Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menerapkan Sistem Terpadu Monitoring dan Evaluasi (Simonev) sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penanggulangan kemiskinan.
Asisten I Setda Papua Barat Syors Alberth Ortisanz Marini di Manokwari, Selasa, mengatakan Simonev menjadi instrumen untuk memantau perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.
“Simonev bukan sekadar aplikasi, tetapi instrumen dalam memastikan seluruh tahapan program penanganan kemiskinan dilakukan secara terintegrasi, terpantau, dan terukur,” ujarnya.
Ia menyebut Simonev dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat, sehingga perkembangan program dapat dipantau secara berkala, termasuk capaian serta kendala yang ditemukan dalam penanganan masalah kemiskinan.
Penggunaan sistem yang dipadukan dengan DTSEN sebagai basis penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan akan menjadi bagian penting dalam merumuskan program dan penetapan sasaran masyarakat penerima manfaat.
“Penggunaan data yang akurat itu penting, agar sasaran program intervensi pemerintah dapat diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Syors.
Dia berharap rapat koordinasi dapat menghasilkan strategi penanggulangan kemiskinan Papua Barat tahun 2027, termasuk upaya meningkatkan kualitas perencanaan serta peluang memperoleh dana insentif daerah melalui capaian pembangunan.
Pemerintah daerah juga melakukan pembelajaran dari Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengenai penanganan kemiskinan yang efektif serta membahas sinkronisasi program antara Bappeda Papua Barat dengan Bappeda kabupaten.
“Rapat koordinasi harus menghasilkan langkah-langkah konkret supaya penanganan kemiskinan bisa lebih maksimal,” ujarnya.
Saat ini, kata Syors, penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui sejumlah program, antara lain Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif, yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi.
Pihaknya membutuhkan dukungan lintas sektor sehingga pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dapat diselenggarakan secara terpadu dan memiliki sasaran maupun indikator capaian yang jelas.
“Perlu saya sampaikan realisasi anggaran belanja penanggulangan kemiskinan ekstrem hingga semester I baru berkisar 12 persen. Ini perlu perhatian serius,” ucapnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode September 2025, kata dia, tingkat kemiskinan Papua Barat 18,68 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 98,46 ribu jiwa atau turun satu persen poin dibanding September 2024.
Tingkat kemiskinan Papua Barat dalam lima tahun terakhir, sejak 2021 hingga 2025 bergerak fluktuatif yaitu 21,84 persen, turun menjadi 21,33 persen, kemudian turun lagi menjadi 20,49 persen, naik menjadi 21,66 persen, dan kembali menurun pada 2025.
“Meski tren lima tahun menurun, tetapi perlu disadari bahwa Papua Barat masih tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga secara nasional,” ujar Syors.
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.