Jakarta, CNBC Indonesia - Subsidi energi termasuk bahan bakar minyak (BBM), dinilai masih belum tepat sasaran. Pasalnya, sebagian besar konsumsi BBM bersubsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang tergolong mampu.
Direktur Kolaborasi Internasional Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Imaduddin Abdullah mengatakan, persoalan ketepatan sasaran menjadi salah satu alasan pemerintah perlu membatasi konsumsi BBM jenis Pertalite.
Menurutnya dari sejumlah faktor yang memengaruhi besaran subsidi energi, konsumsi domestik merupakan salah satu aspek yang masih dapat dikendalikan pemerintah.
"Makanya saya pikir ada rencana untuk pembatasan penggunaan, apa namanya, konsumsi Pertalite ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ini masalah berikutnya dari subsidi kita," kata Imaduddin dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, dikutip Jumat, (28/8/2026).
Ia pun membeberkan bahwa persoalan utama subsidi BBM saat ini adalah ketidaktepatan sasaran. Berdasarkan data yang dimilikinya, masyarakat pada kelompok desil 9 dan desil 10 atau kelompok masyarakat mampu masih menyumbang porsi besar dalam konsumsi BBM.
"Karena datanya menunjukkan bahwa desil 9 dan desil 10, yang kita kategorikan sebagai kelompok masyarakat mampu, konsumsi BBM-nya itu mencapai sekitar 42% gitu ya. Jadi hampir setengah dari konsumsi BBM itu dikonsumsi oleh kelas menengah atas gitu ya," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengkaji jenis kendaraan yang nantinya tidak diperbolehkan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM Laode Sulaeman mengatakan pihaknya belum menetapkan maupun mengumumkan spesifikasi kendaraan yang akan dibatasi dalam penggunaan Pertalite. "Ini saya sedang menyiapkan rapatnya, ya," kata Laode di gedung DPR RI, Rabu (26/8/2026).
Menurut Laode, pembahasan mengenai pembatasan penggunaan Pertalite masih berlangsung. Dengan demikian, pemerintah belum mengumumkan hasil final terkait jenis dan spesifikasi kendaraan yang akan masuk dalam kategori pembatasan.
"Pasca pertemuan Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri Keuangan Kita belum mengumumkan apa-apa. Tapi sedang kita kaji dan nanti akan diumumkan setelah itu," katanya.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]