REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Pradi Supriatna menegaskan integritas merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar bagi setiap penyelenggara negara. Menurut dia, kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui sikap jujur, transparan, serta konsisten dalam menjalankan amanah.

Hal itu disampaikan Pradi saat menjadi pembicara dalam kegiatan yang digelar KNPI di Rooftop Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (24/7/2026) sore. Kegiatan tersebut diikuti ratusan orang dari berbagai kalangan sebagai ruang diskusi mengenai pentingnya penguatan nilai-nilai integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pradi mengatakan, integritas bukan sekadar slogan, melainkan fondasi utama dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Penyelenggara negara, kata dia, dituntut menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

"Integritas adalah kewajiban. Setiap penyelenggara negara harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat melalui tindakan yang jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Menurut Pradi, tantangan tata kelola pemerintahan saat ini semakin kompleks. Karena itu, seluruh aparatur negara perlu memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai etika, akuntabilitas, serta profesionalisme agar pelayanan publik berjalan optimal.

Ia menilai, budaya integritas harus dibangun sejak dini dan diterapkan secara konsisten di seluruh lini pemerintahan. Dengan demikian, praktik penyalahgunaan wewenang maupun konflik kepentingan dapat dicegah.

Selain itu, Pradi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan ekosistem pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik. Menurut dia, pengawasan yang kuat harus diiringi dengan kesadaran moral setiap individu dalam menjalankan tugasnya.

"Integritas bukan hanya tanggung jawab lembaga, tetapi menjadi tanggung jawab setiap individu yang diberikan amanah sebagai penyelenggara negara," katanya.

Pradi berharap nilai-nilai integritas terus menjadi budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat terus meningkat, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani masyarakat.