Diplomasi mangrove: Dari kekayaan alam menuju kepemimpinan global

Jika mampu menjalankan peran tersebut, World Mangrove Center bukan hanya akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemilik mangrove terbesar di dunia, tetapi juga sebagai salah satu rujukan dalam membentuk arah pengelolaan ekosistem pesisir di tingkat

Jakarta (ANTARA) - Indonesia memiliki hampir seperempat mangrove dunia. Luasan itu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekosistem mangrove terbesar di planet ini. Namun, keunggulan tersebut belum menjadikan Indonesia sebagai rujukan utama dalam ilmu pengetahuan maupun tata kelola mangrove global.

Kesenjangan itulah yang melatarbelakangi pengembangan World Mangrove Center (WMC), sebuah inisiatif Kementerian Kehutanan untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam pengelolaan mangrove berkelanjutan.

Dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia mulai memperkenalkan WMC di berbagai forum internasional, mulai dari ASEAN Working Group on Forest Management (AWG-FM) di Kamboja, 30th APEC Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade (EGILAT) di Shenzhen, China, hingga pembahasan kerja sama kehutanan dengan Australia.

Kementerian Kehutanan juga menyatakan akan terus mendorong penguatan pengakuan terhadap WMC melalui Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (30th United Nations Climate Change Conference/COP30), Sidang ke-21 United Nations Forum on Forests (UNFF21), dan forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

Menguatnya perhatian terhadap WMC sejalan dengan perubahan posisi mangrove dalam agenda global. Ekosistem yang dahulu lebih dikenal sebagai pelindung pesisir kini dipandang sebagai salah satu solusi berbasis alam untuk menghadapi perubahan iklim karena mampu menyerap karbon, menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi risiko abrasi, serta menopang penghidupan masyarakat pesisir.

Perkembangan tersebut membuka ruang bagi negara yang memiliki pengalaman mengelola mangrove untuk berkontribusi lebih besar dalam tata kelola lingkungan dunia.

Indonesia memiliki modal untuk mengambil peran itu. Dengan sekitar 3,44 juta hektare mangrove atau hampir seperempat dari total mangrove dunia, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam konservasi, rehabilitasi, dan pengelolaan ekosistem pesisir tropis.

Tantangannya kini bukan lagi menunjukkan besarnya sumber daya yang dimiliki, melainkan mengubah pengalaman tersebut menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi negara lain.

Atas dasar itulah Kementerian Kehutanan mengembangkan WMC sebagai pusat kolaborasi yang menghubungkan riset, kebijakan, pembiayaan, dan praktik pengelolaan mangrove.

Dalam forum EGILAT di Shenzhen, Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH) Kementerian Kehutanan, Krisdianto, memperkenalkan inisiatif tersebut kepada Australia seraya menawarkan kerja sama penelitian, inovasi, dan penguatan kapasitas pengelolaan ekosistem pesisir.

Dengan demikian, WMC diarahkan bukan sekadar menjadi forum internasional baru, melainkan sarana membangun jejaring pengetahuan dan kerja sama untuk memperkuat pengelolaan mangrove lintas negara.

Namun, satu pertanyaan mendasar masih perlu dijawab. Dunia telah memiliki berbagai organisasi dan forum yang membahas perubahan iklim, kehutanan, maupun keanekaragaman hayati.

Lalu, ruang apa yang masih belum terisi sehingga World Mangrove Center benar-benar dibutuhkan? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah WMC berkembang menjadi pusat rujukan internasional atau sekadar menambah daftar lembaga yang telah ada.

Baca juga: Indonesia ajak anggota APEC bergabung dalam World Mangrove Center

Baca juga: Indonesia dorong pengembangan WMC dalam forum AWG-FM Kamboja

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.