Jika kebutuhan penanganan di lapangan meningkat, pemerintah membuka ruang untuk memberikan tambahan anggaran.
"BNPB ada dana. Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan. Nanti kalau (ada) kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan tidak besar dampaknya," ujar Purbaya di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Baca Juga: Bencana Melanda, Purbaya Pastikan Ekonomi RI Tetap Digenjot
Pernyataan tersebut disampaikan ketika Indonesia tengah menghadapi sejumlah bencana, termasuk peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.
Dalam mekanisme penanggulangan bencana, pemerintah memiliki Dana Siap Pakai (DSP) yang dapat digunakan untuk kebutuhan tanggap darurat.
BNPB menjelaskan Dana Siap Pakai merupakan dana yang disediakan pemerintah untuk digunakan ketika terjadi keadaan darurat bencana dan kondisi tertentu. Dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung penanganan kedaruratan sesuai ketentuan yang berlaku.
Purbaya mengatakan BNPB menjadi pintu awal ketika kebutuhan pendanaan bencana muncul.
Jika dana yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan penanganan, Kementerian Keuangan dapat memberikan tambahan sesuai kebutuhan.
Skema tersebut memungkinkan pemerintah merespons kebutuhan darurat tanpa harus menunggu seluruh proses penganggaran baru.
Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan
Kesiapan anggaran tersebut menjadi relevan setelah aktivitas Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap sejumlah aktivitas masyarakat.
BNPB mencatat erupsi menerus Gunung Anak Krakatau mulai teramati pada 4 September 2026. Aktivitas tersebut disertai sebaran abu vulkanik yang berdampak terhadap sejumlah wilayah di Banten dan Lampung.
Dampaknya juga merembet ke sektor transportasi udara.
Pada 6 September, BNPB mencatat empat bandara mengalami penutupan sementara karena sebaran abu vulkanik. Bandara yang terdampak antara lain Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Radin Inten II dan Budiarto Curug.
Pada perkembangan berikutnya, gangguan penerbangan meluas. Reuters melaporkan lebih dari 270.000 penumpang dan sekitar 2.300 penerbangan terdampak pada Senin (7/9).
Baca Juga: BNPB Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Atasi Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau
Kondisi tersebut menunjukkan penanganan bencana tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi erupsi, tetapi juga mitigasi dampak terhadap transportasi dan aktivitas ekonomi.
Di tengah kebutuhan penanganan bencana, pemerintah juga harus menjaga belanja negara tetap mendukung aktivitas ekonomi.
Data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 tumbuh 5,29% yoy. Secara kumulatif, ekonomi semester I-2026 tumbuh 5,45%.
Artinya, pemerintah memasuki semester II dengan momentum pertumbuhan yang relatif kuat.
Purbaya mengatakan bencana memang berpotensi memberikan gangguan terhadap aktivitas ekonomi, tetapi tidak diperkirakan cukup besar untuk memperlambat pertumbuhan secara signifikan.
"Aman, dari anggaran tidak ada masalah. Dari ekonomi harusnya ada gangguan sedikit tapi tidak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan," kata Purbaya.
Pemerintah pun tetap menargetkan penguatan aktivitas ekonomi pada kuartal III dan IV.