Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah berhasil mencapai swasembada pada 8 dari 11 komoditas pangan strategis jelang perayaan HUT RI ke-81.
Pencapaian ini didorong oleh peningkatan produksi domestik dan perbaikan kebijakan penyerapan hasil panen petani.
Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi menilai capaian tersebut layak mendapatkan apresiasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Merujuk Proyeksi Neraca 11 Komoditas Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 4 Juni 2026, ia menyebut delapan komoditas telah berstatus swasembada.
"Saya melihat capaian swasembada komoditas saat ini sebagai pencapaian yang layak diapresiasi," kata Prima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/8).
Beras menjadi salah satu sorotan utama dengan proyeksi produksi 34,76 juta ton pada 2026. Angka ini melampaui kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton, sehingga menghasilkan surplus 3,66 juta ton.
Kondisi tersebut membuat Indonesia tidak perlu impor beras medium sejak akhir 2025. Stok beras di Perum Bulog juga menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai sekitar 5,24 juta ton.
Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian turut mengapresiasi kinerja pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.
"Kita perlu apresiasi kinerja pemerintah dalam mencapai swasembada pangan terutama untuk meningkatkan produksi beras dan jagung," ujar Eliza kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/8).
Ia menjelaskan berhentinya impor untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menginstruksikan Bulog untuk menjemput bola dengan membeli gabah langsung dari petani seharga Rp6.500 per kilogram dengan kualitas apapun.
"Jadi sebetulnya kita masih swasembada beras meski kemarin sempat impor karena tidak lebih dari 10 persen impornya terhadap total konsumsi," ujar Eliza.
Menurut dia, stok beras sekarang setara dengan lebih dari dua bulan konsumsi nasional. Eliza menilai ini memberikan penyangga ketahanan pangan yang kuat.
Bulog disebut dapat melakukan intervensi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), menyalurkan bantuan pangan, dan memitigasi bencana tanpa harus mendadak melakukan impor.
Selain beras, Prima mencatat dari delapan komoditas yang swasembada itu ada jagung pakan dengan catatat surplus sebesar 1,56 juta ton dari produksi 18 juta ton.
"Surplus ini penting karena menopang rantai pasok pakan ternak unggas yang mendukung swasembada daging ayam dan telur," ujar Prima.
Selanjutnya, ada gula konsumsi yang tercatat surplus 207 ribu ton dari produksi 3,04 juta ton.
Surplus tipis tersebut dinilai membuat gula konsumsi rentan terhadap gangguan produksi tebu dan perlu dibedakan tegas dari gula industri yang masih bergantung besar pada impor dengan kuota 3,12 juta ton pada 2026.
Kemudian, ada cabai besar dan cabai rawit yang tercatat surplus signifikan masing-masing sekitar 581 ribu ton dan 587 ribu ton.
"Namun, secara historis komoditas hortikultura ini tetap rawan lonjakan harga musiman karena sifat produksinya yang mudah rusak dan terkonsentrasi di sentra tertentu," ujar Prima.
Di sektor peternakan unggas, daging ayam ras mencatat surplus tipis 44 ton yang bahkan diarahkan untuk ekspor.
Lalu, ada telur ayam ras yang surplusnya jauh lebih besar, yaitu 516 ribu ton dari produksi 6,98 juta ton.
"Keduanya strategis sebagai sumber protein hewani termurah yang mendukung program gizi nasional seperti Makan Bergizi Gratis," ujar Prima.
INFOGRAFIS: 10 Langkah Besar Transformasi Indonesia ala Prabowo Foto: M. Bintang Putra Pratama/CNN Indonesia
Adapun bawang merah tercatat surplus 69,36 ribu ton dari produksi 1,32 juta ton. Prima menilai ini berkat intensifikasi lahan dan varietas unggul yang pada akhirnya mewujudkan swasembada komoditas hortikultura strategis.
"Pola bawang merah ini idealnya direplikasi untuk mengejar swasembada bawang putih yang saat ini masih hampir seluruhnya impor," ujar Prima.
Catatan dari Pengamat
Prima memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pencapaian ini. Ia menyoroti harga beras di pasaran yang terus naik selama tujuh bulan beruntun dan menjadi penyumbang inflasi.
Selain itu, menurut dia, definisi swasembada pemerintah yang mengacu standar Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO), yaitu masih bisa impor hingga 10 persen, tergolong longgar.
HALAMAN: