Fraksi Golkar Kotim : Kekurangan anggaran harus jadi bahan evaluasi

Jumat, 4 September 2026 19:45 WIB

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kotim Riskon Fabiansyah. ANTARA/Devita Maulina.

Sampit (ANTARA) - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, meminta pemerintah daerah menjadikan kebutuhan anggaran yang belum terakomodasi dalam APBD Perubahan 2026, sebagai bahan evaluasi sekaligus penajaman skala prioritas pada penyusunan anggaran berikutnya.

"Kami mencermati hasil pembahasan masing-masing komisi masih menunjukkan adanya kebutuhan anggaran yang belum dapat terakomodasi, dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp110,582 miliar," kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kotim Riskon Fabiansyah di Sampit, Jumat.

Menurut Riskon, kondisi tersebut menunjukkan kemampuan fiskal daerah masih terbatas jika dibandingkan dengan besarnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah daerah.

Oleh sebab itu, Fraksi Golkar meminta Pemkab Kotim tidak hanya melihat keterbatasan anggaran sebagai persoalan angka, tetapi juga melakukan pemetaan kebutuhan secara lebih terukur, agar alokasi anggaran dapat diarahkan kepada program yang paling mendesak.

Penentuan prioritas dinilai penting karena pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan antara kemampuan keuangan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

"Kondisi ini menunjukkan kemampuan fiskal daerah masih terbatas dibandingkan dengan besarnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah harus benar-benar menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Riskon menyebutkan, kebutuhan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat harus mendapatkan perhatian lebih besar dalam pengalokasian anggaran, terutama ketika ruang fiskal daerah masih terbatas.

Ia menilai, sektor kesehatan dan pendidikan merupakan bagian penting yang tidak boleh terpinggirkan karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan hak dasar masyarakat.

Selain itu, Fraksi Golkar menilai kebutuhan infrastruktur yang mendesak juga perlu menjadi prioritas, termasuk penanganan jalan dan drainase yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat serta kelancaran mobilitas dan perekonomian daerah.

Ketersediaan air bersih, ketahanan pangan dan penanggulangan bencana juga dinilai memiliki tingkat urgensi tinggi, karena menyangkut kebutuhan dasar sekaligus ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai kondisi.

"Pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, infrastruktur yang mendesak, penanganan jalan dan drainase, air bersih, ketahanan pangan, penanggulangan bencana serta penguatan ekonomi masyarakat harus mendapatkan perhatian lebih besar," ucap Riskon.

Ia menambahkan, penguatan ekonomi masyarakat juga perlu menjadi bagian dari penajaman prioritas karena program pemerintah daerah diharapkan, tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga mendorong masyarakat memiliki sumber penghasilan yang lebih kuat.

Dalam konteks tersebut, kegiatan yang bersifat administratif atau kurang mendesak diharapkan dapat dievaluasi kembali apabila harus berhadapan dengan kebutuhan yang memberikan manfaat lebih besar dan langsung kepada masyarakat.

Fraksi Golkar berpandangan, keterbatasan fiskal menuntut pemerintah daerah semakin selektif dalam menentukan program yang akan dibiayai, sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar memiliki dampak terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.

"Jangan sekadar dicatat sebagai kekurangan anggaran, tetapi dipetakan berdasarkan program, perangkat daerah dan tingkat urgensinya sebagai bahan penyusunan APBD berikutnya," tegasnya.

Pemetaan tersebut, lanjutnya, akan membantu pemerintah daerah dan DPRD melihat kebutuhan mana yang benar-benar mendesak, kebutuhan yang dapat ditunda, serta program yang perlu disiapkan sejak awal, agar memiliki dukungan anggaran pada pembahasan APBD berikutnya.

Langkah itu juga dinilai dapat memperkuat kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, sehingga kebutuhan yang belum mampu dibiayai pada APBD Perubahan tidak hilang begitu saja, melainkan tetap masuk dalam daftar evaluasi dan perencanaan pemerintah daerah.

Riskon menegaskan Fraksi Golkar memahami bahwa tidak seluruh kebutuhan dapat dipenuhi sekaligus karena kemampuan fiskal daerah memiliki batas. Namun, keterbatasan tersebut harus diimbangi dengan perencanaan yang lebih tajam, transparan dan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat.

"Dengan begitu, pembahasan anggaran tidak hanya berorientasi pada penetapan besaran pendapatan dan belanja, tetapi juga memastikan program yang dipilih benar-benar menjawab persoalan prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kotim," demikian Riskon.

Baca juga: DPRD Kotim dorong kebijakan adaptif antisipasi bencana berbasis data BMKG

Baca juga: DPRD Kotim sampaikan beragam persoalan daerah ke DPR RI

Baca juga: Fraksi PAN DPRD Kotim minta distribusi air bersih digencarkan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.