Juru bicara Burnham menepis ancaman tersebut. Ia mengatakan perdana menteri tetap berkomitmen mempertahankan persatuan UK dan saat ini lebih berfokus menekan biaya hidup daripada memperdebatkan persoalan konstitusional.
"UK berada dalam kondisi terbaik ketika masyarakat bersatu berdasarkan nilai-nilai yang sama dan bersama-sama mencari solusi, bukan terpecah belah," tutur Tom Wells.
Nicola McEwen, Direktur Center for Public Policy di University of Glasgow, mengatakan pertemuan ketiga pemimpin tersebut memiliki arti penting secara simbolis, tetapi tidak membawa konsekuensi hukum.
"Saya tidak melihat ancaman terhadap persatuan UK hari ini lebih besar dibandingkan kemarin," kata McEwen.
Pada akhir 1990-an, UK mengesahkan sejumlah undang-undang untuk mendesentralisasikan kekuasaan melalui proses yang dikenal sebagai devolusi. Melalui kebijakan ini, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara mendapat kewenangan untuk mengatur sejumlah urusan sendiri melalui parlemen masing-masing. Inggris tidak memiliki parlemen tersendiri dalam sistem tersebut.
Meski demikian, ketegangan dengan pemerintah pusat di London tetap ada. Pemerintah UK masih memegang kendali atas urusan nasional serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan Inggris.
Pemimpin Skotlandia John Swinney menyerukan referendum kemerdekaan di Skotlandia. Sementara itu, Menteri Pertama Irlandia Utara Michelle O'Neill mendorong referendum mengenai masa depan wilayah tersebut, termasuk kemungkinan penyatuan dengan Republik Irlandia.
Adapun pemimpin Wales Rhun ap Iorwerth belum menyebut kapan referendum dapat digelar di Wales.
Ketiganya menandatangani kesepakatan itu sebagai tokoh politik, bukan atas nama resmi pemerintahan masing-masing. Hal itu kemungkinan berkaitan dengan posisi O'Neill yang menjalankan pemerintahan berbagi kekuasaan dengan Democratic Unionist Party (DUP).
Wakil Menteri Pertama Irlandia Utara Emma Little-Pengelly dari DUP menuduh O'Neill, yang berasal dari Sinn Fein, menjadikan jabatan menteri pertama sebagai alat politik dengan menandatangani kesepakatan tersebut.
"Saya adalah menteri pertama di Irlandia Utara," kata O'Neill menanggapi tudingan itu. "Ini tentang perubahan bersejarah yang sedang terjadi di sekitar kita."