Bupati Barito Utara berkomitmen tingkatkan kinerja pengelolaan APBD

Senin, 20 Juli 2026 16:43 WIB

Bupati Barito Utara Shalahuddin didampingi Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan dan Sekda Muhlis menyerahkan pidato pengantar pertanggungjawaban APBD 2025, pada rapat paripurna DPRD, di gedung DPRD setempat, Muara Teweh, Senin (20/7/2026). ANTARA/Dokumen Pribadi

Muara Teweh (ANTARA) - Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Shalahuddin menyatakan pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan kualitas perencanaan maupun pelaksanaan APBD agar ruang fiskal dapat dimanfaatkan secara lebih optimal," kata Shalahuddin di Muara Teweh, Senin.

Hal itu disampaikan Shalahuddin pada penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna III Masa Sidang III Tahun 2026 yang digelar di ruang rapat DPRD setempat.

Dalam pidatonya, bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai saran, masukan, dan dukungan terhadap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas apresiasi, saran, masukan, serta dukungan yang diberikan. Seluruh pandangan tersebut menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah," kata Shalahuddin.

Bupati menegaskan, keberhasilan Pemkab Barito Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk ke-11 kalinya merupakan bukti semakin baiknya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

"Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang kita raih untuk ke-11 kalinya, termasuk atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025, merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan," katanya.

Menanggapi berbagai masukan fraksi, Bupati menyatakan pemerintah daerah akan terus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dan retribusi, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Berkaitan dengan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025, Bupati menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya realisasi pendapatan daerah, khususnya dari lain-lain PAD yang sah, pendapatan transfer antar daerah, serta adanya efisiensi belanja pemerintah.

"Pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan kualitas perencanaan maupun pelaksanaan APBD agar ruang fiskal dapat dimanfaatkan secara lebih optimal," tegasnya.

Bupati juga memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah terus ditindaklanjuti melalui rencana aksi dan monitoring yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Barito Utara.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.