Jakarta, CNN Indonesia --
Harga minyak dunia kembali jebol level US$100 per barel pada Kamis (23/7), tertinggi sejak dua bulan terakhir.
Memanasnya harga minyak kali ini karena konflik baru di Timur Tengah yang kian mengancam gangguan pasokan minyak global.
Dikutip dari CNN, minyak mentah Brent, yang menjadi patokan minyak global, naik sekitar 7 persen menjadi US$100,69 per barel. Ini adalah penutupan tertinggi Brent sejak 22 Mei.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) naik 6,17 persen, menjadi US$92,19 per barel, tertinggi WTI sejak 4 Juni.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan harga minyak dunia masih berpotensi meningkat selama konflik geopolitik belum mereda.
"Selama perang masih berlangsung, harga minyak ini akan semakin meningkat. Kemarin sempat mereda namun tidak sampai lama, ada gejolak di Iran lagi, kemudian naik kembali," kata Huda kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/7).
Menurut dia, harga minyak dunia berpotensi mencapai US$120 per barel jika eskalasi konflik terus meningkat. Huda memperkirakan harga minyak dapat menyentuh US$110 per barel pada awal Agustus.
"Saat ini mungkin lebih rendah, tapi peningkatannya lebih cepat. Artinya, harga minyak dunia dipengaruhi oleh ekspektasi perang ke depan," ujar Huda.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai Indonesia masih cukup aman menghadapi lonjakan harga minyak dalam jangka pendek. Namun, posisi Indonesia mulai memasuki zona waspada.
Pasalnya, asumsi harga minyak mentah Indonesia dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar US$70 per barel. Sementara itu, rata-rata realisasi harga minyak hingga Mei 2026 telah mencapai US$91,87 per barel.
Pada saat yang sama, rata-rata nilai tukar rupiah tercatat Rp17.197 per dolar AS, lebih lemah dibandingkan asumsi APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS. Produksi siap jual minyak juga hanya sekitar 565 ribu barel per hari, di bawah target 610 ribu barel per hari.
Josua mengatakan Indonesia masih memiliki sejumlah penyangga seperti cadangan devisa sebesar US$145,6 miliar atau setara 5,5 bulan impor serta surplus perdagangan kumulatif US$4,03 miliar hingga Mei 2026.
"Indonesia masih cukup aman untuk menghadapi lonjakan jangka pendek, tetapi sudah memasuki zona waspada," ujar Josua kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/7).
Menurut dia, dampak lonjakan harga minyak akan semakin terasa jika harga bertahan di kisaran US$95-US$105 per barel selama satu kuartal. Jika harga bertahan di atas US$100 per barel selama tiga hingga enam bulan, pemerintah akan menghadapi pilihan sulit.
Ia menilai pemerintah hampir pasti harus memilih antara menambah subsidi, mengurangi belanja lain, memperlebar defisit, atau menyesuaikan harga energi.
"Jadi, Indonesia belum berada dalam krisis, tetapi tidak lagi berada dalam posisi nyaman," ujar Josua.
Menurut dia, gangguan terhadap kapal tanker, fasilitas produksi, pelabuhan, maupun pembatasan yang lebih ketat di Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb dapat mendorong harga minyak lebih tinggi.
"Konflik berkepanjangan dapat membawa harga mendekati US$100, sedangkan gangguan nyata di Selat Hormuz dapat mendorong harga ke kisaran US$100-US$130," kata Josua.
Namun, dia menilai harga minyak tidak akan selalu naik secara linear. Harga dapat kembali terkoreksi apabila ketegangan geopolitik mereda dan jalur pelayaran kembali normal.
Beban Subsidi Membengkak
Kenaikan harga minyak juga akan meningkatkan tekanan terhadap subsidi energi. Pada semester I 2026, realisasi subsidi dan kompensasi Indonesia telah mencapai Rp233 triliun atau 52,1 persen dari anggaran setahun.
Realisasi tersebut dipengaruhi kenaikan harga minyak, pelemahan rupiah, serta peningkatan volume BBM dan LPG bersubsidi. Volume BBM bersubsidi meningkat 7,8 persen, sedangkan konsumsi LPG 3 kilogram naik 2 persen.
Josua mengatakan kenaikan harga minyak memang dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas. Namun, Indonesia saat ini merupakan pengimpor bersih minyak, sehingga tambahan penerimaan tersebut tidak sepenuhnya mampu menutup kenaikan biaya impor, subsidi, kompensasi, dan distribusi.
Senada, Huda juga memperkirakan kenaikan harga minyak akan meningkatkan beban subsidi pemerintah.
"Ketika harga minyak semakin tinggi, kekhawatiran utamanya tentu saja dari sisi beban subsidi semakin membengkak pasti," ujar Huda.
Menurut dia, pemerintah akan menghadapi dilema jika menaikkan harga BBM bersubsidi karena kebijakan tersebut dapat menekan daya beli masyarakat.
Maka demikian, Huda menyebut sudah pasti alokasi subsidi akan ditambah sembari mengurangi potensi tambahan kuota.
Selain itu, kenaikan harga minyak dapat memicu imported inflation karena harga berbagai barang impor ikut meningkat.
"Inflasi juga akan meningkat meskipun bukan dari BBM bersubsidi tapi dari imported inflation. Barang-barang impor pasti akan naik harganya," kata Huda.
Add
as a preferred
source on Google
HALAMAN: