Bukittinggi (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama mendorong penguatan program pembangunan keluarga yang terus digencarkan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari kader PKK, kader KB di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.
Dukungan ditegaskan pada sosialisasi program nasional Bangga Kencana bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Gulai Bancah, Bukittinggi, Sabtu (19/9).
"Tugas kader dan tim bersama masyarakat bernilai ibadah, cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak bisa diraih tanpa usaha keras kita bersama khususnya dalam penekanan prevalensi memerangi stunting," kata Ade Rezki.
Legislator asal Gerindra itu mengapresiasi dukungan bersama seluruh unsur baik dari Forkopimda, TNI-Pori dan tokoh masyarakat dalam membersamai program nasional mewujudkan masyarakat berkualitas, bahagia dan sejahtera.
"Kami dari DPR RI telah mengupayakan dengan penambahan anggaran Kemendukbangga ada kenaikan Rp 432 miliar hingga di 2027 menjadi Rp 4 triliun. Tentunya dana pendampingan TPK bisa lebih baik ke depannya," kata Ade.
Ia menyampaikan Bangga Kencana harus dimulai dari penguatan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Ia menyebut 400 ribu kasus perceraian pada 2025 menjadi bukti bahwa stabilitas rumah tangga sedang tertekan.
Ia menjelaskan, perselisihan rumah tangga rentan terjadi akibat hadirnya pihak ketiga hingga kekerasan dalam rumah tangga. Dampak paling besar justru dirasakan oleh anak sebagai generasi penerus bangsa.
“Apalagi anak-anak yang masih butuh perhatian orang tua. Ketika mereka akhirnya dititipkan ke kerabat, tentu perhatian yang diberikan tidak akan maksimal untuk menunjang masa depan mereka,” katanya.
Ade Rezki menegaskan, Program Bangga Kencana merupakan kerangka strategis pembangunan manusia, dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.
“Orientasinya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan generasi masa depan,” katanya.
Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Mardalena Wati Yulia menambahkan meskipun angka prevalensi di Kota Bukittinggi di 2024 turun menjadi 16,8 persen, resiko kenaikan masih tetap harus diwaspadai.
"Kita mebutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan berkualitas. Namun di satu sisi kita masih menghadapi anak-anak kita yang stunting. Ini akan menghambat mereka di masa depan, ini tugas kita bersama," kata Mardalena.
Ia mengatakan stunting bisa dicegah diantaranya melalui pendampingan gizi seimbang untuk ibu hamil, ASI Eksklusif, Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang tepat, imunisasi dan kebersihan serta pemantauan rutin.
"Dalam pelaksanaannya, TPK memegang peran penting untuk memastikan bantuan makanan bergizi dapat diterima oleh sasaran yang tepat. TPK lah yang memiliki kemampuan untuk mengenali kondisi masyarakat secara langsung," kata Mardalena.