Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan pada kuartal II-2026. Angka itu memberi kabar baik di tengah ketidakpastian global. Namun, komposisinya menyimpan pertanyaan yang menarik. BPS melaporkan konsumsi pemerintah tumbuh 15,97%, sementara Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meningkat 6,87%.
Dua angka tersebut tidak perlu dipertentangkan. Yang lebih penting adalah memastikan stimulus pemerintah mampu menciptakan alasan bagi dunia usaha untuk menambah kapasitas produksinya.
Di sinilah konsep crowding-in menjadi relevan. Belanja publik dapat mendorong investasi swasta apabila mampu memperbesar pasar, menurunkan biaya usaha, atau mengurangi risiko. Dengan demikian, keberhasilan stimulus tidak berhenti pada tambahan permintaan jangka pendek, tetapi juga pada kapasitas produksi baru yang ditinggalkannya.
Sinyal yang Belum Lengkap
Investasi telah menunjukkan perkembangan positif. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaporkan realisasi investasi semester I mencapai Rp1.010,6 triliun. Nilainya tumbuh 7,2% secara tahunan, atau mencapai 49,5% target investasi 2026, dan menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja.
Namun, angka tersebut perlu dibaca bersama indikator lain. PMTB yang tumbuh 6,87% tidak identik dengan investasi swasta. PMTB mencakup penambahan aset tetap oleh berbagai pelaku ekonomi, termasuk pemerintah dan swasta.
Bank Indonesia dalam Laporan Kebijakan Moneter Triwulan II-2026, menilai investasi terutama ditopang investasi bangunan terkait program prioritas nasional, di tengah investasi swasta yang masih perlu terus ditingkatkan.
Nuansa ini penting. Indonesia tidak sedang memulai dari keadaan tanpa investasi. Pertanyaannya adalah bagaimana memperbesar investasi yang lahir karena perusahaan melihat prospek usaha jangka panjang, bukan hanya mengikuti siklus proyek pemerintah.
Untuk itu, stimulus perlu bekerja lebih jauh dari sekadar menambah belanja. Ia perlu memperkuat permintaan, memperbaiki kondisi pembiayaan, serta menurunkan biaya dan risiko berinvestasi.
Ketika Permintaan Mendorong Investasi
Investasi pada akhirnya mengikuti prospek permintaan. Perusahaan akan menambah mesin, gudang, atau pabrik ketika kapasitas yang tersedia diperkirakan tidak lagi cukup memenuhi penjualan masa depan. Dalam teori investasi, mekanisme ini dekat dengan prinsip accelerator: permintaan yang meningkat secara persisten mendorong kebutuhan terhadap kapasitas produksi baru.
Karena itu, stimulus dapat menghasilkan dampak lebih panjang apabila permintaan yang tercipta tidak berhenti pada konsumsi sesaat. Kenaikan permintaan perlu memberi sinyal yang cukup kuat bagi produsen untuk memperbesar kapasitas, memperluas jaringan distribusi, atau menambah tenaga kerja.
Di sinilah desain stimulus menjadi penting. Belanja yang hanya meningkatkan permintaan sesaat tentu berbeda dampaknya dengan belanja yang sekaligus memperkuat rantai pasok dan kapasitas ekonomi.
Investasi publik dapat bekerja melalui jalur serupa. Jalan, pelabuhan, energi, dan infrastruktur digital bukan hanya menghasilkan aktivitas ekonomi ketika dibangun. Nilainya menjadi lebih besar ketika kemudian menurunkan biaya produksi dan membuka peluang investasi baru.
Studi IMF (2026) Golden Vision 2045: Making the Most Out of Public Investment: Indonesia memberi dasar empiris untuk mekanisme tersebut. Berdasarkan karakteristik Indonesia, IMF mengestimasi multiplier investasi publik sekitar 0,5 dalam jangka pendek. Simulasi model strukturalnya menunjukkan dampak tersebut dapat mendekati 2 dalam jangka panjang, bahkan sekitar 2,6 apabila efisiensi investasi publik meningkat.
Salah satu mekanismenya adalah crowding-in investasi swasta. Artinya, kualitas belanja menentukan apakah stimulus hanya menciptakan permintaan hari ini atau sekaligus meningkatkan kapasitas produksi untuk masa depan.
Ketika Pembiayaan Sudah Tersedia
Permintaan yang kuat belum cukup apabila dunia usaha sulit memperoleh pembiayaan. Namun, data terbaru menunjukkan sisi pembiayaan juga mulai memberi dukungan.
Bank Indonesia mencatat kredit perbankan pada Juni tumbuh 12,67% secara tahunan. Kredit investasi meningkat jauh lebih tinggi, yakni 24,90%, dibandingkan kredit modal kerja sebesar 8,94%. Dana pihak ketiga pada periode yang sama tumbuh 10,21%.
Pada saat yang sama, fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau undisbursed loan masih mencapai Rp2.490 triliun, setara 21,52% dari plafon kredit yang tersedia. Bank Indonesia juga menilai lending appetite perbankan masih longgar.
Angka tersebut tentu perlu dibaca secara hati-hati. Undisbursed loan bukan seluruhnya kredit investasi dan dapat mencakup fasilitas yang memang disiapkan sebagai cadangan likuiditas.
Namun, ketika dibaca bersama pertumbuhan kredit, dana pihak ketiga, dan kecenderungan bank untuk menyalurkan pembiayaan, datanya mengindikasikan bahwa ketersediaan dana bukan satu-satunya faktor yang menentukan keputusan investasi.
Perusahaan membutuhkan lebih dari kredit. Mereka perlu meyakini bahwa tambahan kapasitas yang dibangun hari ini memiliki pasar dan menghasilkan pengembalian yang memadai pada masa depan.
Dengan demikian, tantangannya bukan hanya memperbesar pasokan pembiayaan, tetapi juga memperbanyak proyek dan ekspansi usaha yang layak dibiayai.
Menurunkan Biaya dan Risiko
Di titik inilah faktor ketiga menjadi penting. Bahkan ketika permintaan dan pembiayaan tersedia, investasi dapat tertahan apabila biaya usaha terlalu tinggi atau ketidakpastian terlalu besar.
Bank Dunia (2026) dalam laporan Indonesia Growth and Jobs menempatkan mobilisasi modal swasta sebagai salah satu pilar peningkatan produktivitas Indonesia. Perbaikan infrastruktur, pendalaman pembiayaan, serta regulasi yang lebih dapat diprediksi menjadi bagian penting dari agenda tersebut.
Logikanya sederhana. Infrastruktur yang lebih baik menurunkan biaya logistik. Perizinan yang lebih efisien mengurangi biaya administrasi. Regulasi yang konsisten mengurangi ketidakpastian. Penjaminan dan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha dapat membantu membagi risiko proyek.
Dengan demikian, pemerintah tidak harus membiayai seluruh investasi untuk memperbesar investasi nasional. Dalam banyak kasus, peran publik justru paling produktif ketika mampu membuat semakin banyak proyek layak dikerjakan oleh swasta.
Di sinilah crowding-in menemukan bentuk konkretnya. Stimulus menjaga permintaan. Investasi publik memperbaiki prasyarat produksi. Kepastian kebijakan menurunkan risiko. Sektor keuangan kemudian memiliki lebih banyak proyek yang layak untuk dibiayai.
Efek Kedua
Karena itu, keberhasilan stimulus sebaiknya tidak hanya dinilai dari efek pertamanya. Efek pertama relatif mudah terlihat: anggaran terserap, konsumsi meningkat, proyek dibangun, dan pertumbuhan bertambah.
Efek kedua membutuhkan waktu lebih panjang. Apakah setelah permintaan meningkat perusahaan menambah kapasitas? Apakah investasi swasta berkembang? Apakah produktivitas membaik? Apakah lapangan kerja yang tercipta semakin berkualitas?
Pertumbuhan 5,29% memberikan momentum yang baik. PMTB meningkat, realisasi investasi bertambah, dan kredit investasi tumbuh tinggi. Namun, angka-angka tersebut sebaiknya dibaca sebagai titik awal, bukan tujuan akhir.
Tahap berikutnya adalah memastikan momentum tersebut semakin banyak diterjemahkan menjadi keputusan investasi yang mampu berdiri atas kelayakan ekonominya sendiri.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan stimulus bukan hanya tambahan permintaan yang tercipta hari ini. Ukuran berikutnya adalah seberapa besar permintaan tersebut mampu berubah menjadi investasi, produktivitas, dan kapasitas produksi untuk masa depan.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke [email protected] disertai dengan CV ringkas dan foto diri.