Pengamat: Terpilihnya Gus Kikin momentum rekonsiliasi internal PBNU

Perlu dihindari membangun kepengurusan berdasarkan logika winner takes all

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai terpilihnya KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU periode 2026-2031 menjadi momentum untuk melakukan rekonsiliasi internal sekaligus memperkuat kembali khittah Nahdlatul Ulama (NU).

Menurut Ahmad Khoirul, Gus Kikin bersama KH Miftahul Ahyar sebagai Rais Aam PBNU terpilih secara demokratis dan memiliki legitimasi yang kuat karena proses penentuan dilakukan melalui mekanisme Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) dengan tetap membuka ruang bagi aspirasi para muktamirin.

"Sebagai nahkoda baru, Gus Kikin perlu melakukan sejumlah langkah fundamental untuk mengonsolidasikan kembali PBNU ke depan," kata Khoirul Umam dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Baca juga: Prabowo tangkap langsung pesan Rais Aam PBNU saat penutupan muktamar

Gus Kikin memimpin perolehan suara terbanyak, yakni 472 suara, atau rata-rata dua kali lipat dibandingkan perolehan suara calon ketua umum lainnya.

Ia menilai Gus Kikin memiliki sejumlah modal kepemimpinan, antara lain legitimasi historis Tebuireng sebagai cicit Hadrotusyaikh KH Hasyim Asy'ari, penerimaan yang kuat di Jawa Timur, jejaring pesantren, serta karakter kepemimpinan yang relatif manajerial dan moderat.

Dengan modal tersebut, Ahmad menilai Gus Kikin perlu segera melakukan sejumlah langkah fundamental untuk mengonsolidasikan PBNU dalam lima tahun mendatang.

Pertama, kata Ahmad, rekonsiliasi internal harus menjadi prioritas utama kepengurusan baru. Kelompok yang berbeda pilihan dalam Muktamar NU perlu dirangkul dan diberi ruang secara proporsional.

"Perlu dihindari membangun kepengurusan berdasarkan logika winner takes all," ujarnya.

Menurut dia, langkah tersebut sejalan dengan pernyataan Gus Kikin bahwa siapa pun yang menang harus mengakomodasi semua pihak dan menjaga kerukunan.

Kedua, PBNU perlu memulihkan keseimbangan antara Syuriyah dan Tanfidziyah. Ahmad mengatakan PBNU akan lebih solid jika kewibawaan ulama dan Syuriyah ditempatkan sebagai jangkar moral-organisasional, sementara Tanfidziyah berkonsentrasi pada eksekusi organisasi yang profesional. Dengan begitu, konflik kewenangan dan personalisasi kekuasaan dapat diminimalkan.

Ketiga, Ahmad mendorong PBNU untuk mengurangi tarikan politik praktis. Menurut dia, NU tetap memiliki peran penting dalam politik kebangsaan, tetapi harus mampu membedakan kepentingan kebangsaan organisasi dari kepentingan elektoral individu maupun kelompok.

"Posisi ini justru sudah menjadi salah satu pesan Gus Kikin menjelang Muktamar," katanya.

Baca juga: Anggota DPR ucapkan selamat terpilihnya Gus Kikin sebagai Ketum PBNU

Keempat, Gus Kikin dinilai perlu membangun kembali hubungan yang kuat antara PBNU dengan PWNU dan PCNU di berbagai daerah. Konsolidasi organisasi, kata Ahmad, tidak cukup dilakukan dari Jakarta.

Ia mendorong Gus Kikin melakukan roadshow silaturahmi kepada PWNU, PCNU, pesantren besar, para kiai sepuh, badan otonom, serta kelompok muda NU.

"Model kepemimpinannya harus terasa sebagai PBNU yang mendengar daerah, bukan sekadar memberi instruksi dari pusat," ujarnya.

Kelima, Ahmad menilai kemandirian ekonomi perlu menjadi agenda konkret kepengurusan baru PBNU. Latar belakang Gus Kikin di bidang bisnis dan ekonomi dinilai dapat menjadi diferensiasi dalam mengembangkan potensi ekonomi warga NU.

Potensi tersebut, menurut dia, dapat diterjemahkan melalui penguatan koperasi, UMKM, pesantren produktif, jejaring usaha Nahdliyin, pendidikan vokasi, hingga perluasan akses pembiayaan.

"Gus Kikin sendiri telah mengidentifikasi besarnya warga NU sebagai potensi kekuatan ekonomi," katanya.

Keenam, Ahmad mendorong Gus Kikin menerjemahkan gagasan kembali kepada khittah dan Qanun Asasi ke dalam tata kelola organisasi yang modern.

Ia mengatakan penguatan khittah tidak semestinya berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan melalui tata kelola PBNU yang transparan, pembagian kewenangan yang jelas, penguatan basis data organisasi, akuntabilitas keuangan, kaderisasi berbasis merit, serta mekanisme penyelesaian konflik internal yang institusional.

Baca juga: Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU 2026-2031

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.