Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan terus memperkuat keterlibatan pemasok lokal melalui sinergi Program MBG dengan KDMP agar penyerapan hasil produksi masyarakat semakin luas.
Baca Juga: KPK Wanti-wanti Badan Gizi Nasional: Program MBG Harus Tepat Sasaran!
"Saat ini, Program MBG telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok yang terdiri dari BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kelompok tani, kelompok peternak, dan pelaku UMKM," kata Zulhas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (13/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan saat Dialog Masyarakat Sipil untuk Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan di Wonosobo, Jawa Tengah. Forum itu mempertemukan organisasi masyarakat sipil, kelompok tani hutan, akademisi, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan untuk membahas pengembangan pangan lokal, perhutanan sosial, dan penguatan ekonomi desa.
Menurut Zulhas, Indonesia memiliki potensi besar pada beragam komoditas pangan lokal yang belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah ingin memastikan hasil produksi desa memiliki pasar yang berkelanjutan melalui Program MBG.
"Pangan lokal harus menjadi kekuatan ekonomi desa. Karena itu, pemerintah mendorong agar hasil produksi masyarakat dapat terserap oleh Program MBG dan KDMP sehingga manfaatnya langsung dirasakan petani, peternak, dan pelaku UMKM," ujarnya.
Dirinya menjelaskan, penguatan pangan lokal menjadi bagian dari strategi menuju swasembada pangan nasional sekaligus membangun ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan.
Pemerintah juga terus mendorong agar kebutuhan bahan baku Program MBG dipenuhi dari hasil produksi lokal sehingga nilai tambah ekonomi tetap berputar di daerah.
Baca Juga: Anggaran MBG di 2027 Diperkirakan Turun Jadi Rp174 Triliun, Kualitas Dipastikan Tetap Dijaga
Menurut Zulhas, kolaborasi antara MBG dan KDMP akan memperkuat rantai pasok pangan nasional sekaligus membuka akses pasar yang lebih pasti bagi komoditas pertanian, peternakan, maupun perikanan yang dihasilkan masyarakat desa.
"Ketersediaan air, tanah yang subur, dan ekosistem yang terjaga merupakan modal utama bagi keberlanjutan produksi pangan nasional," katanya.
Selain memperkuat produksi, pemerintah juga menilai keberlanjutan sektor pangan harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga lingkungan. Dengan demikian, produktivitas pangan nasional dapat terus dipertahankan dalam jangka panjang.
Pemerintah berharap kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil mampu mempercepat terbentuknya sistem pangan nasional yang tangguh sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Data Badan Gizi Nasional (BGN) turut menunjukkan dampak ekonomi yang mulai muncul dari implementasi Program MBG. Pada April 2026, BGN mencatat program tersebut menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah melalui penyerapan produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
Di Jawa Barat, misalnya, keberadaan sekitar 6.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperkirakan mampu menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp6 triliun setiap bulan.
BGN juga mencatat sekitar 70 persen anggaran setiap SPPG dialokasikan untuk pembelian bahan baku. Dari jumlah tersebut, sekitar 95 persen berasal dari hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
Skema tersebut diharapkan mampu menciptakan permintaan yang lebih stabil terhadap hasil produksi masyarakat sehingga petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM memiliki kepastian pasar sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat desa.