Pontianak (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak pemerintah mengevaluasi seluruh izin usaha di kawasan hidrologis gambut menyusul tingginya titik panas di Kalimantan Barat selama Januari-Juli 2026.
"Data pemantauan periode 1 Januari hingga 27 Juli 2026 mencatat 118.420 hotspot di Indonesia dengan luas indikatif kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai 107.649 hektare. Dari jumlah tersebut, Kalimantan Barat mencatat 17.236 hotspot atau tertinggi secara nasional dengan luas indikatif karhutla mencapai 28.680 hektare," kata Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat Indra Syahnanda di Pontianak, Kamis.
Dia mengatakan sebagian besar karhutla di Kalimantan Barat terjadi di kawasan gambut dengan luas indikatif terbakar sekitar 7.000 hektare. Ini terjadi, akibat menurunnya fungsi ekologis gambut.
Menurut Indra, pemerintah perlu mengedepankan langkah pencegahan melalui evaluasi seluruh izin usaha di kawasan hidrologis gambut, bukan hanya bertindak setelah kebakaran terjadi, mengingat Kalimantan Barat merupakan wilayah yang rentan mengalami karhutla berulang.
Sementara itu, WALHI Kalimantan Tengah memperkirakan risiko karhutla tahun ini meningkat lebih dari 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun WALHI Kalimantan Selatan mencatat 1.281 hotspot pada periode 1 Mei hingga 22 Juli 2026, dengan 907 titik berada di kawasan konsesi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
WALHI mendesak pemerintah mengevaluasi perizinan di kawasan gambut dan hutan alam, mencabut izin perusahaan yang terbukti bermasalah, serta mewajibkan korporasi bertanggung jawab atas pemulihan ekosistem dan biaya penanganan karhutla.
Sebelumnya, Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional Uli Arta Siagian mengatakan Pulau Kalimantan mencatat 34.262 hotspot dengan luas indikatif karhutla mencapai 33.837 hektare. Sebagian besar titik panas memiliki tingkat kepercayaan sedang hingga tinggi yang menunjukkan potensi kebakaran cukup besar.
WALHI juga mencatat tren peningkatan hotspot pada Juli 2026. Setelah April hingga Juni jumlah hotspot berkepercayaan tinggi tidak pernah melebihi 74 titik per bulan, pada Juli meningkat menjadi 615 titik, sementara Kalimantan Barat menyumbang 778 hotspot atau sekitar 65 persen dari total hotspot berkepercayaan tinggi di Pulau Kalimantan.
Menurut Uli, analisis WALHI menunjukkan 25.524 hotspot atau sekitar 74 persen dari total hotspot di Pulau Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi perusahaan, terdiri atas 10.739 hotspot di hak guna usaha perkebunan kelapa sawit, 7.880 hotspot di konsesi pertambangan, dan 6.905 hotspot di kawasan perizinan berusaha pemanfaatan hutan.
"Data kami menunjukkan bahwa 74 persen hotspot di Pulau Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi perusahaan. Hal ini membuktikan akar persoalan karhutla adalah gagalnya negara memastikan perlindungan ekosistem penting seperti gambut dan hutan serta lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan," katanya.
Pewarta: Rendra Oxtora
Uploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.