Pontianak (ANTARA) - Laut di ujung negeri di Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, itu bukan hanya menyimpan kekayaan alam, tetapi juga peluang ekonomi yang ingin dibawa pemerintah daerah ke panggung lebih luas.

Di seberangnya, Telok Melano, Sarawak, Malaysia, hanya dipisahkan garis batas. Kedekatan dua wilayah tersebut, kini semakin berarti, setelah Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk–Telok Melano kembali diaktifkan.

Momentum itu mendorong Pemerintah Kabupaten Sambas mempercepat gagasan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Perbatasan Temajuk, dengan menyatukan posisi geografis, kekayaan alam, aktivitas masyarakat ,dan akses lintas negara dalam satu ekosistem ekonomi.

Gagasannya bukan sekadar membangun objek wisata baru. Temajuk ingin didorong dari wilayah yang berada di ujung jalur ekonomi menjadi salah satu pintu pertumbuhan baru Kalimantan Barat.

Hanya saja, jalan menuju ke arah itu tidak sederhana. Kepastian lahan, tata ruang, jalan, listrik, air bersih, internet, fasilitas perbatasan, sumber daya manusia, investasi, pengelolaan kawasan, hingga perlindungan habitat penyu harus dibenahi secara bersamaan.

Kekuatan Temajuk sesungguhnya sudah tumbuh dari laut. Perairan di kawasan perbatasan itu menjadi sumber penghidupan masyarakat, sekaligus menyimpan komoditas yang dapat dikembangkan lebih jauh.

Kepala Dinas Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas Hendy Wijaya mengatakan ubur-ubur menjadi salah satu komoditas bernilai ekonomi tinggi di daerah itu. Pada musim Maret hingga Mei, satu kilang atau pengumpul rata-rata menangani 40–60 ton ubur-ubur dengan perkiraan omzet Rp600 juta hingga Rp700 juta.

Komoditas itu, bahkan menembus pasar Pulau Jawa, Malaysia, dan Taiwan dengan harga sekitar Rp20 ribu–Rp25 ribu per kilogram.

Selain ubur-ubur, Perairan Temajuk juga menghasilkan lobster, kepah, tengkuyung, kepiting, remis laut, gurita, serta berbagai jenis ikan bernilai ekonomi, seperti tenggiri, bawal, kakap dan manyung.

Potensi tersebut membuka ruang bagi pengembangan kuliner laut, produk olahan dan UMKM. Wisatawan yang datang menikmati pesisir dapat sekaligus mengonsumsi hasil tangkapan nelayan, membeli produk olahan, dan membawa pulang hasil usaha masyarakat.

Rantai itu belum sepenuhnya terbentuk karena nelayan masih menghadapi persoalan bahan bakar bersubsidi. Belum terdapat SPBU atau SPBUN di Temajuk, sehingga kebutuhan harus bergantung pada desa sebelah, yakni Tanah Hitam. Kebutuhan es untuk menjaga kualitas ikan juga masih terbatas pada produksi rumah tangga atau didatangkan dari wilayah tersebut.

Pemerintah melihat penguatan fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih, antara lain pabrik es, gudang pendingin dan kios perbekalan nelayan, sebagai bagian dari jawaban atas persoalan itu.

Dengan dukungan tersebut, hasil laut tidak harus keluar dari Temajuk sebagai komoditas mentah. Sebagian dapat diolah, dipasarkan dan dikonsumsi kembali di kawasan yang sedang dibangun sebagai pusat ekonomi.

Laut bertemu wisata

Rantai ekonomi itu semakin panjang ketika laut dipertemukan dengan pariwisata. Pantai Camar Bulan, Teluk Atong Bahari, ekowisata penyu, wisata bahari, kuliner, budaya, dan kehidupan masyarakat pesisir dapat dirangkai menjadi satu paket wisata pesisir-perbatasan.

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Sambas Dedi Zulkarnaen menilai Temajuk tidak cukup dipasarkan hanya sebagai tujuan wisata pantai. Posisi perbatasan justru menjadi keunikan yang dapat mempertemukan wisata alam, budaya dan aktivitas lintas negara.

Reaktivasi PLB memperbesar peluang tersebut. Wisatawan dari Sarawak diharapkan tidak hanya melintas, tetapi masuk ke Temajuk, menginap di rumah inap, menikmati kuliner, menggunakan jasa wisata dan membeli produk masyarakat.

Dengan demikian, satu kunjungan tidak berhenti di pintu perbatasan. Uangnya dapat bergerak dari penginapan ke rumah makan, dari rumah makan ke nelayan, kemudian ke UMKM dan penyedia jasa wisata.

Dinas Pariwisata mencatat sekitar 80 pelaku usaha rumah makan dan penginapan telah tumbuh di Temajuk. Penginapan juga mulai berkembang, meski kualitas, jumlah, standar pelayanan, kemampuan bahasa asing dan keramahan masih perlu diperkuat.

Pemerintah daerah telah melakukan pelatihan peningkatan kapasitas pengelola objek wisata dan pariwisata berbasis masyarakat. Kemampuan pelayanan, kewirausahaan, pemasaran serta pengolahan produk menjadi bekal penting agar masyarakat tidak sekadar menjadi pekerja, tetapi ikut memiliki usaha di kawasan tersebut.

Hal tersebut dinilai sangat penting, terlebih ketika pintu perbatasan dibuka. Di sinilah PLB memperoleh makna yang lebih besar, pengaktifan kembali pintu perbatasan bukan garis akhir, melainkan awal dari pekerjaan yang lebih panjang.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sambas Septiza memandang pengembangan PLB perlu dilakukan bertahap, mulai dari memastikan operasional, mengoptimalkan layanan CIQS, memperkuat jalan, internet, air dan listrik, meningkatkan kapasitas pergerakan orang serta barang, hingga diarahkan menuju pos lintas batas negara (PLBN).

Jalan utama menuju Temajuk dan PLB sudah dapat digunakan. Namun, sejumlah akses menuju objek wisata masih perlu diperbaiki, termasuk jalan menuju Teluk Atong sepanjang sekitar 4,8 kilometer yang penting untuk menghubungkan kawasan wisata dengan masyarakat, UMKM, dan aktivitas ekonomi perbatasan.

"Diperkirakan kebutuhan dasar pembangunan infrastruktur kawasan mencapai sekitar Rp350 miliar–Rp400 miliar. Angka itu masih berupa perkiraan awal dan belum menjadi perhitungan kebutuhan terperinci," kata Septiza.

Besarnya kebutuhan menunjukkan bahwa pembangunan Temajuk tidak mungkin hanya bertumpu pada pemerintah kabupaten. Pemerintah provinsi, pemerintah pusat, BNPP, kementerian/lembaga dan swasta perlu bergerak dalam satu arah.

KEK Pariwisata Temajuk

Kebutuhan untuk bergerak bersama itulah yang kemudian mendorong Pemkab Sambas mempercepat penyusunan peta jalan pengembangan Temajuk.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sambas mencatat berbagai arah pembangunan sebenarnya telah tertuang dalam dokumen dan pembahasan lintas sektor. Namun, peta jalan  terpadu pascareaktivasi PLB masih perlu diperkuat dan diformalkan.

Pemerintah menargetkan baseline dan inventarisasi program pada Triwulan IV 2026, dilanjutkan penyusunan peta jalan Temajuk 2027–2029 pada Triwulan I 2027. Pada Triwulan II, peta jalan itu ditargetkan diadopsi bersama dan diintegrasikan ke dalam perencanaan serta penganggaran.

Artinya, pembangunan tidak lagi berjalan sebagai proyek masing-masing sektor. Jalan dibangun untuk mendukung wisata dan UMKM. Air disiapkan bagi penduduk, sekaligus wisatawan. Internet menunjang transaksi digital dan pelayanan perbatasan. Perikanan disambungkan dengan kuliner dan pariwisata.

Setiap program diarahkan untuk membentuk satu ekosistem ekonomi. Pada tahap itulah gagasan KEK menjadi kerangka jangka panjang. Temajuk memiliki modal geoekonomi dan geostrategis karena berada langsung di perbatasan Indonesia–Malaysia, memiliki bentang pesisir, objek wisata alam dan akses menuju pasar wisatawan Sarawak.

Hanya saja, status KEK masih berada pada tahap pengusulan dan persiapan. Pemerintah masih harus menyelesaikan delineasi kawasan, kepastian status dan penguasaan lahan, kesesuaian tata ruang, masterplan, studi kelayakan, proyek investasi nyata, peta jalan infrastruktur serta penetapan pengelola kawasan.

Kajian awal juga harus mempertemukan tiga kepentingan: potensi wisata, fungsi perbatasan, dan konservasi. Kawasan hutan lindung Gunung Raya tetap diarahkan sebagai benteng ekologis, sementara ruang yang memungkinkan dikembangkan untuk fasilitas pendukung harus tetap memperhatikan kawasan lindung. Zona pesisir Batu Nenek dan Teluk Atong diarahkan untuk ekowisata dan akomodasi dengan prinsip pembangunan berdampak rendah.

Di tengah rencana besar tersebut, ada satu batas yang tidak boleh diabaikan: alam dan masyarakat yang sejak awal hidup di Temajuk.

Paloh memiliki garis pantai sekitar 63 kilometer yang menjadi habitat dan lokasi penyu bertelur serta bagian dari kawasan konservasi. Karena itu, pertumbuhan wisata tidak cukup hanya diukur dari jumlah kunjungan.

Kajian khusus mengenai daya dukung wisata Temajuk memang belum tersedia, namun pemerintah telah mengarahkan pengembangan pada pariwisata berbasis konservasi. Investor nantinya harus mengikuti ketentuan pembangunan di kawasan pesisir dan tidak mengganggu lokasi penyu bertelur.

Masyarakat juga harus tetap memiliki akses terhadap lahan dan ruang usaha. Lahan masyarakat dapat dikembangkan melalui desa wisata, pokdarwis dan rumah inap, sehingga investasi tidak membuat warga tersingkir dari ruang hidupnya sendiri.

Persoalan sampah pun perlu disiapkan sejak awal melalui penambahan tempat sampah dan fasilitas pemilahan, peningkatan pengangkutan pada musim kunjungan, pengurangan plastik sekali pakai, kewajiban pelaku usaha menjaga kebersihan serta penguatan TPS3R.

Sebab, pembangunan kawasan ekonomi tidak akan banyak berarti jika pertumbuhan hanya terlihat dari bangunan dan nilai investasi. Nilainya justru terlihat ketika nelayan memperoleh pasar, warga mendapat ruang usaha, UMKM berkembang dan wisatawan menemukan pengalaman yang lahir dari kehidupan masyarakat setempat.

Beranda negeri terhubung

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan melihat Temajuk memiliki peluang berkembang melalui perdagangan lintas batas, jasa, dan UMKM. Karena itu, pemerintah provinsi mendorong koordinasi dengan BNPP, Kementerian Luar Negeri, Imigrasi serta unsur CIQS untuk memperkuat fungsi perbatasan.

Di sisi Malaysia, penguatan fasilitas Telok Melano juga dipandang penting agar pertumbuhan kedua wilayah berlangsung berimbang.

Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman juga mendorong sinergi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun desain Temajuk secara terpadu. Kerja sama lintas wilayah, bahkan dapat diperluas melalui forum regional, seperti IMT-GT.

Hubungan masyarakat Temajuk dengan wilayah Malaysia sendiri bukan sesuatu yang baru. Interaksi perdagangan, UMKM, pariwisata, sosial, dan budaya telah berlangsung di kedua sisi perbatasan.

Reaktivasi PLB memberikan ruang bagi hubungan tersebut untuk berlangsung secara lebih resmi, tertib, dan terarah.

Karena itu, Pemkab Sambas menggagas Temajuk sebagai "KEK Pariwisata Terintegrasi Lintas Negara", yang menghubungkan koridor wisata Temajuk–Telok Melano, ekowisata dan konservasi, pariwisata berbasis masyarakat, UMKM, ekonomi kreatif, serta jasa pendukung perbatasan.

Tantangan Temajuk, kini bukan lagi mencari potensi. Laut, pantai, hutan, budaya masyarakat, dan posisi strategis di antara dua negara telah menyediakan modalnya.

Pekerjaan berikutnya adalah mengubah semua modal itu menjadi ekosistem yang siap menerima investasi, sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat.

Karena itu, percepatan Temajuk membutuhkan dua gerak bersamaan. Pertama, menyelesaikan pekerjaan dasar berupa lahan, tata ruang, infrastruktur, CIQS, konektivitas, sumber daya manusia, dan kelembagaan. Kedua, memastikan potensi tersebut memiliki nilai ekonomi melalui paket wisata, pengolahan hasil laut, UMKM, rumah inap, kuliner, dan jasa lintas batas.

Pemkab Sambas kini berupaya membangun apa yang ada di balik pintu perbatasan itu: sebuah kawasan yang membuat orang datang bukan sekadar untuk melintas, tetapi untuk berwisata, tinggal, berbelanja, berusaha, dan berinvestasi.

Jika peta jalan 2027–2029 dapat disusun dan diintegrasikan dengan pembangunan lintas sektor, Temajuk memiliki pijakan untuk bergerak dari desa wisata di wilayah terluar menjadi kawasan ekonomi yang terhubung dengan pasar lintas negara.

Meskipun demikian, percepatan itu harus tetap berjalan bersama kepastian ruang hidup masyarakat dan perlindungan alam. Sebab, Temajuk pada akhirnya bukan hanya tentang seberapa cepat sebuah kawasan dibangun. Ia tentang bagaimana laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan dapat dirangkul menjadi kekuatan ekonomi, dan bagaimana perbatasan di ujung negeri dapat tumbuh menjadi "gerbang pertumbuhan ekonomi tanpa membuat masyarakat kehilangan ruang hidup dan alam kehilangan perlindungannya".

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor : Andilala

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.