Humaniora sepekan, pencegahan LGBT hingga biaya haji 2027

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora dalam sepekan yang menarik perhatian pembaca dan masih layak untuk disimak pagi ini, mulai dari upaya pencegahan LGBT hingga usulan biaya haji 1448 Hijriah/2027 Masehi.

Berita-berita tersebut dapat kembali disimak dalam ringkasan berikut.

1. Kemenag siapkan konten edukasi cegah penyebaran perilaku LGBTQ

Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan konten edukasi dengan berfokus pada upaya pencegahan penyebaran perilaku Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025.

“Karena ini terkait nilai dan martabat kemanusiaan. Perpres Nomor 111 Tahun 2025 mencantumkan bahwa penyebaran perilaku LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter terhadap pertahanan negara,” ujar Wamenag Romo Muhammad Syafi’i di Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini

2. Pemerintah kaji usul kenaikan gaji dosen guna tingkatkan kesejahteraan

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengkaji kemungkinan peningkatan kesejahteraan dosen di Indonesia, merespons adanya usulan peningkatan gaji dosen menjadi Rp20-50 juta per bulan.

"Ya tentunya kita pemerintah sangat fokus terhadap kesejahteraan dosen dan kita terus menerus melakukan proses evaluasi," kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto ditemui di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya di sini

3. Menkes targetkan RI bisa buat 15 antigen secara mandiri sebelum 2029

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya menargetkan agar 11 antigen vaksin bisa dibuat riset dan pengembangannya oleh Indonesia, agar 15 antigen bisa diproduksi secara mandiri sebelum 2029.

Budi mengatakan bahwa Indonesia memakai 15 antigen, yakni bibit virus yang digunakan untuk pembuatan vaksin. Dari jumlah tersebut, diciptakan 13 vaksin, dan salah satunya mengandung beberapa antigen sekaligus. Namun demikian, baru empat dari 15 yang bisa dibuat secara mandiri.

Selengkapnya di sini

4. Perbaikan MBG mulai dari transparansi dan ketepatan sasaran

Pakar komunikasi Doktor Emrus Sihombing menilai evaluasi dan perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dimulai dari transparansi program, ketepatan sasaran, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan standar keamanan pangan.

"Kalau anak-anak yang kebutuhan gizinya sudah tercukupi tetap menerima MBG, manfaat program menjadi kurang optimal. Negara harus memprioritaskan mereka yang benar-benar membutuhkan dukungan gizi," ujarnya di Jakarta pada Kamis.

Selengkapnya di sini

5. Kemenhaj usulkan jamaah hanya bayar Rp42,8 juta untuk haji 2027

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengusulkan calon jamaah hanya membayar sekitar Rp42,8 juta untuk penyelenggaraan haji 1448 Hijriah/2027 Masehi dari total usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp107 juta.

“Jadi, kalau Rp107 juta, berarti yang dibayarkan oleh jamaah itu sekitar Rp42,8 juta, sedangkan yang dibayarkan melalui nilai manfaat BPKH itu sekitar Rp64,2 jutaan,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya di sini

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.