Mencari jalan tanpa membelah kota - ANTARA News Jawa Timur

August 2026 · 5 minute read

Surabaya (ANTARA) - Jalan tol dibangun untuk mempercepat perjalanan. Di kota yang sudah padat, pertanyaan pentingnya bukan hanya seberapa cepat kendaraan bergerak, melainkan ke mana ruang kota diarahkan dan siapa yang memperoleh manfaatnya.

Pertanyaan itu kembali muncul di Kota Surabaya, Jawa Timur. Wacana tol tengah kota yang bertahun-tahun menjadi polemik kini mendapat alternatif baru. Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni mengusulkan agar trase tol digeser dari kawasan tengah menuju sisi timur Surabaya.

Usulan tersebut tidak sepenuhnya menolak kebutuhan jalan berkapasitas besar. Gagasan itu mencoba mempertemukan kebutuhan konektivitas menuju Pelabuhan Tanjung Perak dengan kepentingan menjaga kawasan tengah kota. Di sisi timur, jalan tol dapat dikaitkan dengan rencana jalan luar lingkar timur atau JLLT.

Wacana tersebut muncul ketika tol tengah kota masih tercantum dalam dokumen tata ruang. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya 2025–2045 masih mencantumkan rencana jalan tol Waru–Wonokromo–Tanjung Perak serta koridor Bandara Juanda–Tanjung Perak.

Hanya saja, kedua rencana itu bersifat indikatif dan pelaksanaannya harus memperhatikan dampak sosial, ekonomi, serta lingkungan. Artinya, keberadaan proyek dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) bukan berarti pembangunan fisiknya harus segera dilakukan.

Denah rencana koridor Tol Tengah Kota Surabaya yang menghubungkan Waru–Wonokromo–Tanjung Perak. Rencana dalam Perda RTRW 2025–2045 ini memicu usulan pengalihan trase ke sisi timur (JLLT) demi memperkuat konektivitas pelabuhan tanpa membelah kawasan pusat kota yang padat. (ANTARA/HO-ylpkjatim.com/Bapeda Jatim)

Kota padat

Tol tengah kota bukan cerita baru. Rencana Waru atau Aloha–Wonokromo–Tanjung Perak telah lama menjadi bagian dari perencanaan transportasi Surabaya.

Kajian Universitas Gadjah Mada pada 2024 mencatat adanya perbedaan sikap antara kebijakan tingkat nasional dan provinsi dengan Pemerintah Kota Surabaya. Penelitian itu juga menyebut kondisi tengah kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendapat masyarakat, jalan alternatif, serta transportasi umum turut memengaruhi penolakan terhadap rencana tersebut.

Persoalannya cukup jelas. Kawasan tengah Surabaya telah berkembang sebagai ruang perdagangan, jasa, permukiman, dan berbagai aktivitas perkotaan. Infrastruktur berskala besar tidak hanya menambah kapasitas jalan, tetapi juga dapat mengubah pola ruang di sekitarnya.

Karena itu, perlu dipertanyakan kembali apakah kemacetan benar-benar membutuhkan jalan baru di jantung kota, atau justru pembagian arus melalui sejumlah koridor yang lebih sesuai.

Pemkot Surabaya sebelumnya menawarkan Surabaya East Ring Road atau SERR sebagai alternatif. Rencana itu membentang dari Kedung Cowek hingga Gunung Anyar dan menghubungkan kawasan Bandara Juanda dengan Pelabuhan Tanjung Perak.

Pemkot menilai SERR dapat menjadi alternatif tol tengah kota karena kajian lalu lintas dan pengadaan lahan menunjukkan tol tengah berpotensi berdampak pada kawasan padat. SERR dan JLLT juga dapat menjadi bagian dari pola pergerakan baru yang mengurangi ketergantungan pada satu koridor.

Infrastruktur jalan pada dasarnya harus dibaca sebagai jaringan. Menambah satu ruas tidak otomatis menyelesaikan kemacetan apabila simpul berikutnya tetap menjadi titik penumpukan. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar jalan baru, melainkan sistem yang saling melengkapi.


Memilih koridor

Usulan menggeser trase ke timur memiliki logika yang patut diuji. Kawasan tersebut memiliki rencana JLLT dan sebagian lahan yang berpotensi masuk trase disebut merupakan aset Pemkot Surabaya. Dalam gagasan DPRD, jalan tol menjadi koridor berbayar, sedangkan JLLT tetap menjadi jalur tidak berbayar.

Memindahkan trase bukan berarti menghilangkan persoalan. Kawasan timur Surabaya memiliki lingkungan penting, termasuk kawasan mangrove. Pemkot, sebelumnya menjelaskan SERR akan melintasi kawasan hijau, sehingga konsep jalan layang dipertimbangkan untuk menjaga fungsi ruang di bawahnya.

Karena itu, setiap alternatif trase harus diuji dengan kajian lalu lintas, lingkungan, tata ruang, pembebasan lahan, biaya, dan dampak sosial. Proyek besar tidak cukup dinilai dari kecepatan kendaraan, tetapi juga dari seluruh konsekuensi yang menyertainya.

Kebutuhan logistik juga menjadi alasan pencarian jalur alternatif. Arus menuju Pelabuhan Tanjung Perak berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan wilayah sekitar. Jalur alternatif dapat mengurangi konsentrasi kendaraan, terutama truk pada koridor tertentu.

Hanya saja, solusi logistik tidak selalu identik dengan pembangunan jalan. Pengaturan waktu distribusi, penguatan sistem angkutan barang, efisiensi pelayanan pelabuhan, dan konektivitas antarmoda juga penting.

Surabaya perlu berhati-hati agar kebijakan transportasi tidak hanya membuat kendaraan bergerak lebih cepat, tetapi juga membuat warga bergerak lebih mudah dan aman.


Jalan untuk warga

Perdebatan tol tengah kota seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah tol diperlukan. Pertanyaan yang lebih penting adalah seperti apa sistem transportasi yang dibutuhkan Surabaya dalam 20 hingga 30 tahun mendatang.

Perda RTRW 2025–2045 menempatkan Surabaya sebagai kota kompak yang inklusif dengan pembangunan terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Kerangka tersebut seharusnya menjadi tolok ukur dalam setiap keputusan pembangunan infrastruktur.

Jika koridor timur dipilih, pemerintah pusat, Pemprov Jawa Timur, dan Pemkot Surabaya perlu menyusun kajian bersama yang terbuka. Alternatif trase harus dibandingkan berdasarkan biaya, manfaat, risiko lingkungan, dampak sosial, kebutuhan lahan, dan proyeksi lalu lintas.

Masyarakat juga perlu dilibatkan sejak awal, terutama warga di sekitar koridor yang berpotensi dilalui. Pengalaman panjang tol tengah kota menunjukkan proyek transportasi dapat menghadapi hambatan ketika keputusan teknis tidak berjalan seiring dengan penerimaan sosial.

Jalan tol dan transportasi umum juga tidak perlu dipertentangkan. Tol dapat melayani perjalanan tertentu dan angkutan logistik, sementara transportasi umum harus menjadi tulang punggung mobilitas sehari-hari.

SERR, JLLT, jaringan arteri, kereta api, dan angkutan umum semestinya dipandang sebagai satu sistem. Keberhasilan tidak cukup diukur dari banyaknya kendaraan yang melintas, tetapi dari kemampuan jaringan memperpendek waktu perjalanan, menekan biaya logistik, mengurangi kemacetan, dan memperluas akses warga.

Wacana menggeser tol tengah kota ke timur dapat menjadi kesempatan untuk menguji kembali cara Surabaya merencanakan infrastruktur. Bukan sekadar memindahkan garis trase, melainkan memastikan pembangunan sesuai kebutuhan jangka panjang kota.

Surabaya membutuhkan konektivitas yang kuat. Meskipun demikian, konektivitas terbaik bukan hanya yang membuat kendaraan lebih cepat sampai, melainkan yang membuat seluruh kota bergerak lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.

Karena itu, pertanyaan terpenting bukan sekadar di mana jalan tol dibangun, tetapi kota seperti apa yang ingin diwariskan kepada warga Surabaya.

Pewarta: Abdul Hakim
Uploader : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.