AKURAT.CO Pemerintah mempercepat pelaksanaan program bedah rumah pada tahun ini dengan menaikkan target menjadi 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut melonjak hampir sembilan kali lipat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 45 ribu rumah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, peningkatan target tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program strategis Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan pemerataan akses terhadap hunian layak.
"Tahun lalu 45 ribu rumah, tahun ini 400 ribu rumah. Ini bukan deret tambah, tetapi deret kali. Artinya lonjakannya sangat besar sehingga seluruh tata kelola juga harus diperkuat," kata Maruarar usai rapat dengan Kemendagri di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Baca Juga: Fokus Perbaiki Hunian MBR, Pemerintah Geber Program Bedah Rumah
Menurutnya, peningkatan skala program harus diikuti dengan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar pelaksanaannya tetap akuntabel.
Maruarar mengatakan seluruh proses pendataan penerima manfaat akan menggunakan basis data Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah tersebut dilakukan agar bantuan tepat sasaran sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.
"Arahan Bapak Mendagri jelas, semua harus berbasis data dari BPS dan seluruh pelaksanaan mengikuti tata kelola serta aturan yang berlaku," ujarnya.
Selain memperbesar target nasional, pemerintah juga menyiapkan sejumlah program khusus. Sebanyak 15 ribu unit rumah dialokasikan untuk kawasan perbatasan, 8 ribu rumah bagi masyarakat yang terdampak tuberkulosis (TBC), serta 10 ribu rumah untuk mendukung Program Sekolah Rakyat bersama Kementerian Sosial.
Maruarar menjelaskan pemerintah juga tengah menyusun nota kesepahaman (MoU) bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPS guna memperkuat koordinasi pelaksanaan program hingga tingkat daerah.
Ara menambahkan, pemerintah mulai menerapkan mekanisme "tender rakyat" dalam pengadaan material bangunan. Skema tersebut dilakukan dengan mengundang beberapa toko bangunan untuk memberikan penawaran sehingga harga material menjadi lebih efisien.
"Kalau ada efisiensi anggaran, manfaatnya bisa kembali kepada masyarakat. Misalnya yang semula hanya mendapat tiga sak semen, bisa menjadi empat sak. Jadi masyarakat juga ikut mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan," ujar Maruarar.
Dirinya menilai besarnya target program tahun ini hanya dapat dicapai apabila koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, serta BPS berjalan secara terpadu.
Maruarar juga mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri yang selama ini membantu sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah, termasuk melalui jaringan koordinasi pengendalian inflasi yang dinilai efektif untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program nasional.
"Gerakan bedah rumah ini sangat dicintai masyarakat. Karena itu kami ingin memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan transparan," katanya.