Bontang (ANTARA) - Wali Kota Bontang, Kalimantan Timur, Neni Moerniaeni meminta pemerintah untuk mencairkan kekurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp402 miliar yang menjadi hak Pemerintah Kota Bontang.
“Dana TKD kurang salur Rp402 miliar itu hak kita. Akan kita tagih terus ke pusat,” ucapnya, di Bontang, Kaltim, Senin.
Dia mengungkapkan hingga kini pencairan dana tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Dari total Rp402 miliar, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang telah terbit baru mencakup sekitar Rp12 miliar.
Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp390 miliar dana TKD kurang salur yang belum memiliki kepastian pencairan.
Pemkot Bontang akan terus menyampaikan surat dan mengingatkan pemerintah pusat terkait dana tersebut. Upaya itu dilakukan karena dana TKD kurang salur telah diperhitungkan dalam penyusunan rancangan APBD Bontang 2027.
Neni menjelaskan, jika seluruh dana kurang salur tersebut diterima, APBD Bontang 2027 diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp1,9 triliun.
“Apabila dana tersebut tidak cair, kemampuan APBD Bontang diperkirakan hanya berada di kisaran Rp1,6 triliun hingga Rp1,7 triliun,” tuturnya.
Ia menyebut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pencairan dana tersebut sebenarnya telah diterbitkan.
Namun, KMK yang menjadi dasar penetapan nilai dana yang disalurkan kepada daerah untuk seluruh sisa dana belum diterbitkan.
Neni menegaskan Pemkot Bontang memiliki dasar hukum untuk menagih dana tersebut, salah satunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Di tengah penantian pencairan dana TKD kurang salur, Pemkot Bontang juga menerima insentif fiskal sebesar Rp7 miliar dari pemerintah pusat pada tahun ini.
Namun, Neni mengatakan tambahan tersebut belum menyelesaikan persoalan utama terkait dana TKD kurang salur yang nilainya jauh lebih besar.
Pemkot Bontang kini masih menunggu penerbitan KMK untuk sisa dana sekitar Rp390 miliar.
“Kami berharap dana tersebut segera dicairkan untuk memperkuat ruang fiskal Bontang, termasuk dalam penyusunan APBD 2027,” katanya.
Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.