Status Fahd di Golkar, Bahlil sebut junjung tinggi proses hukum

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut partainya menjunjung tinggi dan menghargai proses hukum saat ditanya mengenai status keanggotaan salah satu kadernya Fahd El Fouz Arafiq yang terseret dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN.

Bagi Bahlil, kasus yang dialami salah satu kadernya itu merupakan musibah untuk partainya.

“Kami menganggap ini sebuah musibah, dan kami merasa terpukul, tetapi kita, Golkar akan menatap ke depan. Ini adalah sebuah musibah yang sudah barang tentu tidak semua orang menginginkan ini,” kata Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menjawab pertanyaan wartawan terkait status keanggotaan Fahd El Fouz Arafiq saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Bahlil melanjutkan Partai Golkar, sebagai salah satu partai yang besar di Indonesia, tidak dapat mengontrol kadernya satu per satu.

“Tetapi yang terpenting adalah kita menghargai proses hukum yang berlaku. Kita menjunjung tinggi, dan biarkanlah semua proses hukum itu, kita hargai dengan baik,” sambung Bahlil.

Selepas itu, saat ditanya kembali mengenai status keanggotaan Fahd di Partai Golkar, Bahlil memilih tak menjawab.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan kasus Fahd El Fouz Arafiq yang berulang kali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi menjadi bahan koreksi dan evaluasi bagi partainya dalam pembinaan kader.

“Kami tentu banyak mengambil pelajaran dari kasus Saudara Fahd ini. Kejadian ini akan menjadi catatan evaluasi dan koreksi kami ke depan,” kata Doli di Jakarta, Rabu (16/9).

Doli melanjutkan tindakan Fahd sebagai pribadi tidak mencerminkan komitmen partai dalam menjaga nama baik Partai Golkar.

“Yang bersangkutan tidak sadar bahwa di pundaknya ada nama besar Partai Golkar yang harus dijaga. Tentu kami sebagai keluarga besar Partai Golkar sangat kecewa dan marah,” kata Doli.

Dia pun menegaskan Golkar menghormati dan mendukung proses hukum yang saat ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari komitmen partai terhadap pemberantasan korupsi.

Baca juga: Golkar tunggu proses hukum Fahd Arafiq di KPK

Baca juga: Golkar dan PKS tegaskan komitmen sukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.