Sejarah PKI di Indonesia, dari Madiun 1948 hingga G30S 1965

Jakarta (ANTARA) - Partai Komunis Indonesia (PKI) pernah menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia sebelum akhirnya dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada 1966.

Perjalanan tersebut berlangsung melalui sejumlah fase, mulai dari pertumbuhan gerakan kiri, konflik politik pada masa revolusi, kebangkitan melalui jalur politik pada 1950-an, hingga keruntuhan setelah peristiwa 30 September 1965.

Pembahasan mengenai sejarah PKI dan peristiwa 1965 juga memiliki sejumlah perbedaan penafsiran di kalangan sejarawan. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mencatat bahwa sumber mengenai peristiwa tersebut berasal dari beragam arsip, termasuk koleksi Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang.

Karena itu, uraian sejarah perlu membedakan antara fakta yang terdokumentasi, keputusan resmi negara, serta interpretasi yang masih menjadi perdebatan.

Awal pertumbuhan PKI

Akar gerakan komunis di Indonesia bermula dari pembentukan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada 1914. Organisasi tersebut kemudian berkembang dan pada 1920 berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia yang selanjutnya dikenal sebagai Partai Komunis Indonesia.

Pada 1926, PKI terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Gerakan tersebut gagal dan menyebabkan penindakan terhadap anggota serta pendukungnya. Aktivitas PKI kemudian mengalami masa pembatasan dan tekanan selama pemerintahan kolonial.

Setelah Indonesia merdeka, PKI kembali muncul sebagai kekuatan politik. Namun, perjalanan partai tersebut kembali menghadapi konflik besar pada 1948.

Baca juga: ANRI rilis naskah sumber arsip PKI perkaya khazanah sejarah nasional

Peristiwa Madiun 1948

Pada 18 September 1948 terjadi Peristiwa Madiun yang melibatkan PKI dan kelompok-kelompok kiri dalam konflik bersenjata dengan pemerintah Republik Indonesia.

Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan mencatat peristiwa tersebut sebagai puncak konflik antara pemerintah Republik Indonesia dengan oposisi sayap kiri, khususnya Front Demokrasi Rakyat (FDR). FDR terdiri atas sejumlah organisasi berhaluan kiri, termasuk PKI.

Arsip Nasional Republik Indonesia juga mencatat bahwa pada 18 September 1948 terjadi proklamasi Republik Soviet Indonesia di Madiun yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata.

Pemerintah berhasil mengakhiri konflik tersebut dalam beberapa bulan. Sejumlah pemimpin dan anggota kelompok yang terlibat ditangkap, sementara sebagian lainnya tewas. Peristiwa Madiun kemudian menjadi salah satu titik penting dalam hubungan yang semakin tegang antara PKI dan pemerintah maupun kelompok politik lainnya.

PKI kembali menguat pada 1950-an

Setelah mengalami kehancuran organisasi akibat Peristiwa Madiun, PKI membangun kembali kekuatan politiknya pada dekade 1950-an. Di bawah kepemimpinan D.N. Aidit dan sejumlah tokoh lainnya, PKI memperluas organisasi serta basis dukungan di kalangan buruh, petani, pemuda dan kelompok masyarakat lainnya.

Perkembangan tersebut terlihat jelas dalam Pemilu 1955. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), PKI memperoleh 6.179.914 suara atau 16,36 persen suara nasional untuk pemilihan anggota DPR. Perolehan tersebut menghasilkan 39 kursi. PKI berada di urutan keempat setelah PNI, Masyumi dan NU.

Untuk pemilihan anggota Konstituante, PKI juga memperoleh dukungan besar dengan sekitar 6,23 juta suara dan 80 kursi. Data tersebut menunjukkan bahwa PKI telah kembali menjadi salah satu kekuatan politik utama dalam sistem demokrasi parlementer Indonesia pada pertengahan 1950-an.

Baca juga: Unmul klarifikasi temuan simbol PKI hanya peraga pembelajaran FKIP

PKI dalam politik demokrasi terpimpin

Memasuki masa Demokrasi Terpimpin setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, konfigurasi politik Indonesia berubah. Kekuasaan politik semakin terpusat pada Presiden Soekarno, sementara persaingan antara kelompok nasionalis, agama, militer dan komunis semakin kuat.

PKI kemudian menjadi salah satu kekuatan politik yang mendukung gagasan Nasakom, yakni penyatuan unsur nasionalis, agama dan komunis dalam kehidupan politik Indonesia.

Pada awal 1960-an, pengaruh PKI semakin besar. Partai tersebut memiliki organisasi massa yang luas dan memperoleh ruang politik yang cukup besar dalam pemerintahan Presiden Soekarno.

Namun, hubungan PKI dengan Angkatan Darat serta kelompok politik dan sosial lainnya semakin tegang. Perselisihan mengenai politik, ideologi, organisasi massa, persoalan agraria dan gagasan pembentukan angkatan kelima menjadi bagian dari dinamika politik menjelang 1965.

Peristiwa G30S pada 1965

Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira Angkatan Darat. Para korban kemudian dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta.

Peristiwa tersebut dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Terdapat perbedaan historiografi mengenai pihak yang bertanggung jawab dan sejauh mana keterlibatan PKI sebagai organisasi dalam peristiwa tersebut.

Narasi resmi pada masa Orde Baru mengaitkan G30S dengan PKI, sedangkan penelitian dan sumber sejarah lain membahas keterlibatan sejumlah aktor dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda. ANRI sendiri menekankan pentingnya melihat arsip dari berbagai sumber untuk memahami peristiwa 1965.

Komnas HAM mencatat bahwa peristiwa 1965 diawali dengan penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal pada 30 September 1965. Komnas HAM juga kemudian melakukan penyelidikan mengenai rangkaian pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 1965 hingga 1966.

Baca juga: Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober, ini makna dan sejarahnya

Setelah G30S, kekuatan PKI mulai runtuh

Setelah G30S gagal, situasi politik berubah secara drastis. Angkatan Darat di bawah Soeharto mengambil langkah untuk mengendalikan keadaan dan melakukan tindakan terhadap PKI beserta organisasi serta orang-orang yang dianggap terkait.

Pada akhir 1965 hingga 1966 terjadi penangkapan, pembunuhan, penahanan dan berbagai bentuk kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI.

Komnas HAM menyatakan bahwa dalam rangkaian peristiwa 1965-1966 terdapat berbagai bentuk pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan, pemindahan penduduk secara paksa, perbudakan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan dan penghilangan orang secara paksa.

Rangkaian kekerasan tersebut tidak hanya berdampak kepada anggota PKI, tetapi juga kepada orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan organisasi tersebut serta keluarga mereka.

Pembubaran PKI pada 1966

Kejatuhan politik PKI mencapai titik penting pada 12 Maret 1966. Pada tanggal tersebut, Soeharto mengeluarkan keputusan yang membubarkan PKI dan menyatakan organisasi tersebut beserta organisasi massanya sebagai organisasi terlarang.

Keputusan tersebut kemudian diperkuat melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang ditetapkan pada 5 Juli 1966.

Ketetapan tersebut menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia dan melarang setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham komunisme, Marxisme dan Leninisme.

Ketetapan tersebut masih tercatat dalam hukum Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, status dan pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip hukum, demokrasi dan hak asasi manusia sebagaimana dicatat dalam dokumen hukum MPR.

Baca juga: Latar belakang dan kronologi G30S PKI dalam sejarah Indonesia

Berakhirnya era politik PKI

Pembubaran PKI pada 1966 menandai berakhirnya keberadaan partai tersebut sebagai kekuatan politik resmi di Indonesia. Pada saat yang sama, perubahan politik setelah G30S ikut mempercepat berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno dan munculnya pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto.

MPR mencatat bahwa setelah peristiwa 1965, terjadi perubahan besar dalam struktur politik Indonesia. Soeharto kemudian diangkat sebagai Presiden pada 1968 dan pemerintahan Orde Baru berlangsung hingga 1998.

Sejak saat itu, PKI tidak lagi menjadi partai politik yang diperbolehkan beraktivitas di Indonesia. Pembahasan mengenai PKI, G30S dan kekerasan 1965-1966 kemudian menjadi bagian penting dalam kajian sejarah Indonesia karena menyangkut perubahan politik sekaligus persoalan hak asasi manusia.

Sejarah yang masih menjadi kajian

Lebih dari enam dekade setelah 1965, peristiwa G30S dan kekerasan yang mengikutinya masih menjadi objek penelitian sejarah. Perbedaan penafsiran terutama berkaitan dengan aktor, motif, tingkat keterlibatan organisasi PKI, serta rangkaian kekerasan setelah G30S.

ANRI pada 2024 menegaskan pentingnya penggunaan berbagai sumber arsip untuk penelitian mengenai PKI dan peristiwa 1965. Lembaga tersebut menyebut arsip Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang sebagai bagian dari sumber yang dapat digunakan untuk memperkaya penelitian sejarah.

Dengan demikian, sejarah PKI tidak hanya berkaitan dengan peristiwa G30S, tetapi merupakan rangkaian panjang yang dimulai sejak pertumbuhan gerakan komunis pada awal abad ke-20, mengalami kehancuran setelah Madiun 1948, kembali menjadi kekuatan politik besar pada 1950-an, kemudian runtuh setelah pergolakan politik 1965 dan secara hukum dibubarkan pada 1966.

Baca juga: Hoaks! Presiden tetapkan 30 September sebagai hari libur nasional memperingati G30S/PKI

Baca juga: Mengenal tokoh-tokoh penting dan pahlawan revolusi yang gugur G30S PKI

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.