Pemerintah Kabupaten Bireuen, Aceh, terus mempercepat pemulihan layanan dasar dan konektivitas bagi masyarakat terdampak bencana. Progres pembangunan Jembatan Pante Lhong telah mencapai sekitar 60 persen, sementara Puskesmas Peusangan Siblah Krueng kembali melayani warga dari 21 desa.
Pembangunan Jembatan Pante Lhong didukung anggaran sekitar Rp118,35 miliar. Rangka baja untuk menyambungkan satu bentang yang tersisa telah tersedia dan siap dipasang sehingga penyelesaian jembatan dapat terus dilanjutkan.
Seiring kemajuan konstruksi, perlindungan jembatan dari gerusan sungai menjadi perhatian. Penguatan dinding yang saat ini berada di sisi kiri jembatan perlu dilengkapi berdasarkan kajian teknis, termasuk kemungkinan pembangunan pengarah arus dan perpanjangan penguatan tebing menuju titik belokan utama sungai.
Kajian hidrologi, hidraulika, dan stabilitas tebing akan didorong bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Wilayah Sungai. Langkah tersebut diperlukan agar jembatan tidak hanya kembali menghubungkan warga, tetapi juga lebih terlindungi dari perubahan arus dan risiko longsor.
Kemajuan juga terlihat pada sektor kesehatan. Puskesmas Peusangan Siblah Krueng telah kembali berfungsi dengan kunjungan sekitar 70–80 pasien per hari. Pelayanan tetap berjalan meski sejumlah ruang, alat kesehatan, obat-obatan, apotek, fasilitas rawat inap, dan sanitasi masih membutuhkan pemulihan.
Kebutuhan alat kesehatan diperkirakan mencapai sekitar Rp1 miliar. Berdasarkan hasil monitoring, proses pengadaan telah memasuki tahap penunjukan pemenang pada September 2026. Verifikasi bersama Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Kementerian PU juga akan dilakukan untuk menentukan prioritas rehabilitasi ruang pelayanan.
“Penanganan pascabencana di Kabupaten Bireuen perlu dipercepat melalui sinkronisasi data, verifikasi teknis, dan penguatan koordinasi lintas instansi, terutama untuk rehabilitasi Puskesmas, hunian, pertanian, pendidikan, serta pengamanan infrastruktur,” kata Ketua Tim Monev Aceh-1 Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Laksma TNI Nouldy J. Tangka
dalam laporan hasil monev tersebut.
Pada sektor permukiman, sekitar 1.500 rumah rusak berat tersebar di 24 lokasi dan sekitar 50 unit telah diselesaikan. Pemkab Bireuen bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BNPB, serta Satgas PRR akan menyinkronkan data penerima, lokasi relokasi, dan skema pembangunan untuk mempercepat penyediaan hunian.
Sinkronisasi juga diarahkan pada penyaluran jaminan hidup. Dari sekitar 29.000 keluarga yang diusulkan, sebanyak 4.943 keluarga telah menerima bantuan. Data sekitar 25.000 keluarga lainnya perlu segera dipadankan agar penyaluran berikutnya tepat sasaran dan memberi kepastian bagi masyarakat yang masih menunggu.
Pemulihan mata pencaharian turut menjadi prioritas. Sekitar 2.000 hektare sawah mengalami kerusakan total sehingga membutuhkan normalisasi dan penanganan lahan. Pada sektor pendidikan keagamaan, koordinasi dengan Kementerian Agama akan diperkuat untuk memperluas penanganan terhadap 97 pesantren terdampak, setelah satu pesantren memperoleh alokasi rehabilitasi.
Pemkab Bireuen dan Satgas PRR akan memantau secara berkala perkembangan pemulihan pascabencana agar penyelesaian berjalan beriringan dengan pemulihan pelayanan dan kebutuhan masyarakat.