Jakarta (ANTARA) - Lazuardi di atas bumi Ponorogo pagi itu tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa sebuah panggung sejarah sedang dipasang.

Di desa Gontor, yang namanya lebih terkenal dari nama resmi pesantrennya, Pondok Modern Darussalam, yang telah berumur satu abad, ramai terdengar dengungan ribuan santri yang melantunkan sholawat yang diiringi tabuhan rebana. Lantunan itu mengiringi masuknya orang nomor satu di Indonesia ke balai pertemuan yang sudah dipenuhi ribuan hadirin.

Sang pemegang tampuk kekuasaan tertinggi Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, hadir dalam Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Sabtu 19 September 2026 dengan protokoler dan pengawalan yang ketat.

Namun, di balik riuh protokol negara dan ketatnya barisan pengawal berjas hitam, ada sesuatu yang tak sanggup dibeli oleh otoritas politik, yaitu gestur tubuh seorang lelaki sepuh bersahaja yang berdiri untuk menyambut sang Presiden. Dialah Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal.

Tubuhnya yang dimakan usia tetap tegak, menatap sang tamu agung bukan dengan tatapan seorang bawahan kepada tuannya, melainkan dengan pandangan seorang guru kepada murid. Saat jemari mereka bertaut, tak ada punggung yang membungkuk berlebihan dari sang kiai. Tak ada cemas yang membayang di matanya.

Atmosfer kaku kenegaraan seketika bergeser saat Kiai Hasan menaiki mimbar. Tanpa basa-basi diplomatik yang dibuat-buat, ia menyapa kepala negara dengan seloroh lugas.

"Bapak Presiden, saya ngomong agak tidak enak ya, Pak. Sorry ye..." kata Kiai Hasan dengan bersahaja. Kalimat itu disambut tawa dan tepuk tangan hadirin, meruntuhkan sekat-sekat protokoler.

Namun dari mimbar yang sama, Kiai Hasan menunjukkan bagaimana sebuah kepemimpinan diuji oleh kesetaraan dan transparansi. Di hadapan sang Presiden, ia membongkar filosofi dasar tata kelola Gontor yang menolak kemewahan elit dan menempatkan pimpinan setara dengan yang dipimpinnya. Dengan nada mantap, ia menegaskan batas etik yang berlaku di dalam tembok pesantrennya.

"Pimpinan Gontor itu tidak boleh hidup lebih mewah dari santri. Kalau yang saya makan, kalau yang saya pakai lebih dari santri, kendaraan santri, rumah santri, protes boleh, didemo boleh!"

Pernyataan tersebut bukan sekadar aturan internal lembaga, melainkan tamparan halus namun tajam bagi iklim kepemimpinan publik, dari tingkat terendah hingga tertinggi di Indonesia.

Kiai Hasan memberi kuliah terbuka mengenai legitimasi moral, bahwa pimpinan, baik di pesantren maupun di pemerintahan, agar tidak terlampau jauh dengan rakyat yang dilayaninya, serta membuka pintu seluas-luasnya bagi koreksi dan otokritik.

Kelakar

Di mimbar resmi Pondok Modern Darussalam Gontor itu pula, dengan kelakar khas yang menggabungkan retorika Arab, Jawa, dan dialektika pesantren, ia menyelipkan kisah kecemasan pribadi dalam pidatonya, jelang kedatangan sang tamu negara.

"Andaikata Pak Prabowo hari ini enggak datang, nah ini, muka saya, saya taruh di mana? Akhirnya saya harus cari muka," kata dia berkelakar dan disambut tawa hadirin.

Namun, dari kelakar lugu itu, Kiai Hasan secara mulus membelokkannya menjadi teguran moral yang menghujam jantung realitas sosial bangsa.

"Orang ndak punya ijazah, cari ijazah. Orang ndak punya nama, cari nama. Orang ndak punya uang, cari uang. Orang ndak punya jabatan, cari jabatan. Orang ndak punya muka, cari muka," kata Kiai Hasan di hadapan jajaran menteri dan pejabat negara.

Di balik gelak tawa yang pecah di ruang balai, pesan transendental itu tersampaikan secara utuh untuk seluruh elemen bangsa dan segala persoalan yang mesti diperbaiki.

Di kursinya, Prabowo Subianto menyimak dengan senyum mengembang tanpa tersirat gusar. Nasihat yang keluar dari mulut pimpinan Gontor tidak diracik sebagai serangan personal, melainkan obat pahit dari mimbar keulamaan yang menjaga arah peradaban bangsa agar tidak kehilangan kompas.

Kiai Hasan mengingatkan pesan Bung Karno tentang Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah), namun menambal prinsip itu dengan karakter Gontor yang progresif.

"Gontor tidak puas. Cerdaslah menyikapi sejarah karena kita akan membangun sejarah. Tidak menyerah pada sejarah."

Simbolisasi relasi ideal ulama dan umara itu bergerak makin padat ketika sesi pidato diakhiri dengan penyerahan hadiah buku Gontor untuk Indonesia serta Mushaf Al-Qur'an Gontor kepada Presiden.

Ketika kedua tokoh berdiri berhadapan, saat jabat tangan dilakukan, Kiai Hasan tidak sekadar menyentuhkan jemarinya secara formalitas. Tangan kanan sang kiai mengunci jemari Prabowo dalam genggaman yang amat erat, sebuah cengkeraman ketat yang memaksa sang presiden bertahan di tempatnya selama beberapa detik.

Bersamaan dengan genggaman yang mengunci itu, tangan kiri Kiai Hasan terangkat, dengan jari telunjuk diacungkan memberi wanti-wanti dalam ucapan yang hanya didengar oleh keduanya, tepat di depan dada dan pandangan mata Prabowo.

Itu adalah sebuah tarian simbiotik yang anggun namun tegas antara dua institusi besar: negara dan agama.

Ketika Kiai Hasan melempar kiasan bernas di tengah pidatonya, kelakar tentang orang-orang yang sibuk mencari muka, ia sedang memperagakan tradisi tertua dalam peradaban Islam yang mulai langka di era modern. Bagaimana seorang ulama berdiri di atas kakinya sendiri untuk menjadi kompas moral bagi mereka yang sedang memegang kendali pemerintahan.

Sikap yang diperagakan Kiai Hasan di Gontor hadir bagai oase. Ia mengingatkan bahwa kewibawaan tidak lahir dari teriakan yang memekakkan telinga, melainkan dari kedalaman prinsip yang tidak bisa dibeli.

Bukan anomali

Apabila kita merentang jalinan waktu menuju ribuan tahun ke belakang, postur berdiri tegak di hadapan singgasana kekuasaan ini bukanlah sebuah anomali atau gaya-gayaan politik modern. Ia adalah urat nadi peradaban Islam yang menjaga agar imperium besar tidak hancur dari dalam.

Khalifah pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq, pada hari pertamanya memegang kendali kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, tidak memamerkan kekuasaan atau meminta kepatuhan buta. Dari mimbar, suaranya bergetar menyampaikan maklumat yang mendasari tatanan demokrasi spiritual: bantulah aku jika aku benar, dan luruskanlah aku dengan pedangmu jika aku melenceng dari kebenaran.

Ini seketika meruntuhkan anggapan bahwa penguasa adalah figur suci yang tak tersentuh dosa.

Keberanian untuk meluruskan penguasa itu bahkan memancar dari tempat-tempat yang paling tak terduga. Pada suatu hari di Madinah, ketika Khalifah Umar bin Khattab berdiri membatasi jumlah nominal mahar pernikahan demi alasan stabilitas ekonomi, seorang perempuan biasa dari sudut lain ruang berdiri menghentikan khotbah sang khalifah.

Tanpa rasa gentar, perempuan itu membacakan petikan ayat Al-Qur'an yang membatalkan argumentasi penguasa.

Umar, sang pemimpin kekuasaan yang membentang dari Persia hingga Mesir, tidak menghukum perempuan itu atas tuduhan penghinaan terhadap kepala negara. Dia justru menundukkan kepalanya di depan khalayak ramai seraya berkata bahwa wanita itu benar dan Umar yang keliru.

Di sanalah letak keagungan sejati seorang umara, yaitu dengan menunjukkan kebesaran jiwa untuk tunduk pada kebenaran, seberapa pun rendahnya status sosial sang pembawa pesan.

Jejak keberanian moral itu kemudian menemukan alirannya yang paling jernih pada sosok Hasan al-Basri, seorang ulama tabi'in yang hidup di bawah bayang-bayang otoritarianisme Dinasti Umayyah. Ketika para gubernur dan penguasa zaman itu terbiasa mengeksekusi siapa saja yang berbeda pendapat, Hasan al-Basri tetap melangkah ke istana dengan jubah sederhananya.

Lisannya tidak pernah gagap, kalimatnya tidak pernah merunduk. Ia tidak pernah menghimpun pasukan untuk menggulingkan pemerintah, namun ia juga tidak pernah mengizinkan matanya terpejam melihat ketidakadilan sosial melanda rakyat jelata.

Bagi Hasan al-Basri, ulama telah diikat oleh janji suci di hadapan Sang Pencipta untuk menyuarakan kebenaran, sebab diamnya seorang alim saat penguasa berbuat zalim adalah pengkhianatan terbesar terhadap ilmu yang diembannya.

Ketika tradisi luhur itu melintasi samudra dan berakar di bumi Nusantara, ia menjelma menjadi nafas perjuangan para kiai yang mendirikan republik ini.

Kita tidak bisa melupakan bagaimana Buya Hamka, dengan keanggunan literasi dan kelembutan hatinya, memilih melepaskan jabatan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pada awal era Orde Baru.

Di hadapan tekanan politik pemerintah yang meminta kompromi atas fatwa keagamaan, Hamka tidak meracik argumentasi palsu demi menyelamatkan kursinya. Dia meletakkan jabatannya dengan kepala tegak.

Dia memberi pelajaran berharga bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa jabatan adalah pakaian luar yang bisa dilepas kapan saja, tetapi integritas moral adalah kulit yang jika ditanggalkan akan menelanjangi kehormatan manusia.

Maka, ketika hari ini publik menyaksikan figur-figur ulama kontemporer menggunakan platform digital mereka untuk melempar sindiran dan otokritik terhadap kebijakan pemerintah, fenomena tersebut seyogianya tidak dibaca secara sempit.

Ini adalah pertanda bahwa kompas moral bangsa ini belum sepenuhnya mati. Ulama dan umara bukanlah dua kutub yang harus saling berseberangan, melainkan dua pilar yang saling menopang tatanan negara. Umara membutuhkan daya teknokrasi, kewenangan hukum, dan anggaran untuk menggerakkan roda-roda pembangunan.

Namun, tanpa kehadiran ulama yang berani mengingatkan, kekuasaan yang besar itu sangat mudah tergelincir.

Sebaliknya, ulama yang bijaksana paham betul bahwa tugas mereka bukanlah merobohkan rumah besar bernama Republik. Nasihat yang disampaikan dengan satire halus, kiasan budaya, maupun teguran teologis yang tajam adalah bentuk kasih sayang tertinggi seorang pengawal spiritual kepada pemimpinnya.

Seperti seorang ibu yang menegur saat anaknya melangkah terlalu dekat ke tepi jurang, teguran ulama bukanlah wujud kebencian, melainkan ikhtiar agar sang pemimpin tidak membawa seluruh penumpang bangsa ini ke jalan yang keliru.

Uploader : Bima Agustian

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.