Kepala Bakom RI apresiasi uji coba Perlinsos digital di Surabaya

Surabaya (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam pelaksanaan uji coba program pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis digital

"Sistem digitalisasi bantuan sosial (bansos) ini digadang-gadang menjadi solusi untuk menghapus inclusion error dan exclusion error yang selama ini terjadi pada penyaluran bansos di Indonesia," katanya di sela peninjauan pendataan dan uji coba aplikasi di Kantor Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa.

Ia mengemukakan, digitalisasi bansos merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp1.300 triliun atau 30 persen dari APBN benar-benar tepat sasaran dan adil.

"Prinsipnya harus adil kepada yang berhak menerima dan yang tidak layak tidak boleh menerima. Selama ini ada inclusion error atau mereka yang tidak berhak malah masuk dan exclusion error yang berhak malah terlewat," ujarnya.

Ia menjelaskan, dari total lebih dari 1 juta Kepala Keluarga (KK) di Surabaya, dalam aplikasi Sayang Warga yang diterapkan di Kota Pahlawan sebanyak 334.560 KK didaftarkan via agen Perlinsos yang terdiri dari ASN,RT/RW, Petugas PKH dan 62.673 KK mendaftar secara mandiri.

"Di Surabaya ada sebanyak 119.000 KK yang berhak menerima bantuan, dan hebatnya lagi ada yang menolak karena sadar diri tidak berhak menerima bansos sebanyak 359.856 KK," tuturnya.

Baca juga: Digitalisasi perlinsos, pintu percepatan digitalisasi layanan publik

Dari data lama yang mencatat 101.000 KK penerima bansos di Surabaya, terbukti terjadi inclusion error sebesar 25 persen atau sekitar 25.000 KK, yang tidak berhak dan akhirnya dikeluarkan dari data.

Di sisi lain, sistem baru ini berhasil menjaring 51.000 KK penerima baru atau sekitar 43 persen dari total 119.000 KK yang selama ini terabaikan (exclusion error).

"Bayangkan, ada sekitar 51.000 KK atau setara 175.000 jiwa yang selama ini harusnya dapat tapi tidak menerima. Hari ini mereka mendapatkan keadilan lewat digitalisasi perlinsos," ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, Qodari turut mencoba langsung alur pendaftaran warga berbasis face recognition yang terintegrasi dengan data KTP elektronik. Sistem ini secara otomatis melakukan cross-check data kepemilikan aset dengan berbagai instansi, seperti daya listrik (PLN), kepemilikan kendaraan (Kepolisian), hingga kepemilikan tanah (ATR/BPN).

"Sistem ini sangat adil karena yang menjawab adalah mesin dan data lintas kementerian/lembaga. Tidak ada lagi subjektivitas. Kalau ada sanggahan, bisa langsung diajukan di sistem," kata Qodari.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan Pemkot Surabaya pendaftaran Perlinsos di Surabaya telah mencapai 99,74 persen dan hanya menyisakan sekitar 2.610 KK.

Dari total 1.003.068 KK di Surabaya, sebanyak 1.000.458 KK telah terjangkau melalui aplikasi Sayang Warga. Untuk pendaftaran Perlinsos, Pemkot Surabaya menyiapkan 13.049 agen untuk memfasilitasi pendaftaran warga yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD.

Mengenai kendala di lapangan, Eddy mengakui sempat terjadi perlambatan sistem (loading) pada masa awal uji coba, namun saat ini perbaikan infrastruktur membuat proses verifikasi berjalan jauh lebih cepat.

"Saat ini proses verifikasi sudah langsung keluar hasilnya. Kita masih menyisakan sekitar 2.610 KK yang belum terdata, terbanyak di Kelurahan Dukuh Setro. Insyaallah dalam 1 sampai 2 hari ke depan target 100 persen akan tuntas," ujarnya.

Baca juga: Cara daftar Bansos Online lewat portal Perlinsos, syarat & langkah-langkahnya

Baca juga: Kemensos: Digitalisasai Perlinsos Kolaka jadikan bansos tepat sasaran

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.