Bagikan:

JAKARTA - Realisasi belanja Pemprov) DKI Jakarta hingga pertengahan 2026 masih berada di angka 33 persen dari total pagu anggaran. Kondisi ini membuat DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan program agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan percepatan penyerapan anggaran perlu dilakukan sejak pertengahan tahun, terutama dengan mengurai hambatan yang masih terjadi di masing-masing perangkat daerah.

Hingga 30 Juni 2026, belanja daerah DKI Jakarta tercatat baru terealisasi Rp24,73 triliun dari pagu Rp74,28 triliun. Sementara itu, pendapatan daerah mencapai Rp29,29 triliun atau sekitar 41 persen dari target Rp71,45 triliun.

Yuke menyebut DPRD terus mendorong Pemprov DKI agar proses perencanaan dilakukan lebih awal sehingga pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.

"Kami memang terus mendorong percepatan penyerapan anggaran. Pak Gubernur juga sudah menginstruksikan agar seluruh proses perencanaan dilakukan lebih awal sehingga pelaksanaannya bisa lebih cepat," kata Yuke, Kamis, 23 Juli.

Menurut dia, Komisi D juga memantau berbagai kendala yang menghambat realisasi anggaran, mulai dari persoalan administrasi hingga proses pengadaan barang dan jasa.

Ia mengingatkan pola pengerjaan yang baru dikebut pada penghujung tahun dapat mengurangi efektivitas program pemerintah dan berisiko membuat manfaat pembangunan terlambat diterima masyarakat.

"Jangan sampai pekerjaan baru diselesaikan pada Triwulan IV atau menjelang akhir tahun. Pola seperti itu sudah tidak relevan lagi," tegas Yuke.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Triwulan II 2026 tetap menopang keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik. Pemprov DKI menyatakan akan mempercepat belanja agar program pemerintah segera dirasakan warga.

"APBD harus menjadi instrumen yang mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pembangunan. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 22 Juli.

BACA JUGA:

Selain belanja dan pendapatan, penerimaan pembiayaan DKI hingga akhir Juni 2026 telah mencapai Rp5,82 triliun atau 58,92 persen dari target. Sementara pengeluaran pembiayaan baru terealisasi Rp574,9 miliar atau 8,17 persen dari pagu.

Pemprov DKI mencatat sebanyak 118.161 paket pengadaan telah selesai hingga akhir Triwulan II. Paket yang masih berjalan akan terus dipantau untuk memastikan pelaksanaan program sesuai jadwal.

Di sisi lain, kondisi ekonomi Jakarta masih menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada Triwulan I 2026 tercatat 5,59 persen secara tahunan, didorong oleh konsumsi masyarakat, aktivitas usaha, serta sektor perdagangan.

Indikator konsumsi juga menunjukkan daya beli warga masih terjaga. Indeks Keyakinan Konsumen pada Juni 2026 berada di level 144,4, sementara penjualan riil tumbuh 8,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan aktivitas masyarakat juga terlihat dari penggunaan transportasi publik. Pada Triwulan II 2026, jumlah pengguna angkutan umum mencapai 230,8 juta penumpang atau tumbuh 9,70 persen secara tahunan.

"Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan masyarakat. Karena itu, kami terus memperkuat konektivitas melalui transportasi publik, menghadirkan berbagai kegiatan yang menggerakkan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas harga agar daya beli masyarakat tetap terpelihara," ungkap Pramono.

Sementara itu, inflasi Jakarta pada Juni 2026 tercatat 2,78 persen secara tahunan. Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran nasional dan didukung upaya pemerintah menjaga pasokan serta distribusi kebutuhan masyarakat.