Perum Bulog menyiapkan tambahan pasokan sebanyak 110.000 ton beras untuk menambal ketersediaan di jaringan ritel modern di tengah persoalan kelangkaan beras di sejumlah ritel.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pasokan itu akan digelontorkan secara bertahap dalam satu bulan. Dari total pasokan, sebanyak 75.000 ton merupakan beras premium, sedangkan 35.000 ton lainnya merupakan beras medium.
"Untuk semakin memperkuat pasokan di pasar, Bulog juga telah berkoordinasi dengan jaringan ritel modern di seluruh Indonesia dan menyiapkan penggelontoran 110.000 ton beras dalam satu bulan," kata Rizal dalam keterangannya, dikutip pada Senin (7/9).
Pasokan itu akan disalurkan melalui jaringan ritel modern maupun pasar-pasar yang menjadi titik pemantauan harga pangan. Langkah ini disebutnya untuk memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga yang kompetitif sekaligus memperkuat pasokan di tingkat konsumen.
Ahmad Rizal mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan dan dampaknya terhadap inflasi.
“Karena penugasan Bulog yang paling utama adalah menjaga stabilisasi harga,” kata Rizal.
Stok Bulog 4,9 Juta Ton
Bulog menyatakan penguatan pasokan tersebut didukung oleh kondisi stok beras yang cukup. Hingga 5 September 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog mencapai sekitar 4,9 juta ton dan tersebar di sejumlah jaringan pergudangan di Indonesia.
Sementara itu, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sepanjang 2026 hingga 5 September telah mencapai sekitar 756.000 ton.
Dengan stok itu, Rizal menilai Bulog masih memiliki ruang untuk melakukan intervensi pasar guna menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga beras.
Bulog juga disebutnya berkoordinasi dengan Satgas Pangan, TNI, Polri, pemerintah daerah, pengelola pasar, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memantau kondisi pangan dari sisi stok, distribusi hingga harga di tingkat konsumen.
Langkah itu dilakukan untuk memastikan apabila terdapat kenaikan harga yang tidak wajar maupun gangguan pasokan, intervensi dapat dilakukan lebih cepat.