Karo (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karo menyatakan kesiapannya dalam mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 demi memotret pergeseran struktur perekonomian daerah dan mendukung perumusan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.
Kepala BPS Kabupaten Karo, Oliver Bobby Reynold Simarmata, mengungkapkan bahwa sebagai lembaga vertikal yang menginduk ke BPS Pusat, pihaknya telah menerjunkan sebanyak 394 petugas lapangan yang terdiri dari pengawas dan pendata lapangan untuk menyisir seluruh wilayah Kabupaten Karo.
"Sebelum diterjunkan ke lapangan selama masa pendataan 2,5 bulan, seluruh petugas telah mengikuti pelatihan efektif selama tiga hari pada Mei lalu. Mereka dibekali materi untuk melakukan pendataan usaha maupun rumah tangga," ujar Oliver saat ditemui ANTARA, Selasa (15/9/2026) di Kabanjahe.
*Metode 'Door-to-Door' dan Cakupan Seluruh Sektor
Oliver menegaskan bahwa pendataan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah (door-to-door) atau tempat usaha untuk memastikan keseragaman konsep di seluruh Indonesia serta menghindari data ganda maupun masyarakat yang terlewat pencacahan.
"Masyarakat atau pelaku usaha didata di tempat mereka berdomisili saat ini, meskipun secara administrasi KTP belum disesuaikan. Tidak ada penggunaan data sekunder," tegasnya.
Sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini mencakup seluruh sektor ekonomi—mulai dari pertanian, perindustrian, hingga perdagangan.
Lebih dari 50 persen perekonomian Kabupaten Karo masih ditopang oleh sektor pertanian, sehingga BPS melakukan penyesuaian metodologi agar pertanian masuk dalam cakupan sensus tahun ini.
Selain itu, sensus ini juga dirancang untuk memotret perkembangan ekonomi digital dan bisnis rumahan (online) yang tidak memiliki papan nama fisik, guna merekam pergeseran pola konsumsi dan belanja masyarakat sejak sensus terakhir pada 2016.
*Kerahasiaan Data dan Pemeriksaan Anomali
Menanggapi kekhawatiran masyarakat dan pelaku usaha terkait urusan perpajakan, Oliver meluruskan bahwa data yang dihimpun BPS dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang dan semata-mata digunakan untuk kepentingan statistik negara.
"Hasil sensus ini bukan untuk pengenaan pajak atau dasar pemberian bantuan sosial secara langsung. Data ini penting sebagai acuan kebijakan publik. Sebagai contoh, hasil Sensus Ekonomi terdahulu yang menunjukkan 98 persen usaha di Indonesia berada di level UMKM menjadi landasan pemerintah mengeluarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR)," jelasnya.
Untuk menjaga akurasi data, BPS menerapkan mekanisme verifikasi berlapis melalui metode probing dan penanganan anomali data. Jika ditemukan ketidaksesuaian data petugas akan melakukan konfirmasi ulang (checking) langsung ke lapangan.
*Tantangan Lapangan dan Capaian Pendataan
Terkait kendala di lapangan, Oliver memaparkan bahwa tantangan terbesar justru berada di kawasan perkotaan dan perumahan elit di wilayah ibu kota kabupaten, di mana tingkat mobilitas warga tinggi, responden enggan menemui petugas, serta adanya krisis kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Sebaliknya, masyarakat pedesaan relatif lebih mudah ditemui.
Meski demikian, dukungan dari 24 pegawai internal BPS Karo bersama 394 mitra lapangan lokal dinilai cukup solid untuk mengejar target penyelesaian pendataan.
"Saat ini tingkat pencapaian pencacahan di Kabupaten Karo sudah menyentuh 95 persen. Kami optimistis seluruh proses pendataan dapat rampung sepenuhnya dalam dua minggu ke depan," pungkas Oliver. (*)
Pewarta : Ade Friadi
Pewarta: Ade Friadi
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.