Menko Pangan tawarkan insentif pasar karbon bagi investor global

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menawarkan skema insentif melalui mekanisme pasar karbon bagi investor global, yang menanamkan modalnya kepada proyek hijau di Indonesia.

Tawaran itu disampaikan di hadapan lebih dari 20 CEO dalam "High Level and CEO Forum on Low-Emission Rice and Sustainable Agriculture" pada rangkaian Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) ke-81 dan Climate Week NYC 2026 di New York, Amerika Serikat.

"Indonesia menghadapi kedaruratan sampah yang harus segera diatasi, salah satunya melalui waste to energy. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia mendorong investasi hijau sektor sampah sebagai prioritas," kata Zulhas, panggilannya, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia memaparkan tiga sektor yang dapat menjadi peluang investasi hijau, yakni pangan melalui pengembangan padi rendah emisi, pengelolaan sampah yang menghasilkan nilai ekonomi, serta sektor kelautan melalui pengembangan karbon biru (blue carbon).

Menurut dia, peluang memperoleh nilai tambah dan insentif dari aksi penurunan emisi melalui mekanisme pasar karbon dapat menambah daya tarik proyek hijau bagi investor.

Sebagai Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Zulhas juga mengoordinasikan penyederhanaan aturan dan penguatan tata kelola perdagangan karbon agar implementasinya tetap menjaga kredibilitas hasil penurunan emisi.

Penguatan kerangka tersebut diharapkan membuka jalan bagi hasil penurunan emisi yang terukur untuk memperoleh nilai ekonomi sekaligus menarik pembiayaan.

Kerangka perdagangan karbon turut diperkuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 10 Tahun 2026 yang diundangkan pada 6 Juli 2026.

Aturan tersebut antara lain mewajibkan unit karbon yang diperdagangkan melalui bursa karbon tercatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

Data OJK menunjukkan hingga 31 Agustus 2026 terdapat 159 pengguna jasa yang terdaftar di Bursa Karbon Indonesia.

Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, volume transaksi secara agregat mencapai 1,98 juta ton CO2 ekuivalen (tCO2e) dengan akumulasi nilai transaksi Rp93,90 miliar.

Sebelumnya, Zulhas pada Juli 2026 menyebut implementasi instrumen NEK berpotensi mendorong investasi hijau hingga 5,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp104,2 triliun sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 570 juta tCO2e.

Pada sektor pangan, pemerintah menawarkan peluang pengembangan budidaya padi rendah emisi untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengembangkan praktik pertanian yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan lebih rendah emisi.

Menurut dia, penerapan budidaya tersebut dalam skala luas memerlukan dukungan teknologi, pembiayaan, kepastian pasar, serta manfaat ekonomi yang jelas bagi petani.

Sementara pada sektor persampahan, investasi diarahkan pada fasilitas pengolahan yang dapat mengurangi beban tempat pembuangan akhir sekaligus menghasilkan energi maupun nilai ekonomi lainnya.

Adapun di sektor kelautan, investasi hijau diarahkan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk melalui pengembangan potensi karbon biru.

Pemerintah menilai kemitraan dengan investor diperlukan untuk mempertemukan kebutuhan pembiayaan aksi iklim dengan proyek yang dapat dijalankan di lapangan sekaligus mendukung penurunan emisi, meningkatkan produksi pangan, memberi manfaat bagi petani dan nelayan, serta membantu menyelesaikan persoalan sampah.

Menko Pangan juga menekankan bahwa aksi iklim perlu diterjemahkan menjadi proyek nyata yang memiliki lokasi, pelaksana, kebutuhan pendanaan, ukuran keberhasilan, serta manfaat bagi masyarakat.

Dalam pidato bertema "Indonesia’s Food System Transformation", Menko Pangan memaparkan perkembangan sektor pangan Indonesia serta agenda untuk menjaga keberlanjutannya.

Pertemuan di New York, Amerika serikat tersebut juga dimanfaatkan pemerintah untuk mengajak pelaku usaha global menjajaki kerja sama yang menghubungkan ketahanan pangan, penurunan emisi, dan investasi hijau.

Baca juga: Menko Zulhas: Manajer KDKMP yang mundur tidak dikenai sanksi

Baca juga: Menko Pangan: Daerah darurat jadi prioritas penanganan sampah

Baca juga: Menko Pangan: Proyek PSEL memberikan manfaat bagi masyarakat

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.