Bupati Karawang tekankan tak ada pungutan dalam mutasi-rotasi jabatan

Karawang (ANTARA) - Bupati Karawang Aep Syaepuloh menekankan tidak ada pungutan biaya dalam proses mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sehingga aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Karawang dituntut untuk berkinerja baik.

"Mutasi dan rotasi jabatan ASN Pemkab Karawang tidak ada pungutan biaya. Bagi yang merasa mengeluarkan biaya, silakan lapor," kata bupati usai melantik 89 ASN di lingkungan Pemkab Karawang, Jumat.

Ia menyampaikan jabatan ASN bukan merupakan hak, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Baca juga: Karawang dapat alokasi pembangunan 91 Koperasi Merah Putih pada 2026

Dalam proses mutasi dan rotasi tersebut tidak boleh ada praktik jual-beli jabatan maupun pemberian sesuatu untuk mendapatkan posisi tertentu.

"Jadi saya sampaikan, tidak ada yang namanya jual beli jabatan. Tidak ada yang harus setor-setor. Pokoknya mereka ini harus bekerja dengan sebaik-baiknya," kata dia.

Bupati menuntut agar para ASN yang telah mendapatkan kepercayaan melalui jabatan baru agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Baca juga: Realisasi produksi padi di Karawang capai 955.951 ton

Hal tersebut disampaikan karena mutasi dan rotasi jabatan di kalangan ASN dilakukan sebagai bagian dari penataan organisasi sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, sebanyak 89 ASN di lingkungan Pemkab Karawang yang terkena mutasi dan rotasi langsung dilantik oleh bupati di Aula Husni Hamid Pemkab Karawang.

"Saya minta kepada bapak/ibu semua yang dilantik untuk bekerja bersama-sama. Tidak ada jual beli jabatan. Jabatan ini titipan yang diberikan sesuai dengan kinerja," katanya.

Baca juga: PJT II atur distribusi air irigasi antisipasi kemarau di Karawang

Ia juga menekankan pentingnya loyalitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas melayani masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah telah memenuhi hak-hak para pegawai berupa gaji dan tunjangan, sehingga bupati menuntut agar para ASN memberikan hak masyarakat berupa pelayanan publik dan kinerja terbaik.

Baca juga: KSP puji Pemkab Karawang karena memperhatikan penyandang disabilitas

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.