Bagikan:

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membuka peluang kantin sekolah dilibatkan dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pemerintah mulai mengkaji alternatif baru agar penyaluran makanan tidak hanya bergantung pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari mengatakan opsi tersebut dibahas dalam rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Juli.

Menurut Agustina, Peraturan Presiden Nomor 115 saat ini mengatur pelaksanaan MBG melalui SPPG. Namun, Prabowo meminta pemerintah tidak terpaku pada satu skema.

“Pak Presiden mengatakan silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya,” kata Agustina seusai rapat.

Ketika ditanya apakah alternatif tersebut termasuk kantin sekolah, Agustina membenarkannya.

“Iya, termasuk. Itu bagian yang silakan dikaji,” ujarnya.

BACA JUGA:

Kantin sekolah belum otomatis ditetapkan sebagai pelaksana MBG. BGN masih harus memeriksa dasar kebijakan, kesiapan pengelola, serta mekanisme pengawasan sebelum opsi itu dibawa kembali kepada Presiden.

Prabowo, kata Agustina, meminta setiap usulan tidak diputuskan terburu-buru. Pemerintah harus lebih dulu memastikan data dan dasar kebijakannya kuat.

“Setiap pilihan kebijakan dikaji dengan baik, apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan perkembangannya untuk kita putuskan,” katanya.

Pembukaan skema baru menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh pelaksanaan MBG. Presiden juga memerintahkan kementerian membantu pimpinan BGN membenahi program yang telah melibatkan jutaan penerima manfaat.

Meski demikian, BGN belum menyampaikan kapan kajian keterlibatan kantin sekolah selesai. Perubahan aturan juga belum diputuskan.

Agustina menegaskan seluruh usulan masih dihitung dan diperiksa. Pemerintah akan lebih dulu memastikan skema baru dapat dijalankan tanpa mengganggu tujuan utama MBG.