Lombok Tengah, NTB (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggenjot pelaksanaan program desa berdaya dan penanganan kekeringan melalui penyaluran air bersih di sejumlah desa di Kabupaten Lombok Tengah.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan tidak boleh ada seorang pun masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.

"Kami memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama menikmati hasil pembangunan," ujarnya disela-sela meninjau desa-desa di Lombok Tengah, Senin.

Iqbal menyatakan komitmennya itu melalui percepatan program desa berdaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang dibarengi penguatan layanan kesehatan, penanganan kekeringan, perbaikan infrastruktur, rehabilitasi RTLH serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pembangunan kawasan selatan yang berkembang pesat, terutama hadirnya kawasan pariwisata Mandalika, harus menjadi peluang bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan justru meninggalkan mereka.

"Pembangunan di kawasan selatan berkembang sangat cepat. Namun, kita tidak ingin ada masyarakat yang tertinggal. Karena itu, UMKM, Karang Taruna, dan seluruh masyarakat harus didorong terlibat aktif agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan bersama," tegas Iqbal.

Pemprov NTB mengalokasikan hampir Rp3 miliar melalui program desa berdaya transformatif untuk memberdayakan sekitar 350 kepala keluarga penerima manfaat di Desa Mangkung dan Desa Sengkol.

Bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha yang disesuaikan dengan potensi masing-masing keluarga, mulai dari perdagangan, pengolahan pangan, hingga peternakan unggas.

Penyaluran dilakukan secara fleksibel melalui pemerintah desa maupun langsung kepada keluarga penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran dan mampu mendorong lahirnya usaha-usaha produktif.

Khusus di Desa Mangkung, 380 calon keluarga penerima manfaat juga menerima paket kebutuhan dasar berupa kasur, selimut, pakaian, beras, gula, minyak goreng, dan mi instan.

Untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat, Iqbal bersama jajaran OPD mendatangi langsung rumah sejumlah warga penerima manfaat, di antaranya Lalu Asli di Dusun Mangkung Lauk, serta Lalu Adnan, Lalu Dani, dan Maujud di Dusun Batu Samban.

Selain itu, lanjut Iqbal, Pemprov NTB juga bergerak mengantisipasi ancaman kekeringan yang setiap tahun melanda sebagian wilayah Lombok Selatan.

Bersama BNPB, Pemprov NTB tengah melakukan asesmen pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah rawan kekeringan di Lombok Selatan dan Sumbawa Selatan. Sementara proses tersebut berlangsung, armada mobil tangki milik Dinas Sosial, BPBD, dan Biro Umum disiagakan mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak.

Perhatian juga diarahkan pada penanganan infrastruktur pengendali banjir. Bersama BWS, Pemprov NTB mempercepat perbaikan check dam yang rusak, disertai rencana peninggian elevasi jembatan lama dan pembangunan tanggul pengaman sungai guna mengurangi risiko banjir yang setiap tahun mengancam permukiman warga.

Di sektor permukiman, rehabilitasi rumah tidak layak huni juga dipercepat dengan target sedikitnya enam unit rumah selesai diperbaiki dalam waktu satu minggu.

Untuk mendukung pertumbuhan kawasan Mandalika, Pemprov NTB turut mengalokasikan anggaran bagi revitalisasi Pasar Kuta dan penguatan layanan RS Mandalika sebagai rumah sakit penunjang kawasan pariwisata.

Kepala Desa Sengkol, Satria Wijaya Sarap, mengatakan sepanjang 2026 desanya menerima tiga bentuk dukungan dari Pemprov NTB, yakni bantuan CSR Bank NTB Syariah sebesar Rp100 juta untuk Masjid Raudhatul Maujud, revitalisasi Pasar Tradisional Sengkol senilai Rp400 juta, serta Rp300 juta melalui program desa berdaya.

Dana program desa berdaya dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur yang dikelola 55 anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) di Dusun Bonglanda.

"Program ini kami arahkan untuk usaha yang berkelanjutan. Pengelolaannya dilakukan oleh kelompok wanita tani karena dinilai lebih akuntabel dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkesinambungan bagi masyarakat," katanya.