Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Tengah membentuk delapan koperasi binaan simpan pinjam di delapan kabupaten untuk menjadi percontohan pengelolaan koperasi yang sehat, profesional, transparan, dan akuntabel.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Papua Tengah Yuliten Makai di Nabire, Jumat, mengatakan pihaknya memastikan koperasi binaan dapat memiliki kelembagaan yang sehat, administrasi tertib, legalitas usaha yang jelas, serta memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat.
“Untuk itu kita memberikan pendampingan awal dengan memberikan pelatihan untuk memastikan para pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi memiliki pemahaman yang benar mengenai persyaratan, prosedur, tahapan, dan dokumen yang diperlukan dalam mengurus izin usaha simpan pinjam," katanya.
Ia mengatakan, pembinaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme koperasi.
Menurut dia, legalitas dan perizinan menjadi aspek penting bagi koperasi simpan pinjam karena kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan pengelolaan dana anggota dan kepercayaan masyarakat.
Menurut dia, koperasi di Papua Tengah masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman terhadap legalitas yang belum memadai, administrasi yang belum tertib, serta belum optimalnya pemenuhan persyaratan perizinan usaha.
"Saat ini jumlah koperasi di Provinsi Papua Tengah berjumlah lebih dari 2.400 koperasi," ujarnya.
Karena itu, Pemprov Papua Tengah melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan terus melakukan pembinaan, pendampingan, fasilitasi, dan pengawasan agar koperasi berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat serta memberikan manfaat bagi anggotanya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Tengah Tumiran mengatakan pembinaan koperasi penting untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di masing-masing kabupaten.
Ia mengatakan koperasi merupakan lembaga ekonomi yang memiliki posisi penting dalam perekonomian masyarakat sehingga pengelolaannya harus diarahkan agar mandiri dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah.
"Jangan sampai kita terjebak pada pembentukan koperasi yang banyak, tapi pada akhirnya hanya berharap ada bantuan dari pemerintah. Tidak ada kemandirian di situ," katanya.
Tumiran mengatakan delapan koperasi binaan Papua Tengah harus menjadi percontohan, khususnya dalam pengelolaan usaha simpan pinjam.
Ia meminta pendampingan dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari pengelolaan, keuangan, hingga pengembangan jenis usaha agar setiap koperasi dapat fokus dan dikelola secara profesional.
"Tujuan utama dibentuk koperasi itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan SHU sebanyak-banyaknya, dan SHU ini harus bermanfaat bagi seluruh anggota," ujarnya.
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.