Daftar Isi

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Ketika seseorang membeli polis asuransi, yang sebenarnya dibeli bukan sekadar selembar dokumen, melainkan sebuah janji: ketika risiko terjadi, perusahaan asuransi akan memenuhi kewajibannya. Karena itu, ketika sebuah perusahaan asuransi mengalami gagal bayar atau tidak mampu memenuhi kewajibannya, persoalannya bukan hanya menyangkut satu perusahaan. Kepercayaan masyarakat terhadap seluruh industri dapat ikut terganggu. Di sinilah Program Penjaminan Polis (PPP) menjadi penting.

Indonesia telah memasukkan program ini sebagai bagian dari reformasi sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU tersebut memasukkan program penjaminan polis sebagai salah satu elemen penting penguatan ekosistem perasuransian. Persiapannya kini semakin konkret. Dalam perkembangan terbaru, LPS terus mempersiapkan PPP yang ditargetkan berlaku paling lambat Januari 2028, termasuk dari sisi regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan integrasi data dengan OJK.

Namun, ada satu pertanyaan yang tidak kalah penting: bagaimana memastikan PPP memberikan perlindungan yang kuat kepada pemegang polis tanpa membuat industri asuransi semakin terbebani?

Pertanyaan ini penting karena industri saat ini juga sedang menjalani berbagai agenda reformasi. Perusahaan asuransi harus memperkuat permodalan, menerapkan PSAK 117/IFRS 17, mempersiapkan New Risk Based Capital (New-RBC), memperkuat tata kelola, serta meningkatkan kualitas manajemen risiko. OJK sendiri saat ini terus mendorong berbagai reformasi tersebut.

Karena itu, PPP seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai mekanisme untuk "mengumpulkan dana penjaminan". Lebih jauh dari itu, PPP harus menjadi infrastruktur kepercayaan (infrastructure of trust) bagi industri asuransi.

Penjaminan Bukan Sekadar Mengumpulkan Dana

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa sistem perlindungan pemegang polis dapat dirancang dengan prinsip yang berbeda-beda. Namun terdapat satu benang merah, yaitu perlindungan konsumen harus berjalan beriringan dengan disiplin pasar, manajemen risiko dan pengendalian biaya sistem.

Di Singapura, Policy Owners' Protection Scheme (PPF) dikelola oleh Singapore Deposit Insurance Corporation (SDIC). Skema tersebut memiliki PPF Life Fund dan PPF General Fund, dimana karakteristik bisnis asuransi jiwa dan asuransi umum tidak diperlakukan secara identik, dengan dana berasal dari levy yang dibayarkan anggota dengan yang bersifat risk-based. Untuk bisnis jiwa, basisnya antara lain protected liabilities, sedangkan untuk bisnis umum dapat menggunakan protected liabilities atau gross premium income sesuai kondisi bisnis.

Dana perlindungan Singapura ditempatkan terutama pada aset yang aman dan likuid, bukan dibentuk untuk mengejar return investasi setinggi mungkin.

Skema tersebut juga tidak sekadar menunggu perusahaan gagal. Dalam kasus kegagalan perusahaan asuransi, pilihan penyelesaiannya dapat berupa transfer bisnis kepada perusahaan lain, run-off polis, atau penghentian polis dengan kompensasi sesuai ketentuan.

Singapura juga memberikan pelajaran penting mengenai komunikasi kepada konsumen. Produk yang tercakup wajib menyampaikan bahwa polis tersebut mendapat perlindungan PPF, termasuk batas perlindungannya. Dengan demikian, konsumen memahami bahwa perlindungan memang tersedia, tetapi bukan berarti seluruh risiko bisnis perusahaan otomatis ditanggung negara atau dana penjaminan.

Di Malaysia, Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) menjalankan Takaful and Insurance Benefits Protection System (TIPS), dimana perlindungan diberikan secara otomatis kepada pemegang polis yang memenuhi ketentuan. Untuk manfaat yang dilindungi, terdapat batas perlindungan tertentu, sementara manfaat kesehatan mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pembiayaannya, PIDM secara eksplisit menggunakan differential levy system, yaitu levy yang mempertimbangkan profil risiko, dimana institusi dengan profil risiko yang lebih baik dikenakan levy lebih rendah dan sebaliknya. PIDM juga menyatakan bahwa salah satu mandatnya adalah memberikan insentif agar lembaga anggota menerapkan manajemen risiko yang baik serta menjalankan mandat dengan cara meminimalkan biaya bagi sistem keuangan.

Di Inggris, Financial Services Compensation Scheme (FSCS) dibiayai oleh industri melalui levy yang dibagi berdasarkan funding class, sehingga perusahaan membayar sesuai kelompok bisnis yang relevan. Terdapat pula batas levy untuk setiap kelompok sehingga beban pembiayaan tidak tanpa batas. FSCS juga mengupayakan recoveries dari aset atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengurangi beban levy industri.

Benchmark internasional pada beberapa negara tersebut menunjukkan bahwa dana penjaminan tidak harus identik dengan pungutan yang seragam. Dari berbagai pengalaman tersebut, ada satu kesimpulan yang patut menjadi prinsip dasar bagi Indonesia, yaitu program penjaminan yang baik bukanlah program dengan pungutan terbesar, melainkan program yang mampu memberikan perlindungan memadai dengan biaya sistem yang efisien.

Skema PPP Bukan sebagai "Pajak Industri"

Industri asuransi tentu berkepentingan dengan hadirnya PPP karena program ini dapat meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa risiko kegagalan perusahaan tidak sepenuhnya harus ditanggung oleh pemegang polis. Namun, jika iuran PPP ditetapkan terlalu tinggi, bersifat flat dan tidak memperhatikan profil risiko masing-masing perusahaan, maka tujuan tersebut dapat berbalik arah.

Perusahaan akan menghadapi tambahan biaya. Biaya tersebut pada akhirnya berpotensi diteruskan ke konsumen dalam bentuk premi yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, premi yang semakin mahal dapat memperlebar insurance protection gap, terutama bagi kelompok masyarakat yang daya belinya terbatas.

Dengan kata lain, program yang dimaksudkan untuk meningkatkan inklusi asuransi justru berpotensi membuat asuransi semakin mahal.

Sangat relevan jika industri perasuransian memberikan masukan bahwa PPP harus didesain sebagai mekanisme berbasis risiko, bukan sebagai "pajak industri". Oleh karena itu diusulkan agar iuran mempertimbangkan antara lain profil risiko, kekuatan RBC, tata kelola, kualitas aset, rasio klaim dan faktor kesehatan perusahaan. Perusahaan yang sehat seharusnya membayar lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan profil risiko tinggi.

Prinsip ini bukan hanya adil. Ia juga menciptakan insentif ekonomi. Perusahaan akan memiliki alasan yang lebih kuat untuk memperbaiki tata kelola, kualitas investasi, underwriting, kecukupan reasuransi dan manajemen risikonya karena perbaikan tersebut dapat berimplikasi langsung terhadap biaya PPP.

Satu PPP Nasional, Tiga Mekanisme Berbasis Risiko

Indonesia memiliki struktur industri yang sangat beragam. Risiko perusahaan asuransi jiwa tidak sama dengan asuransi umum. Risiko perusahaan penjaminan juga berbeda dari keduanya. Karena itu, pendekatan "one size fits all" sebaiknya dihindari.

Prinsip yang dapat dipertimbangkan adalah: One National Policy Guarantee Scheme, Three Risk-Based Mechanisms. Satu kerangka PPP nasional, tetapi dengan tiga risk pool:

Pertama, Life Pool, dimana untuk asuransi jiwa, karakter kewajibannya dapat berlangsung selama 10 tahun, 20 tahun bahkan puluhan tahun. Risikonya mencakup mortality, longevity, lapse/surrender, guaranteed benefit, asset-liability mismatch, risiko investasi dan likuiditas.

Karena itu, basis penjaminan sebaiknya secara jelas membedakan unsur proteksi dengan unsur investasi atau nilai tunai. Misalnya, seseorang memiliki uang pertanggungan Rp1 miliar dan nilai tunai Rp300 juta. Tidak otomatis seluruh Rp1,3 miliar harus dipersepsikan sebagai kewajiban yang dijamin PPP.

Prinsipnya adalah proteksi dijamin sesuai batas PPP, sementara komponen investasi atau nilai tunai mengikuti ketentuan perlindungan yang ditetapkan.

Kedua, General Insurance Pool, dimana asuransi umum memiliki volatilitas klaim yang jauh lebih tinggi dan karakter risiko yang sangat beragam.

Dua perusahaan dapat sama-sama memiliki premi Rp1 triliun, tetapi profil risikonya sangat berbeda. Perusahaan pertama mungkin memiliki portofolio properti Rp400 miliar, motor Rp300 miliar, marine Rp150 miliar, dan engineering Rp100 miliar. Perusahaan kedua mungkin didominasi bisnis kendaraan bermotor.

Tidak masuk akal jika keduanya otomatis dikenakan iuran PPP yang sama hanya karena premi totalnya sama. Untuk itu diusulkan formula yang mempertimbangkan premi tertanggung, tarif dasar, faktor risiko underwriting dan faktor kesehatan perusahaan. Untuk portofolio catastrophe-prone, faktor catastrophe exposure juga dapat dipertimbangkan.

Ketiga, Guarantee Pool, dimana perusahaan penjaminan memiliki karakter risiko yang berbeda lagi. Pendapatan berupa fee atau imbal jasa penjaminan tidak selalu menggambarkan exposure sebenarnya.

Basis yang lebih relevan antara lain outstanding guarantee, kualitas debitur atau principal, sektor ekonomi, konsentrasi risiko, counter-guarantee, recovery rate dan probability of default. Pendekatan ini juga dapat mencegah terjadinya cross-subsidy antara lini bisnis yang karakter risikonya berbeda.

Iuran Sebaiknya Ringan di Awal, Kemudian Dikalibrasi

Industri asuransi saat ini sudah menghadapi berbagai kewajiban: permodalan, pencadangan, reasuransi, pungutan, pelaporan, tata kelola, PSAK 117, serta persiapan kerangka solvabilitas baru.

Karena itu, desain PPP harus secara eksplisit menghindari double charging. Jika suatu risiko sudah tercermin dalam persyaratan modal, pencadangan, reasuransi dan mekanisme prudensial lainnya, PPP jangan sampai kembali mengenakan beban yang sama tanpa justifikasi risiko yang jelas.

Jika iuran PPP terlalu tinggi, biaya tersebut pada akhirnya dapat diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan premi. Dampaknya justru dapat berlawanan dengan tujuan meningkatkan inklusi asuransi.

Karena itu, regulator perlu menerapkan prinsip: No unnecessary duplication of capital, reserve and guarantee charges. Setiap komponen iuran harus dapat dijelaskan: risiko apa yang ditutup, berapa expected loss-nya, berapa kebutuhan dana, dan mengapa beban tersebut belum tercakup oleh mekanisme prudensial lainnya.

PPP adalah program baru. Karena itu, menentukan tarif permanen sejak hari pertama berdasarkan asumsi yang belum memiliki pengalaman historis domestik yang cukup bukan pilihan yang ideal. Lebih baik digunakan pendekatan bertahap.

Tahap pertama: Build-up. Iuran awal ditetapkan relatif ringan sesuai karakteristik bisnis dan risiko. Tujuannya bukan mengumpulkan dana sebesar-besarnya, melainkan membangun fondasi awal.

Tahap kedua: Calibration. Setelah dua atau tiga tahun, dilakukan evaluasi terhadap jumlah peserta, jumlah polis, total exposure, probabilitas kegagalan, expected loss, recovery, biaya administrasi dan kebutuhan resolusi. Dari pengalaman aktual tersebut, tarif dapat dikalibrasi.

Tahap ketiga: Steady State. Barulah tarif jangka panjang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dana yang lebih terukur.

Pendekatan bertahap seperti ini juga sejalan dengan gagasan dalam masukan industri bahwa dana PPP tidak perlu dibangun terlalu besar sejak awal ketika kebutuhan pembayaran klaim belum diketahui secara aktual. Prinsip sederhananya: Jangan menarik iuran berdasarkan ketakutan terhadap risiko yang belum terjadi. Bangun dana berdasarkan risiko yang dapat diukur.

Lebih Baik Mencegah Kegagalan daripada Membayar Kegagalan

Dana penjaminan memang diperlukan. Tetapi secara ekonomi, mencegah kegagalan selalu lebih murah daripada membayar kegagalan. Karena itu PPP harus terintegrasi dengan early warning system, dimana indikator yang digunakan dapat mencakup RBC, kualitas aset, likuiditas, rasio klaim, kecukupan cadangan, konsentrasi investasi, perkembangan lapse/surrender dan kualitas tata kelola. Ketika sebuah perusahaan mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan, intervensi harus dilakukan sedini mungkin.

Ini sekaligus menjelaskan mengapa integrasi data OJK dan LPS menjadi sangat penting. OJK telah membangun Database Polis Asuransi sebagai bagian dari penguatan infrastruktur data dan persiapan PPP. Database tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengawasan berbasis risiko dan meningkatkan akurasi serta keterbukaan data industri.

Ke depan, data polis tidak boleh sekadar menjadi database administratif. Data tersebut harus menjadi radar risiko industri.

Keberadaan PPP juga tidak berarti membuat perusahaan mengurangi disiplin underwriting, pencadangan, reasuransi atau manajemen risiko dengan asumsi bahwa ketika terjadi masalah akan ada dana penjaminan.

Ini adalah persoalan moral hazard. Karena itu, PPP harus ditempatkan sebagai last layer of protection. Lapisan pertama tetap manajemen risiko perusahaan. Lapisan kedua adalah permodalan dan pencadangan. Lapisan berikutnya adalah reasuransi atau risk transfer. PPP berada sebagai salah satu lapisan terakhir dalam mekanisme perlindungan pemegang polis ketika perusahaan benar-benar mengalami kegagalan.

Dengan desain seperti itu, PPP tidak menggantikan mekanisme prudensial yang sudah diwajibkan regulator.

Perusahaan Sehat Harus Mendapatkan "Reward"

Sistem penjaminan yang hanya menghukum perusahaan berisiko tinggi tanpa memberikan insentif kepada perusahaan sehat akan kehilangan salah satu fungsi ekonominya.

Karena itu, perusahaan dengan kualitas tata kelola baik, RBC kuat, investasi sehat, reasuransi memadai, hasil stress test baik dan track record klaim terkendali seharusnya mendapatkan risk discount. Faktor-faktor tersebut sebaiknya dimasukkan dalam formula kontribusi.

Benchmark Malaysia menunjukkan bahwa diferensiasi berdasarkan risiko bukan sesuatu yang asing dalam skema perlindungan. PIDM secara eksplisit menggunakan differential levy dan menyatakan bahwa semakin baik profil risiko anggota, semakin rendah levy yang dikenakan.

Dengan demikian, PPP dapat menjadi semacam economic incentive for good governance. Perusahaan yang sehat tidak hanya mendapatkan reputasi baik dari pasar, tetapi juga mendapatkan keuntungan ekonomis dari perilaku risikonya yang lebih baik.

Transparansi adalah "Produk" PPP yang Paling Penting

Keberhasilan PPP tidak hanya diukur dari berapa triliun rupiah dana yang berhasil dikumpulkan. Ukuran yang lebih penting adalah: apakah masyarakat menjadi lebih percaya kepada asuransi? Ini menjadi pekerjaan besar.

Hasil SNLIK 2026 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai penjaminan polis masih sangat rendah. Hanya 12,47 persen pemilik produk asuransi non-program jaminan sosial yang mengetahui mengenai penjaminan polis. OJK karena itu mendorong edukasi mengenai keberadaan, tujuan dan mekanisme PPP dilakukan sejak sebelum program berjalan penuh.

Angka tersebut menunjukkan bahwa PPP bukan hanya persoalan regulasi dan dana. Ini adalah persoalan komunikasi publik. Masyarakat harus memahami bahwa: "Polis saya terlindungi" tidak sama dengan "seluruh uang saya pasti kembali 100 persen."

PPP memang harus memberikan rasa aman. Tetapi perlindungan 100 persen tanpa batas bukan selalu pilihan terbaik. Perlindungan yang terlalu luas dapat menciptakan moral hazard dan membuat kebutuhan dana penjaminan menjadi sangat besar.

Karena itu, perlu ditentukan dengan jelas: siapa yang dilindungi; jenis polis apa yang dilindungi; manfaat apa yang dilindungi; berapa batas maksimum perlindungan; bagaimana mekanisme pembayaran; kapan PPP dapat diaktifkan; dan apa yang tidak dijamin. Prinsipnya sederhana: pemegang polis harus terlindungi dari kegagalan perusahaan, tetapi tidak semua risiko bisnis perusahaan harus dialihkan kepada PPP.

PPP yang Ideal dengan Empat Lapis Perlindungan

Desain PPP Indonesia sebaiknya dibangun di atas empat prinsip. Pertama, Risk-Based Contribution, dimana perusahaan dengan risiko tinggi membayar lebih; perusahaan sehat memperoleh discount. Kedua, Limited but Meaningful Guarantee, dimana perlindungan harus cukup untuk melindungi kepentingan pemegang polis, tetapi tidak menciptakan moral hazard. Ketiga, Early Intervention, sehingga masalah perusahaan harus ditangani sedini mungkin sebelum berubah menjadi kegagalan yang membutuhkan dana PPP dalam jumlah besar. Keempat, Transparency, dimana pemegang polis harus mengetahui dengan sederhana apa yang dijamin dan apa yang tidak.

Formula tersebut pada dasarnya mengubah PPP dari sekadar "dana untuk membayar perusahaan gagal" menjadi sistem perlindungan yang lebih komprehensif. Sehingg jangan berhenti pada pertanyaan "Berapa besar iurannya?". Namun pertanyaan yang lebih tepat adalah "Berapa biaya yang paling efisien untuk membangun kepercayaan terhadap industri asuransi Indonesia?"

Dengan desain yang tepat, maka PPP sebenarnya bukan cost center bagi industri, namun akan dapat menjadi investment in trust. Masyarakat lebih percaya membeli asuransi. Perusahaan yang sehat memperoleh reputasi dan insentif ekonomi. Perusahaan yang bermasalah dapat ditangani lebih dini. Pemegang polis mendapatkan perlindungan ketika terjadi kegagalan. Dan regulator memperoleh instrumen tambahan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

Sebaliknya, jika PPP dibangun dengan iuran tinggi, formula flat, perlindungan yang tidak jelas, tanpa risk differentiation dan tanpa early intervention, maka program ini berisiko menjadi sekadar pungutan tambahan. Industri membayar lebih mahal, tetapi kepercayaan masyarakat belum tentu meningkat.

PPP sebagai infrastruktur kepercayaan yang membuat industri lebih sehat, konsumen lebih terlindungi dan pasar semakin disiplin. Keberhasilan PPP bukan ketika dana penjaminan menjadi sangat besar, namun justru ketika dana yang terkumpul relatif efisien, kegagalan perusahaan dapat dicegah atau diselesaikan dengan biaya minimum, dan masyarakat semakin percaya bahwa membeli asuransi adalah keputusan yang aman.

Dengan demikian, keseimbangan yang harus dicari adalah perlindungan pemegang polis yang kuat, industri yang sehat, dan beban yang tetap proporsional. Dan keseimbangan itulah yang akan menentukan apakah PPP pada 2028 nanti hanya menjadi kewajiban baru bagi industri, atau benar-benar menjadi salah satu fondasi baru bagi kebangkitan industri asuransi Indonesia.