Iran dan Oman mencapai kesepakatan mengenai peta rute pelayaran di Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan kesepakatan diperoleh setelah menjalani perundingan teknis selama beberapa pekan, Sabtu (15/8).

Baghaei mengatakan kepada Defa Press bahwa Iran dan Oman, sebagai dua negara pesisir yang berbatasan dengan jalur strategis tersebut, telah melakukan perundingan intensif selama tiga bulan. Perundingan itu dimulai setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada 18 Juni yang mengatur pembentukan jalur pelayaran aman di Selat Hormuz.

"Terlepas dari hambatan Amerika Serikat, pembicaraan telah mencapai kemajuan positif selama tiga pekan terakhir dan kesepakatan telah dicapai mengenai peta rute pelayaran," kata Baghaei.

Menurut dia, kesepakatan tersebut merupakan hasil koordinasi yang dipimpin Kementerian Luar Negeri Iran dengan melibatkan otoritas pertahanan, keamanan, dan lingkungan. Baghaei mengatakan Iran dan Oman masih membahas sejumlah persoalan yang belum diselesaikan, termasuk pernyataan bersama yang akan dikeluarkan Teheran dan Muscat.

"Pertukaran antara kedua negara akan terus berlanjut hingga proses tersebut selesai," ujarnya.

Lebih jauh Baghael mengatakan pengaturan antara Iran dan Oman merupakan kesepakatan independen kedua negara pesisir yang bertujuan menjamin keselamatan pelayaran di selat tersebut dengan tetap menghormati kedaulatan kedua negara. Namun, dia mengatakan pemulihan keamanan sepenuhnya dan kembali normalnya pelayaran komersial di Selat Hormuz bergantung pada penghentian tindakan AS yang disebutnya ilegal, termasuk ancaman militer, serta blokade laut.

Iran juga menuntut kompensasi atas pelanggaran komitmen yang dilakukan AS selama dua bulan terakhir. Perundingan tersebut merupakan bagian dari negosiasi teknis yang diluncurkan berdasarkan MoU Iran-AS. Kesepakatan itu menugaskan Teheran dan Muscat menyusun kerangka baru untuk mengatur pelayaran di Selat Hormuz.

Meski Iran dan Oman terus membahas rute pelayaran, Teheran berulang kali menyatakan bahwa keputusan untuk membuka kembali jalur perairan strategis tersebut tetap bergantung pada pemenuhan kewajiban Amerika Serikat berdasarkan nota kesepahaman tersebut.