagasan Dedi Mulyadi mengenai pemberian insentif uang bagi warga yang berhasil menangkap begal, Yusril menilai penerapannya tidak sesederhana yang dibayangkan.

Sebab, status hukum seseorang baru bisa ditentukan melaui proses peradilan yang memakan waktu cukup panjang hingga berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Bisa saja nanti warga yang menangkap begal kecewa karena hadiah yang dijanjikan tak kunjung diberikan. Sebab, mereka harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bahkan bisa sampai tingkat Mahkamah Agung," jelasnya.

Oleh karena itu, ia kembali menegaskan agar seluruh proses penegakan hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat berwenang.

Alasan Gubernur Jabar Gelar Sayembara

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara berhadiah uang bagi warga yang membantu menangkap pelaku begal dan kejahatan jalanan.

Dedi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dirancang sebagai strategi psikologis untuk menekan angka kejahatan sekaligus menekan potensi aksi main hakim sendiri, bukan ajakan untuk memburu pelaku secara liar.

Melalui pendekatan berbasis insentif ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap dapat memicu kewaspadaan publik serta mengaktifkan kembali tradisi Pos Siskamling atau ronda malam yang sempat meredup.